Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Jurnal Ilmu Multidisplin Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Greenation International Journal of Law and Social Sciences
Benny Djaja
Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Upaya Badan Pertanahan Nasional Sebagai Pelaksana Administrasi dari Putusan Pengadilan yang Sudah Berkekuatan Hukum Erico Cardova; Benny Djaja
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1487

Abstract

In Indonesia, a rule-of-law state, the relationship between the government and citizens is governed by Administrative Law, ensuring the effectiveness, legitimacy, and legality of state administration. The National Land Agency, established to supervise and nurture land administration, plays a crucial role in implementing the Basic Agrarian Law and managing land registration in accordance with prevailing regulations. Literature studies reveal that the National Land Agency is responsible for providing legal certainty and protecting rights, particularly regarding land ownership. This responsibility includes data management, dispute resolution, and ensuring compliance with legal provisions in court proceedings. The conclusion underscores the importance of the National Land Agency's role in upholding law and safeguarding landholder rights.
Kajian Yuridis Peralihan Kewajiban Kepada Konsumen Setelah Penandatanganan Akta Jual Beli Karen Hana; Benny Djaja
Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 6 No. 4 (2024): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development (Mei 202
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/rrj.v6i4.980

Abstract

Pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan kuasa menjual memberikan perlindungan hukum yang signifikan bagi pembeli. Selain sifat pembuktian yang kuat dan sempurna, ada beberapa manfaat khusus yang diberikan oleh PPJB dan Kuasa menjual, terutama terkait dengan aspek perpajakan dan kepemilikan hukum. Proses peralihan hak atas tanah melalui Kuasa untuk Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) menjadi Akta Pembebanan Hak Tanah (APHT) adalah langkah penting dalam transaksi properti yang membutuhkan perhatian serius, terutama dalam pengaturan waktu yang tepat. SKMHT, ketika tidak ditingkatkan menjadi APHT dalam jangka waktu tertentu, akan menjadi batal demi hukum, menyebabkan kerumitan hukum dan potensi risiko bagi pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan bentuk dan isi Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah (PPJB) dalam transaksi peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan. PPJB merupakan bentuk akta autentik yang dibuat oleh Notaris, yang memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu. Namun, masalah muncul ketika batasan waktu antara SKMHT dan APHT terlalu singkat, sementara waktu yang diperlukan untuk mengurus administrasi lainnya melebihi ketentuan aturan perundang- undangan yang ada. Hal ini menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi properti. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan adanya aturan yang membatasi jangka waktu dari SKMHT menjadi APHT dengan lebih bijaksana. Aturan tersebut harus mempertimbangkan kompleksitas administrasi yang terlibat dalam proses peralihan hak atas tanah, serta memberikan cukup waktu bagi pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan semua persyaratan yang diperlukan.
Legal Approach in Proving and Providing Sanctions for Sexual Gratification Cases in Indonesia Stephanie Christy; Benny Djaja
Greenation International Journal of Law and Social Sciences Vol. 2 No. 4 (2024): (GIJLSS) Greenation International Journal of Law and Social Sciences (December
Publisher : Greenation Research & Yayasan Global Resarch National

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/gijlss.v2i4.289

Abstract

Corruption is a serious crime that broadly threatens social, economic, and political balance and weakens the legal foundation and ethical values in society. In Indonesia, corrupt practices are increasingly diverse, one of which is gratuities in the form of sexual services, which existing regulations have not fully covered. Although Indonesia's Corruption Eradication Law has regulated various types of gratuities, there are no explicit rules regarding sexual services, creating potential legal uncertainty. In contrast, Singapore through the Prevention of Corruption Act (PCA) has established clear rules related to sexual gratification as a form of offense that can be subject to legal sanctions. Based on this comparison, Indonesia needs more comprehensive regulations related to sexual gratification to deal with increasingly complex modes of corruption so that effectiveness in preventing and eradicating corruption in various sectors can be further enhanced.
Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 845 K/PDT/2024 Tentang Sengketa Pembagian Harta Warisan: Perspektif Hukum Waris Perdata di Indonesia Bred Klenten; Benny Djaja; Maman Sudirman
Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 7 No. 2 (2025): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/rrj.v7i2.1341

