<![CDATA[Salah satu tujuan manusia diciptakan oleh Tuhan adalah menjadi khalifah atau pemimpin di dunia, agar dapat menciptakan kemakmuran di bumi. Namun, bagaimana jika manusia-manusia yang diharapkan ini malah menimbulkan banyak kerusakan? Adapun diantara penyebab kerusakan di bumi adalah banyaknya tindak kesewenang-wenangan para pemimpin. Dampak dari tindakan ini tidak hanya berakibat buruk bagi pelaku itu sendiri, namun juga mengakibatkan tatanan masyarakat dan negara yang tengah dipimpin menjadi kacau balau. Seiring berjalannya waktu, mulai dari zaman kenabian hingga saat ini, ada banyak kasus mengenai tindak kesewenang-wenangan pemimpin, bahkan di dalam al-Qur`an pun dicantumkan tentang hal tersebut. Salah satu tokoh dalam al-Qur`an yang terkenal kekejamannya semasa menjadi pemimpin adalah Ramses II, yaitu pemimpin yang juga mendapat julukan Fir’aun pada masa Nabi Musa AS. Ramses II dikenal sebagai pemimpin yang mengelompokkan kalangan masyarakat menjadi beberapa bagian, artinya terdapat golongan paling bawah yang menjadi budaknya, bekerja tanpa henti dan tidak mendapatkan imbalan yang setimpal, dan ada beberapa tindak kekejaman yang dilakukannya. Meskipun begitu, Ramses II pada saat itu juga mampu memberikan kemakmuran untuk negara Mesir yang dipimpin olehnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mempelajari kembali tentang kepemimpinan Fir’aun dan menghubungkannya dengan masa kini. Dengan begitu, penulis menggunakan metode integrasi hermeneutika milik Fazlur Rahman sehingga dapat membantu penelitian ini untuk merelevansikan fenomena-fenomena yang ada di masa kini dengan apa yang terjadi pada masa tersebut.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, klaim atas pemerintah Indonesia yang disebut tirani atau diktator sebagaimana sebutan untuk Fir’aun pada masanya tidaklah benar. Memang, ada sebagian tindakan pemerintah yang bertindak semena-mena tanpa memikirkan keadaan rakyat, namun ada juga tindakan yang perlu diterapkan untuk masyarakat agar kedepannya bisa menuju pada perubahan yang lebih baik. Kurangnya komunikasi secara terbuka antara pihak pemerintahan dengan rakyat menjadi salah satu faktor munculnya anggapan-anggapan bahwa para pemerintah selalu berlaku tidak adil terhadap rakyat. Maka dari itu, kedepannya mungkin perlu ditingkatkan kembali serta pemerintah bisa lebih terbuka agar masyarakat juga bisa menerima segala keputusan dengan baik.]]>
