Garuda - Garba Rujukan Digital

Penerapan Konsep Bela Negara, Nasionalisme Atau Militerisasi Warga Negara Sri Indriyani Umra
Lex Renaissance Vol 4 No 1 (2019): JANUARI 2019
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol4.iss1.art9

State Defense is the determination, attitude and behavior of citizens imbued with their love for the Unitary State of the Republic of Indonesia which is based on Pancasila and the 1945 Constitution, willing to sacrifice to ensure the survival of the State. The formulation of the problems in this study is the following: First, what is the concept of State Defense in Indonesia? Second, what are the advantages and disadvantages of the enforcement of State Defense in Indonesia today? The method in this study is normative using primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The approaches used in this research are the legislation approach, conceptual approach and case approach. After analysing, it is known that the concept of State Defense which focuses more on the understanding of noble values in Pancasila in relation to character or behavior and the author sees this study in two different perspectives as outlined in the form of policy on the enforcement of State Defense by relying on legislation through policies about State Defense. It is not appropriate for a state defense program to be carried out suddenly by the Ministry of Defense, as it should be the domain of the Ministry of Education hence we provide solutions that can be realized in several programs including: Intra-curricular by integrating the education program of State Defense awareness and building national character into various eyes lesson; as well as extra-curricular by implementing intra-culicular activities into various extra-curricular activities that can be applied in community life with the implementation planned carefully and integrated with the education curriculum so that the young generation is observed and evaluated. In essence, the application of the training program must be adjusted to the guidance of the current era in the implementation of State Defense in Indonesia.

FULFILLMENT OF WOMEN'S AND CHILDREN'S RIGHTS IN THE IMPLEMENTATION OF HUMAN RIGHTS CARE CITIES IN THE CITY OF TERNATE muhaimin limatahu; fathurrahim faturrahim; Sri Indriyani Umra
Khairun Law Journal Vol 6, No 1 (2022): September 2022
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v6i1.5635

Efforts to develop cities that care about human rights are a growing response from the movement to restore city sovereignty to its citizens. The state, including the government, supported by the National Human Rights Commission, is trying to apply this idea in Indonesia. The role of local government is very important in supporting efforts to develop cities that care about human rights. Of these problems, the focus of the research is whether the fulfillment of the rights of women and children in Ternate City meets the criteria of a city that cares about human rights and what is the role of the Government of Ternate City in fulfilling the rights of women and children in Ternate City. The human rights movement in Indonesia has begun to launch a new discourse, cities concerned with human rights (human rights cities). One of the interests in studying this issue is to widen the scope of state obligations that are not solely borne by the central government, but also local or regional governments. It is in this context that the role and position of regional leaders is very important. They have the discretion to organize and manage the city government as well as mobilize and invite city residents to be involved in human resource development programs through cities that care about human rights.

Efektivitas Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Yahya Yunus; Salha Marasaoly; Sri Indriyani Umra
LITERATUS Vol 4 No 3 (2022): Pergeseran Sosial, Budaya, dan Hukum dalam Menghadapi Era Society 5.0
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/lit.v4i3.1061

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas implementasi Perda Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum yang sampai saat ini belum ditetapkan peraturan pelaksanaannya sehingga menyebabkan Perda tersebut tidak efektif. Jenis penelitian hukum empiris ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus yang berlokasi di Kota Ternate. Permasalahan tersebut menjadi fokus penelitian yaitu bagaimana efektifitas implementasi Perda Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum, efektifitas implementasi Perda merupakan ukuran pencapaian tujuan yang telah ditentukan oleh peraturan dalam Perda. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa efektivitas Perda diukur dari target yang diatur dalam Perda, yang telah tercapai sesuai dengan apa yang dirumuskan sejak awal. Ada empat hal yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan Perda Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, sarana atau fasilitas penunjang dan faktor masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut maka pengawasan dalam pelaksanaan peraturan daerah karena peraturan daerah yang baik yang memiliki legitimasi harus benar-benar menjamin kepastian hukum bagi masyarakat agar tidak bertentangan dengan asas hukum dan kepentingan umum yang berlaku. Permasalahan yang sering terjadi dalam penerapan Peraturan Daerah adalah ketika peraturan tersebut sudah berfungsi, namun sarana penunjangnya belum tersedia secara lengkap. Regulasi yang semula dimaksudkan untuk mempercepat proses itu, justru menimbulkan kemacetan. Begitu juga dengan penerapan Perda Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum. Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Unsur berikutnya adalah keadilan, dalam pelaksanaan penegakan hukum setempat.

