Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022 Alwan, Sultan; Daud, Bambang; Putra, Grahadi Purna
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.14161

Abstract

Pemilihan Kepala Desa merupakan sebuah instrumen pergantian kepemimpinan di tingkat desa secara demokratis yang dilakukan secara langsung, namun pada tataran implementasinya acapkali terjadi kecurangan baik pada tahapan  maupun terkait  hasil Pilkades yang berujung pada laporan kepada pihak yang berwenang. Penelitian ini mengkaji tentang Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Berangkat dari persoalan keluarnya Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 140/KPTS/IX/2022  tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih di Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat.  Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang implementasi penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di Kabupaten Halmahera Barat tahun 2022. hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan pemilihan kepala desa berdasarkan asas-asas  umum pemerintahan yang baik. Hasil penelitian menujukan terdapat 8 gugatan yang diajukan kepada panitaia penyelesaian sengketa tingkat kabupaten 6 daiantaranya dapat diselesaiakan. Sedangkan 2 gugatan terkait hasil Pilkades diselesaiakan melalui gugatan ke PTUN. Ratio decidendi putusan PTUN yang dikuatkan di tingkat banding menyebutkan : yang dimaksud dengan jumlah pemilih terbanyak, diatur Pasal 63 ayat (1) PERBUP Halmahera Barat Nomor 43 Tahun 2022 adalah jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT, bukan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT.
Wewenang Pemerintah Daerah dalam Menjamin Keselamatan dan Keamanan Penerbangan Serta Pengembangan Bandar Udara Grahadi Purna Putra; Bambang Daud
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 3 No. 3 (2024): Oktober : JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v3i3.7331

Abstract

This research analyzes the authority of local governments in ensuring aviation safety and security through the regulation of the Airport Operation Safety Zone (Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan/KKOP) and spatial control around airports in Indonesia. The study employs a normative juridical method by examining statutory regulations, international standards from the International Civil Aviation Organization (ICAO), as well as relevant cases in Ahmad Yani Airport Semarang, Mutiara Sis Al Jufri Airport Palu, and Supadio Airport Pontianak. The results show that the authority of local governments is strategic but not absolute; it must be harmonized with national policies and international standards. In practice, the implementation is hampered by normative and practical challenges. Normative barriers include fragmented regulations, weak regional legal instruments, and the lack of incorporation of ICAO standards into local regulations. Implementation barriers involve limited technical capacity, insufficient resources, weak supervision, and socio-economic resistance related to land use around airports. These conditions result in ineffective spatial control, which directly affects aviation safety and airport development. The study suggests strengthening local regulations through specific bylaws on KKOP that align with national and international standards, improving the technical capacity of local apparatus, integrating obstacle registry systems, and establishing compensation or relocation mechanisms for affected communities. Cross-sectoral coordination between central government, local government, airport authorities, and stakeholders is also essential to ensure consistent policy implementation. This research contributes to the development of aviation law, regional autonomy, and the improvement of public safety in Indonesia.