Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.431
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Jatiswara Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Mendapo: Journal of Administrative Law KHAIRUN LAW JOURNAL Journal Of Human And Education (JAHE) Innovative: Journal Of Social Science Research Swadaya: Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal of Legal Contemplation
Andika Adhyaksa
Faculty Of Law, Universitas Khairun
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
LAW ENFORCEMENT OF LAND GRACE Robert Lengkong Weku; Andika Adhyaksa
Khairun Law Journal Volume 6 Issue 2, March 2023
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v6i2.6293

Abstract

This study aims to analyze legal protection for acts of land grabbing and to analyze the prevention and handling of acts of land grabbing. The type of research used is normative legal research, relying on and using library data, namely secondary data in the field of law. The technique of obtaining legal materials is by means of library research by collecting legal materials by reading, quoting, recording and understanding various legal literature and laws. The results of the study show that 1) The legal provisions themselves have accommodated land grabbing in both criminal and civil aspects. 2) Enabling legal sanctions in forcing someone's obedience to the law as above contains aspects of prevention and enforcement aspects.
Sistem Noken: Pandangan Hukum Nasional dan Konsistensi Nilai-Nilai Demokrasi Andika Adhyaksa; Robert Lengkong Weku; Isyana Kurniasari Konoras
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i6.7085

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis terhadap pengakuan sistem noken sebagai bentuk penghormatan terhadap masyarakat adat yang bertentangan dengan konsepsi Pemilihan Umum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang memposisikan hukum sebagai kumpulan beberapa norma yang tersistematis dan dijadikan sebagai tolak ukur tingkah laku masyarakat (fundamental norm). Teknik pengumpulan data didasarkan pada bahan hukum sekunder dengan menerapkan penelitian kepustakaan untuk mencari, mengumpulkan, dan memahami berbagai literatur hukum, Peraturan Perundang-Undangan, dan asas-asas hukum yang sesuai dengan pembahasan. Data yang diperoleh selanjutnya dikaji berdasarkan cara berfikir deduktif untuk menguraikan dan menghubungkan data akurat dengan permasalahan. Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum dengan sistem noken tidak diatur secara tertulis melainkan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat. Sistem noken telah bertentangan dengan asas-asas pemilihan umum yakni asas langsung, bebas, dan rahasia.
Implementasi Perlindungan Lingkungan Maritim Atas Pencemaran Limbah Kapal Di Pelabuhan Rakyat Kota Ternate Fathurrahim, Fathurrahim; Adhyaksa, Andika
JATISWARA Vol. 39 No. 2 (2024): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v39i2.711

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi perlindungan lingkungan maritim atas pencemaran limbah kapal di pelabuhan rakyat kota ternate serta faktor yang mempengaruhi implementasi perlindungan lingkungan maritim atas pencemaran limbah kapal di pelabuhan rakyat Kota Ternate dengan menggunakan metode wawancara terhadap responden yang telah ditentukan. Penelitian ini menggunakan Penelitian Empiris. Data primer dan data sekunder sebagai data penunjang penelitian diperoleh dengan cara wawancara dan studi kepustakaan.. Data yang telah diperoleh dianalisis dengan metode analisis Kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi Perlindungan Lingkungan Maritim Atas Pencemaran Limbah Kapal Di Pelabuhan Rakyat Kota Ternate secara khusus di atur dalam undang-undang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan diteruskan pada pasal 5 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang perlindungan lingkungan maritim , dimana peraturan perundang-undangan ini merupakan dasar hukum yang jelas bagi pemerintah dalam mengambil langkah kebijakan untuk mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan laut. Sedangkan, faktor yang mempengaruhi implementasi perlindungan lingkungan maritim atas pencemaran limbah kapal di pelabuhan rakyat kota ternate terdiri atas faktor sumber daya manusia, faktor komunikasi yang kurang baik , faktor sarana dan prasarana  dan  faktor masyarakat.
Pendidikan Karakter Anti Korupsi Bagi Kalangan Remaja dalam Upaya Dini Memberantas Tindak Pidana Korupsi Faissal Malik; Andika Adhyaksa; Muhammad M. Djafar; Fatma Faisal
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 4 No. 4 (2024): Journal Of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v4i4.1150

Abstract

Korupsi menghantui “Bumi Kie Raha” dengan ditetapkannya Gubernur Maluku Utara sebagai tersangka. Sebelumnya juga mantan Gubernur Maluku Utara, Thaib Armaiyn dan putrinya juga terjerat kasus korupsi. Ini menjadi catatan buruk ditengah-tengah perkembangan fantastis Maluku Utara. Berdasarkan data yang termuat dalam Tribun Ternate.com, terdapat 3 kasus di tahun 2023 yang sedang di dalami yang potensi kerugian negara yang ditimbulkan berkisar 300 Miliar Rupiah. Ini menandakan bahwa Maluku Utara menjadi sorotan terkait tingginya kasus korupsi yang sedang melanda. Korupsi dikategorikan sebagai perbuatan yang bersifat antisosial atau biasa dianggap sebagai patologi sosial, oleh karenanya korupsi menjadi “penyakit” dan merugikan masyarakat luas. Penguatan karakter melalui pendidikan anti korupsi menjadi permulaan yang sangat menjanjikan untuk membentuk karakter generasi penerus untuk sejak dini menghindari perbuatan-perbuatan yang telah mendarah daging di kehidupan bangsa Indonesia. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi, maka dari kegiatan ini, solusi yang ditawarkan adalah melaksanakan Sosialisasi hukum dengan sasaran pelajar / remaja yang menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu wujud pemberantasan tindak pidana korupsi melalui pendidikan anti korupsi. Hasil dari kegiatan ini kemudian dipublikasikan pada jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai wujud penyebarluasan pengetahuan tentang Tindak Pidana Korupsi sebagai bentuk pencegahan melalui pendidikan Anti Korupsi.
Peningkatan Pemahaman Hukum tentang Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Karyawan di Sektor Perbankan Anshar; Muhammad Taufiq La Ode; Adhyaksa, Andika Adhyaksa
Swadaya: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2025): Swadaya: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Nuban Jaggadhita Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62265/swadaya.v3i1.78