Dampak Putusan Inkonstitusional Bersyarat Terhadap Kepastian Hukum Umra, Sri Indriyani; Faisal, Fatma
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan dilakukan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana dampak putusan inkonstitusional bersyarat terhadap kepastian hukum. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Tipe penelitian hukum normatif sebagai suatu proses untuk menemukan aturan, prinsip maupun doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data ini diperoleh, yakni dengan cara meneliti data lapangan dengan dukungan bahan kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inkonstitusional bersyarat berpengaruh terhadap eksistensi kepastian hukum terhadap permberlakuan undang-undang termasuk menghambat pelaksanaan di lapangan terkait peraturan pelaksana. Fenomena ketidakpastian hukum pun terjadi terutama berkaitan dengan status dan validitas peraturan yang di putus menjadi inkonstitusional bersyarat. Hukum yang seyogyanya dapat memberikan jaminan kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat justru berpotensi membingungkan masyarakat yang dampaknya masyarakat tidak dapat terlayani secara maksimal denga hadirnya hukum serta hukum hadir justru mempersulit sekaligus memperkeruh masyarakat. Inilah salah satu kekhawatiran dan suatu bentuk ketidakpastian hukum yang dihasilkan Mahkamah Konstitusi acap kali mengeluarkan putusan yang inkonstitusional bersyarat.

Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Faisal, Fatma; Umra, Sri Indriyani
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i3.3218

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami tanggung jawab negara terhadap penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menggunakan metode normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Penelitian normatif menyajikan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau penelitian yang berlandaskan pada ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemudian dikaitkan dengan permasalahan dikaji. Jenis pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tanggung jawab negara untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM sebagaimana dimuat dalam UUD NRI Tahun 1945 (Pasal 28I ayat (4)), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 71) dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Setiap pelanggaran hak asasi manusia baik itu berat ataupun tidak, senantiasa menerbitkan bagi negara untuk mengupayakan penyelesaiannya. Penyelesaian tersebut bukan hanya penting bagi warga negara tetapi juga bagi tidak terulangnya pelanggaran serupa di masa depan. Pendirian pengadilan HAM di Indonesia merupakan salah satu wujud dari tanggung jawab negara dalam penegakan dan perlindungan hak asasi manusia. Harapan besar lahirnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dalam penegakan dan tanggung jawab negara terhadap hak asasi manusia dapat dimpelemtasikan secara maksimal.

Pemberdayaan Pemuda Sebagai Paralegal Dalam Mewujudkan Bantuan Hukum Berbasis Access to Justice pada Kelompok Masyarakat Rentan di Desa Fanaha Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan Syawal Abdulajid; Fathurrahim Fathurrahim; Sri Indriyani Umra
SAFARI :Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 2 No. 4 (2022): Oktober : Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia
Publisher : BADAN PENERBIT STIEPARI PRESS

Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) Tingkat Universitas ini adalah agar masyarakat desa fanaha yang umumnya tergolong kelompok masyarakat rentan dapat memperoleh akses informasi dan pengetahuan perihal bantuan hukum cuma-cuma bilamana mereka berhadapan dengan masalah hukum. Metode pelaksanaan PKM Tingkat Universitas ini melalui metode ceramah dalam bentuk penyuluhan/ sosialisasi dan membentuk jejaring paralegal di lokasi pelaksanaan kegiatan PKM. Jejaring paralegal inilah yang akan menjadi penghubung kepada OBH bilamana terdapat warga di lokasi PKM Tingkat Universitas ini yang membutuhkan bantuan hukum cuma-cuma.

Perlindungan Hak-Hak Anak Melalui Pencegahan Perkawinan Usia Dini pada Kalangan Pelajar di Kota Ternate Marasaoly, Salha; Hi Umar, Mahmud; Sri Indriyani Umra
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 4 No. 4 (2024): Journal Of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v4i4.1157

Untuk mentransformasikan pengetahuan kepada para pelajar/siswa tentang pencegahan perkawinan usian dini melalui perlindungan hak-hak anak dan untuk menumbuhkan kesadaran hukum pelajar/siswa sehingga mampu menghindari perilaku-perilaku yang dapat berdampak pada perkawinan usia dini. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan metode sosialisasi secara langsung kepada siswa SMA di Kota Ternate, yang rentan dan minim informasi terkait Pernikahan Usia Dini dengan berbagai dampak pada perkembangan fisik, mental, dan psikis anak. Kota Ternate merupakan salah satu kota di Maluku Utara yang juga terdapat angka permohonan dispensasi perkawinan oleh pasangan usia dini. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi lonjakan permohonan maka diperlukan perhatian serius oleh pemerintah daerah setempat. Sosialisasi dipandu oleh seorang moderator yang akan membuka sesi perkenalan, selanjutnya penyampaian materi sosialisasi oleh pemateri, dilanjutkan dengan sesi Tanya jawab, tanggapan terhadap pertanyaan peserta oleh pemateri, kemudian penutupan.

