Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Ardhi: Jurnal Pengabdian dalam Negri Nusantara Mengabdi kepada Negeri Majelis: Jurnal Hukum Indonesia
Pujangga Candrawijayaning Fajri
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PELARANGAN PENGGUNAAN MASJID SEBAGAI TEMPAT KAMPANYE PERSPEKTIF AL-MAS{LAH{AH AL-MURSALAH : (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-XXI/2023) Pujangga Candrawijayaning Fajri
As-Siyadah Vol. 4 No. 1 (2024): Maret-As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/as-siyadah.v3i1.3297

Abstract

Kampanye merupakan salah satu instrumen penting bagi negara yang menganut ajaran demokrasi. Kampanye adalah masa dimana peserta pemilu melakukan aktivitas berupa penyampaian ide dan gagasan yang disampaikan kepada pemilih. Lazimnya para peserta pemilu gencar berkampanye di berbagai tempat: fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Namun berdasarkan Putusan No. 65/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi melarang penyelenggaraan kampanye di tempat ibadah. Penelitian ini berupaya menelaah putusan a quo mengenai pelarangan masjid sebagai tempat kampanye notabene menjadi bagian dari putusan a quo, lalu peneliti akan melakukan kajian apakah putusan a quo mengakomodasi al-mas}lah}ah al-mursalah. Penelitian ini berjenis kepustakaan (library research) dengan menggunakan metode konten analisis disertai dengan pendekatan yuridis-normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kampanye sebagai salah satu tahapan penting dalam Pemilu berpotensi menimbulkan kampanye hitam dan politik identitas yang dapat menimbulkan konflik serta polarisasi antar-sesama umat Islam, terlebih jika mengingat masa-masa kampanye yang bertempat di masjid pada pemilu terdahulu karena masjid dinilai sebagai tempat potensial untuk bisa meraih suara. Sehingga masjid yang semula berfungsi sebagai tempat ibadah dan kegiatan positif lainnya berubah menjadi tempat penyampaian sentimen belaka. Jika masjid dipergunakan kembali sebagai tempat kampanye maka akan semakin menjauhkan fungsi masjid seperti sebagaimana mestinya. Sehingga beralasan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan a quo mengakomodasi al-mas}lah}ah al-mursalah, karena pertama, pada Putusan a quo Mahkamah Konstitusi berupaya untuk menjaga agama (hifz} ad}-di>n) agar tidak terjadi konflik dan polarisasi yang disebabkan karena perbedaan kepentingan politik. Kedua, tidak bersifat dugaan karena dengan dilarangnya pelaksanaan kampanye di masjid maka akan menghindari konflik seperti pada Pemilu terdahulu. Ketiga, bersifat umum karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat erga omnes. Keempat, tidak bertentangan dengan maksud dari disyariatkannya hukum Islam (kemaslahatan). Sehingga dengan adanya Putusan a quo masa kampanye pada penyelenggaraan pemilu mendatang tidak lagi menodai masjid dengan kepentingan-kepentingan politik praktis tertentu, sehingga umat Islam dapat melaksanakan ibadahnya dengan tenang dan menggunakan masjid dengan kegiatan-kegiatan yang positif sehingga mendapat ridho dari Allah Swt.
Edukasi Penguatan Peran Santri Pondok Pesantren Darul Falah Purwokerto dalam Politik Kewargaan Pujangga Candrawijayaning Fajri; Wahyuni, Hesti Ayu; Dewi, Monica Puspa
Nusantara Mengabdi Kepada Negeri Vol. 2 No. 4 (2025): November : Nusantara Mengabdi Kepada Negeri
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/numeken.v2i4.1411

Abstract

The purpose of this service is to increase the understanding of students at the Darul Falah Islamic Boarding School in Purwokerto regarding civic politics, which is currently experiencing a rather acute erosion, even tho civic politics is an important aspect of nationhood; it guaranties the right to life, the right to equal treatment and recognition before the law, the right to think, the right to express opinions, and the right to assemble. In this case, the method used is socialization based on a participatory approach thru lectures, discussions, and statements of attitude. The results of this service activity show that after the presentation of material on the history of santri and the rights of citizens, enthusiasm arose among the santri of Pondok Santri Darul Falah Purwokerto regarding the inherent rights and obligations of all citizens. Students can actualize civic politics by integrating religious sciences, such as by contextualizing environmental jurisprudence in response to the massive environmental damage occurring thanks to state policies. This service activity encourages the role of santri in the state, which was initially only stigmatized as being limited to the realm of seeking religious knowledge and preaching.
Quo Vadis Penerapan Doktrin Welfare State dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Pasca Reformasi Pujangga Candrawijayaning Fajri; Hesti Ayu Wahyuni
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4571