Abstract

This Community Service Program aims to enhance the legal awareness of bank employees, helping them understand their rights and obligations while ensuring compliance with regulations to prevent money laundering and related banking offenses. With the theme Enhancing Legal Understanding on Money Laundering Crime Prevention for Bank Employees in Ternate City, this program is conducted through legal counseling in the form of lectures and discussions. In addition to educating participants on the characteristics of money laundering crimes, it also produces a journal article and an educational poster registered as Intellectual Property with the Directorate General of Intellectual Property (Dirjen HKI).The program has successfully increased bank employees' enthusiasm for understanding and identifying potential money laundering activities, as reflected in their active discussions and inquiries.
Return of State Losses Through State Administrative Instruments : an Effort to Avoid Criminal Liability Amriyanto Amriyanto; Andika Adhyaksa; Didith Prahara
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 3 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5632

Abstract

This study aims to analyze and give birth to the concept of state financial loss return through state administrative legal instruments and to give birth to a loss recovery model in the form of state financial loss return through compensation claims. This study uses a normative type of research using primary, secondary and tertiary legal materials. Legal materials are obtained through library research, then analyzed with qualitative techniques by drawing conclusions in a deductive way. The result of State financial losses due to unlawful acts, both intentional and negligent, that have implications for corruption crimes are problems that can hinder the growth and continuity of development. The return of state financial losses through criminal law instruments in the form of payment of compensation has failed to recover state financial losses. Enforcement of the criminal law on corruption should be the ultimate remedium, not the premium remedium. The legal instrument of state administration offers the recovery of losses through the return of state financial losses in the form of compensation claims. The instrument was used as an effort to avoid criminal liability, but it was successful in recovering losses. This research is very urgent in giving birth to the concept and model of returning state financial losses for the growth and sustainability of national development
ANALISIS HUKUM HAK MEMILIH PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DALAM PEMILIHAN UMUM: Analisis Hukum Hak Memilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Adhyaksa, Andika
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 4 No. 2 (2023): Juni 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v4i2.24843

Abstract

This study aims to analyze the legal position of the right to vote for people with disabilities in general elections and to analyze the validity of the right to vote for people with mental disabilities in elections. The type of research used is the normative legal research type, which lays down the law as a system of norms. Techniques for obtaining legal materials by means of library research by collecting legal materials carried out by reading, quoting, recording and understanding various legal literature and legislation. The legal material analyzed is in the form of laws and regulations and legal issues which are then interpreted using deductive thinking. The results showed that 1) Persons with Mental Disabilities are citizens who are recognized and upheld the right to be able to vote and be elected in General Elections as mandated by the constitution to provide equal position of the community in law and government and has been guaranteed in laws and regulations. 2) The fulfillment of the rights of persons with mental disabilities is still widely rejected by the public and is contrary to the holding of elections based on the principles of direct, general, free, secret, honest and fair.
Analysis of Decision of The Honorary Council of The Constitutional Court Number 2/MKMK/L/11/2023 Based on The Constitutional Court Regulation Number 1 of 2023 Concerning the Honorary Council of The Constitutional Court Tuanany, Egfa G; Siti Barora Sinay; Andika Adhyaksa
Journal of Legal Contemplation Vol. 1 No. 2 (2025): Journal of Legal Contemplation
Publisher : Candela Edutech Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63288/jlc.v1i2.7

Abstract

The Constitutional Court's Honorary Council's decision was deemed wrong in imposing sanctions on the Chief Justice of the Constitutional Court, Anwar Usman. This study aims to determine how the implementation of the Constitutional Court Regulation of the Republic of Indonesia Number 1 of 2023 concerning the Honorary Council of the Constitutional Court is carried out against the Decision of the Honorary Council of the Constitutional Court Number 2/MKMK/L/11/2023 and to find out and understand what is the basis for consideration for the judges of the Honorary Council of the Constitutional Court in the decision Number 2/MKMK/L/11/2023. The type of research used in this study is normative legal research, using a research approach by examining and reviewing the object of research through laws and regulations by sharpening research data that aims to find out the problems being discussed, while the type of research is qualitative using descriptive analysis. The results of the study indicate that the Honorary Council of the Constitutional Court did not apply the Constitutional Court Regulation Number 1 of 2023 concerning the Honorary Council of the Constitutional Court as it should so that in the decision of the MKMK Number 2/MKMK/L/11/2023 it cannot provide legal certainty. Therefore, the provisions governing the types of sanctions for reported judges who are proven to have committed ethical violations are not explained properly. However, the decision is final and binding internally on the Constitutional Court.
Co-Authors Amriyanto Didith Prahara Faisal, Fatma Faissal Malik Fathurrahim, Fathurrahim Muh. Taufik LaOde Muhammad M. Djafar Muhammad Taufiq La Ode Robert Lengkong Weku robert lengkong weku Siti Barora Sinay Tuanany, Egfa G