FULFILLMENT OF WOMEN'S AND CHILDREN'S RIGHTS IN THE IMPLEMENTATION OF HUMAN RIGHTS CARE CITIES IN THE CITY OF TERNATE Limatahu, Muhaimin; Fathurrahim, Fathurrahim; Umra, Sri Indriyani
Khairun Law Journal Volume 6 Issue 1, September 2022
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v6i1.5635

Efforts to develop cities that care about human rights are a growing response from the movement to restore city sovereignty to its citizens. The state, including the government, supported by the National Human Rights Commission, is trying to apply this idea in Indonesia. The role of local government is very important in supporting efforts to develop cities that care about human rights. Of these problems, the focus of the research is whether the fulfillment of the rights of women and children in Ternate City meets the criteria of a city that cares about human rights and what is the role of the Government of Ternate City in fulfilling the rights of women and children in Ternate City. The human rights movement in Indonesia has begun to launch a new discourse, cities concerned with human rights (human rights cities). One of the interests in studying this issue is to widen the scope of state obligations that are not solely borne by the central government, but also local or regional governments. It is in this context that the role and position of regional leaders is very important. They have the discretion to organize and manage the city government as well as mobilize and invite city residents to be involved in human resource development programs through cities that care about human rights.

Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi di Persimpangan Jalan: Studi Kasus Pemberhentian Hakim Aswanto Umra, Sri Indriyani; Faisal, Fatma
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i3.3219

Independensi dan imparsialitas hakim Mahkamah Konstitusi memiliki tiga dimensi, yaitu dimensi fungsional, struktural, dan personal. Dimensi fungsional mengandung arti larangan terhadap lembaga negara lain dan semua pihak untuk memengaruhi atau melakukan intervensi dalam proses memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Metode penelitian ini adalah yuridis normative dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa hakim konstitusi tidak mengenal mekanisme recall layaknya anggota legislatif. Desain pengisian jabatan hakim konstitusi melalui pengusungan dari tiga lembaga negara dimaksudkan agar mencegah dominasi salah satu cabang kekuasaan negara dalam rekrutmen hakim, sehingga dapat menjauhi anggapan bahwa MK berada di bawah pengaruh salah satu cabang kekuasaan. Hakim Mahkamah Konstitusi terikat prinsip moral dan etik dan aturan yang terkait dengannya untuk menciptakan peradilan yang independen dan akuntabel.

Strategi Pemerintah dalam Melindungi Hak Cipta di Era Globalisasi Umra, Sri Indriyani; Adhyaksa, Andika; Putra, Grahadi Purna
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.13198

Era globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum hak cipta. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah menciptakan tantangan baru bagi pemerintah dalam melindungi hak cipta. Penelitian ini mengkaji strategi yang diterapkan oleh pemerintah untuk melindungi hak cipta di era globalisasi, dengan fokus pada upaya penegakan hukum, regulasi, dan kerjasama internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah mengambil beberapa langkah strategis untuk melindungi hak cipta, antara lain melalui pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta peningkatan kesadaran publik mengenai pentingnya hak cipta. Selain itu, kerjasama internasional melalui perjanjian dan konvensi internasional juga menjadi komponen penting dalam strategi perlindungan hak cipta. Penelitian ini juga menyoroti beberapa tantangan yang masih dihadapi, seperti masalah jurisdiksi, keterbatasan sumber daya, serta kompleksitas pelanggaran hak cipta di dunia digital. Dengan demikian, artikel ini menyimpulkan bahwa meskipun telah ada berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, masih diperlukan langkah-langkah inovatif dan kolaboratif untuk menghadapi tantangan yang ada. Rekomendasi kebijakan yang diajukan meliputi penguatan kerjasama internasional, peningkatan edukasi dan kesadaran publik, serta penerapan teknologi untuk mendukung penegakan hukum hak cipta.

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search