Abstract

Berbagai kekayaan alam seperti di sektor pertambangan di Indonesia begitu melimpah jumlahnya, bahkan menempati posisi yang tinggi di antara negara-negara di dunia. Sehingga dibutuhkan pengelolaan yang sesuai agar nantinya hasil dari keuntungan pengelolaannya dapat terdistribusi dan terkonversi ke warga negara dalam bentuk jaminan sosial. Jika bersandar pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 Indonesia merupakan negara yang menganut doktrin welfare state, sehingga semestinya hal yang dimaksud dapat terejawantahkan dengan maksimal. Hal tersebut tentunya memantik penagihan dan kritik dalam praktiknya. Penelitian ini berupaya menganalisis aspek praktik penerapan doktrin welfare state di Indonesia pasca reformasi pada sektor pengelolaan sumber daya alam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang terkumoul kemudian diolah dan dianallisis secara kritis. Hasil dari penelitian ini adalah negara semakin berderap mundur dalam berkomitmen menerapkan doktrin welfare state. Proyek pertambangan dan PSN yang berlindung di balik nama pembangunan dan kepentingan umum justru banyak menyasar pada perampasan kehidupan warga negara dan kerusakan ekosistem secara akut, sehingga pada gilirannya menimbulkan kesengsaraan alih-alih kesejahteraan.
Edukasi Hukum Penggunaan AI bagi Siswa SMK N 1 Kaligondang: Mensinergikan Kreativitas dan Integritas Akademik Pujangga Candrawijayaning Fajri; Hesti Ayu Wahyuni
ARDHI : Jurnal Pengabdian Dalam Negri Vol. 4 No. 2 (2026): April: ARDHI : Jurnal Pengabdian Dalam Negri
Publisher : Asosiasi Riset Pendidikan Agama dan Filsafat Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61132/ardhi.v4i2.1948

Abstract

The use of AI in today’s era has significantly expanded across various sectors of life, including the education sector. The use of AI in education is quite helpful in improving the quality of learning by providing innovative teaching materials, real-time feedback, and fostering student creativity; however, in practice, there are numerous instances of misuse of AI, such as for criminal activities. Such practices are clearly counterproductive to the learning process and threaten the quality of the nation’s future generations. The objective of this community service initiative is to deepen students’ understanding of AI from a legal perspective and to enhance the quality of learning. The methods employed include participatory-based education, encompassing lectures, Q&A sessions, and statements of commitment. The results of this community service initiative include an enhanced understanding of AI and its proper use. Additionally, students have committed to using AI ethically, in accordance with existing legal frameworks, and with a focus on improving the quality of learning without compromising their foundational and social skills, so that in the future they can compete effectively both nationally and internationally.
Analisis Yuridis Rekrutmen Bakal Calon Presiden dan Kepala Daerah dalam Penerapan Sistem Merit pada Proses Seleksi Partai Politik Angie Angel Lina; Marlia Hafny Afrilies; Pujangga Candrawijayaning Fajri
Majelis: Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3 No. 3 (2026): Agustus : Majelis : Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/majelis.v3i3.1887

Abstract

The existence of political parties in Indonesia requires political recruitment as a democratic and transparent mechanism for selecting prospective leaders, as regulated in Article 29 paragraph (2) of Law Number 2 of 2011 on Political Parties. However, recruitment practices still face challenges due to the absence of a merit system, which may encourage nepotism, transactional politics, and clientelism. This study aims to analyze the regulations on presidential and regional head candidate recruitment under the Political Parties Law and the statutes of eight political parties that obtained more than 10 million votes in the 2024 General Election, while examining their conformity with merit system principles. This research uses a normative legal method with primary legal materials consisting of Law Number 2 of 2011 and party statutes. The results show that all parties implement tiered cadre development, but merit principles have not been consistently applied. PKS explicitly includes integrity, capability, and professionalism criteria, while other parties show varying degrees of internalization. The nomination mechanisms indicate centralized patterns in PDIP, Gerindra, NasDem, and Partai Demokrat, while Golkar and PAN apply more collective approaches. The study recommends reforming party recruitment governance through legal revisions and integrating merit-based selection principles into party statutes.
Co-Authors Angie Angel Lina Dewi, Monica Puspa Hesti Ayu Wahyuni Marlia Hafny Afrilies Wahyuni, Hesti Ayu