Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara Nusantara Mengabdi kepada Negeri
Pujangga Candrawijayaning Fajri
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PELARANGAN PENGGUNAAN MASJID SEBAGAI TEMPAT KAMPANYE PERSPEKTIF AL-MAS{LAH{AH AL-MURSALAH : (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-XXI/2023) Pujangga Candrawijayaning Fajri
As-Siyadah Vol. 4 No. 1 (2024): Maret-As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/as-siyadah.v3i1.3297

Abstract

Kampanye merupakan salah satu instrumen penting bagi negara yang menganut ajaran demokrasi. Kampanye adalah masa dimana peserta pemilu melakukan aktivitas berupa penyampaian ide dan gagasan yang disampaikan kepada pemilih. Lazimnya para peserta pemilu gencar berkampanye di berbagai tempat: fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Namun berdasarkan Putusan No. 65/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi melarang penyelenggaraan kampanye di tempat ibadah. Penelitian ini berupaya menelaah putusan a quo mengenai pelarangan masjid sebagai tempat kampanye notabene menjadi bagian dari putusan a quo, lalu peneliti akan melakukan kajian apakah putusan a quo mengakomodasi al-mas}lah}ah al-mursalah. Penelitian ini berjenis kepustakaan (library research) dengan menggunakan metode konten analisis disertai dengan pendekatan yuridis-normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kampanye sebagai salah satu tahapan penting dalam Pemilu berpotensi menimbulkan kampanye hitam dan politik identitas yang dapat menimbulkan konflik serta polarisasi antar-sesama umat Islam, terlebih jika mengingat masa-masa kampanye yang bertempat di masjid pada pemilu terdahulu karena masjid dinilai sebagai tempat potensial untuk bisa meraih suara. Sehingga masjid yang semula berfungsi sebagai tempat ibadah dan kegiatan positif lainnya berubah menjadi tempat penyampaian sentimen belaka. Jika masjid dipergunakan kembali sebagai tempat kampanye maka akan semakin menjauhkan fungsi masjid seperti sebagaimana mestinya. Sehingga beralasan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan a quo mengakomodasi al-mas}lah}ah al-mursalah, karena pertama, pada Putusan a quo Mahkamah Konstitusi berupaya untuk menjaga agama (hifz} ad}-di>n) agar tidak terjadi konflik dan polarisasi yang disebabkan karena perbedaan kepentingan politik. Kedua, tidak bersifat dugaan karena dengan dilarangnya pelaksanaan kampanye di masjid maka akan menghindari konflik seperti pada Pemilu terdahulu. Ketiga, bersifat umum karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat erga omnes. Keempat, tidak bertentangan dengan maksud dari disyariatkannya hukum Islam (kemaslahatan). Sehingga dengan adanya Putusan a quo masa kampanye pada penyelenggaraan pemilu mendatang tidak lagi menodai masjid dengan kepentingan-kepentingan politik praktis tertentu, sehingga umat Islam dapat melaksanakan ibadahnya dengan tenang dan menggunakan masjid dengan kegiatan-kegiatan yang positif sehingga mendapat ridho dari Allah Swt.
Protection for Children In Access Maqa Perspective Electronic System Muhammad Alwi Abidin; Pujangga Candrawijayaning Fajri
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 6 No. 2: April 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v6i2.5300

Abstract

The children will be given the next generation who will be competent in advancing the nation, so it is hoped that the children will continue to have good qualities as they grow up. In this modern age, the presence of electronic systems provides an incentive for children to explore themselves further in their growth. However, in addition to having a good impact, electronic systems can also have a negative impact on children when they access features or contents that they should not have access to. Later, with the passage of time, Act No. 1 of 2024 was enacted, which stipulates in Article 16A that electronic system providers, on their features and contents, must provide age warnings for access, verification, and reporting mechanisms for misuse of access to electronic systems. This study is aimed at studying whether it is in accordance with the teaching of maqa>s{id asy-syari>’ah. So in this study, the researchers use the study of library research with a normative approach. As for the results of the study in this research, the load of Article 16A of Law No. 1 of 2024 is inherent with the doctrine of maqa>s{id asy-syari>’ah in the h{ifz{ al-‘aql and h{ifz{ an-nasl, because by limiting his child's access to electronic systems, he will be prevented from accessing features or contents to which he should not have access, so the child's growth will continue to wake up.
Edukasi Penguatan Peran Santri Pondok Pesantren Darul Falah Purwokerto dalam Politik Kewargaan Pujangga Candrawijayaning Fajri; Wahyuni, Hesti Ayu; Dewi, Monica Puspa
Nusantara Mengabdi Kepada Negeri Vol. 2 No. 4 (2025): November : Nusantara Mengabdi Kepada Negeri
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/numeken.v2i4.1411

Abstract

The purpose of this service is to increase the understanding of students at the Darul Falah Islamic Boarding School in Purwokerto regarding civic politics, which is currently experiencing a rather acute erosion, even tho civic politics is an important aspect of nationhood; it guaranties the right to life, the right to equal treatment and recognition before the law, the right to think, the right to express opinions, and the right to assemble. In this case, the method used is socialization based on a participatory approach thru lectures, discussions, and statements of attitude. The results of this service activity show that after the presentation of material on the history of santri and the rights of citizens, enthusiasm arose among the santri of Pondok Santri Darul Falah Purwokerto regarding the inherent rights and obligations of all citizens. Students can actualize civic politics by integrating religious sciences, such as by contextualizing environmental jurisprudence in response to the massive environmental damage occurring thanks to state policies. This service activity encourages the role of santri in the state, which was initially only stigmatized as being limited to the realm of seeking religious knowledge and preaching.
Co-Authors Dewi, Monica Puspa Muhammad Alwi Abidin Wahyuni, Hesti Ayu