Abstract

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 845 K/Pdt/2024 menyentuh aspek penting dalam hukum waris perdata Indonesia, khususnya dalam pembagian harta warisan. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung mengacu pada hukum waris perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan, bila relevan, hukum waris Islam. Pembagian harta warisan tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai etika, sosial, dan agama. Mahkamah Agung memastikan bahwa pembagian warisan dilakukan secara adil dan sesuai dengan hak setiap ahli waris, serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Sebagai bagian dari upaya mencapai keadilan, Mahkamah Agung menilai bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang mengklaim hak waris. Dalam hal ini, asas kepastian hukum dipenuhi dengan penerapan ketentuan hukum yang jelas dan konsisten. Asas kemanfaatan juga dijaga dengan memperhatikan dampak sosial dari keputusan tersebut, meskipun terkadang terdapat ketidakpuasan dari pihak yang merasa tidak mendapatkan bagian yang sesuai. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga upaya mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam penyelesaian sengketa waris.
Urgensi Pembentukan Peradilan Pertanahan di Indonesia sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Tanah Stella Stella; Benny Djaja; M. Sudirman
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 4 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober - November 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i4.1337

Abstract

Sengketa pertanahan di Indonesia merupakan salah satu persoalan hukum yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi dan dampak sosial yang besar. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960, harapan masyarakat terhadap hadirnya sistem hukum yang adil, efisien, dan transparan belum sepenuhnya terwujud. Konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat, perusahaan swasta, hingga institusi negara menunjukkan bahwa sistem penyelesaian sengketa pertanahan masih menghadapi berbagai kendala serius. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan pengadilan khusus pertanahan sebagai alternatif reformasi sistem penyelesaian konflik agraria di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi literatur, serta tinjauan perbandingan dengan praktik pengadilan khusus di negara lain. Temuan menunjukkan bahwa pembentukan peradilan pertanahan dapat mempercepat proses penyelesaian, meningkatkan kualitas putusan, dan memberikan kepastian hukum. Namun, pembentukan lembaga ini memerlukan kerangka hukum yang jelas dan pengawasan ketat agar tidak menciptakan ruang baru bagi praktik mafia peradilan dan penyalahgunaan wewenang.
Pertanggungjawaban Hukum PPAT atas Akta Jual Beli Tanah yang Batal karena Sertifikat Ganda: Perspektif Hukum Perdata dan Administrasi Pertanahan Della Kristina; Benny Djaja; Maman Sudirman
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 4 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober - November 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i4.1338

Abstract

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap akta jual beli tanah yang batal akibat adanya sertifikat ganda, ditinjau dari perspektif hukum perdata dan hukum administrasi pertanahan. Akta PPAT pada dasarnya merupakan akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), namun keabsahannya sangat bergantung pada kejelasan status objek tanah. Kasus sertifikat ganda menimbulkan persoalan serius, karena akta jual beli yang didasarkan pada sertifikat bermasalah dapat kehilangan kekuatan pembuktian sempurna dan berimplikasi pada batalnya perjanjian. Dari sisi hukum perdata, PPAT dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti lalai atau melakukan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdata. Bentuk tanggung jawabnya dapat berupa ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Dari sisi hukum administrasi pertanahan, PPAT berada di bawah pembinaan ATR/BPN sehingga dapat dikenakan sanksi administratif apabila terbukti melanggar kewajiban prosedural, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016. Mekanisme penyelesaian sengketa akibat sertifikat ganda dapat ditempuh melalui gugatan perdata, pembatalan sertifikat oleh BPN, atau keberatan melalui PTUN.
Co-Authors Bred Klenten Della Kristina Erico Cardova Karen Hana M. Sudirman Maman Sudirman Stella Stella Stephanie Christy