Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Zainudin Hasana; Icha Ifa Afifah
Advances In Social Humanities Research Vol. 1 No. 5 (2023): ADVANCES in Social Humanities Research
Publisher : Sahabat Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/adv.v1i5.91

Abstract

In this ever-evolving digital era, consumers can easily purchase goods and services online with just a few clicks. E-commerce transactions offer convenience and accessibility. However, consumers are often exposed to various risks such as product discrepancies, fraud, unauthorized disclosure of personal data, and injustice in dispute resolution. The purpose of this research is to discuss legal protection in e-commerce transactions for consumers. The results of this study are that the provisions in UUPK do not fully accommodate consumer rights in e- commerce transactions. This is because e-commerce has different characteristics from conventional transactions. Some of these characteristics include the absence of direct meetings between sellers and buyers, the use of internet media as a means of transaction, etc.
Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Provinsi Lampung Okta Ainita; Icha Ifa Afifah
Justice Amnesty Law and Undoing Journal Vol. 2 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalu.v2i1.8562

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas fungsi pengawasan DPRD Provinsi Lampung terhadap tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pengawasan DPRD merupakan bagian penting dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas dan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut LHP BPKP belum berjalan optimal dan masih cenderung bersifat administratif. Hambatan utama meliputi keterbatasan pemahaman teknis anggota DPRD, lemahnya koordinasi antar lembaga, keterlambatan tindak lanjut oleh OPD, serta pengaruh kepentingan politik. Upaya optimalisasi dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas anggota DPRD, penguatan koordinasi dengan BPKP dan Inspektorat, serta pemanfaatan sistem pengawasan berbasis digital.