Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum
Wiwin Ariesta
Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Hak Penguasaan Atas Tanah-Tanah dengan Hak Adat oleh Pemerintah Kota Pasuruan untuk Kepentingan Pembangunan dalam Tinjauan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Istijab Istijab; Wiwin Ariesta
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 3, No 1 (2020): DESEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v3i1.34

Abstract

Hak penguasaan atas tanah-tanah dengan hak adat/hak ulayat, sejak status desa telah berubah status menjadi kelurahan. Konsekuensi logisnya Perangkat Desa dengan mendapat Tanah Gogol berakibat mendapat gaji dari Negara. Sehingga Tanah Sawah/Tanah Tambak yang dulunya dikuasai oleh Desa, sekarang dikuasai negara.  Hal ini menjadi pangkal berubahnya penguasaan tanah-tanah dengan hak adat/hak ulayat menjadi tanah yang dikuasai oleh pemerintah. Hanya dengan keputusan/penetapan walikota saja status tanah berubah fungsi dan peruntukannya, yang lebih parah jika terjadi berubahan status hanya untuk kepentingan umum. Munculnya pihak ketiga atau bahkan munculnya  Badan Usaha Swasta menambah rumitnya masalah.Tujuan penelitian ini untuk mencapai hasil akhir dengan fokus pada tanah-tanah sawah atau tanah-tanah tambak di kelurahan-kelurahan di kota Pasuruan yang dulunya adalah desa-desa yang memiliki tanah-tanah dengan hak-hak adat. Penelitian ini menggunakan penelitian yang memadukan penelitian kuantitatif – kualitatif, atau dalam bahasa penelitian hukumnya adalah normatif-empiris sehingga diperoleh temuan :1)    Prinsip pengaturan tanah dengan  hak adat untuk kepentingan umum2)    Formulasi pengaturan tanah dengan hak adat untuk kepentingan umum Kata Kunci :  Penguasaan Tanah, Tanah dengan Hak Adat, Prinsip Pengaturan, Formulasi Pengaturan, Kepentingan Umum.
PRINSIP PERLINDUNGAN HUKUM SEIMBANG BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM TATA HUKUM PERSEROAN Wiwin Ariesta
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 2, No 1 (2019): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v2i1.14

Abstract

Undang-Undang  No. 40Tahun 2007 tentangPerseroanTerbatas (UUPT), khususnyaPasal 84 ayat (1)  memberipembatasankepadapemegangsahambahwa setiappemegangsahammempunyaihaksatusuara (oneshareonevote),kecuali anggaran dasar  menentukan  lain. Pemegang  saham mempunyai haksuarasesuai denganjumlahsahamyangdimiliki,sehinggadapatdisimpulkan bahwaUUPTini tidak membatasi kekuatan pemegang saham dalam jumlah  yang besar dalam perolehanhaksuarayangdidapat.Dalam praktiknya sering timbul perselisihan di antara organ perseroan dengan pemegang saham atau bisa terjadi di antara pemegang saham sendiri. Perbedaanantarapemegangsahammayoritasdengan pemegangsahamminoritasadalahdalamhaljumlah kepemilikansaham,sehinggaseringberlakuprinsip mayoritas yang menyebabkan pemegang saham minoritas berada pada posisi yang lemah dalam menegakkan kepentingan dan haknya, yang tidak mampumenghadapitindakanDireksiatauKomisaris yang merugikan dirinya dan Perseroan.Kata kunci : Perseroan terbatas, pemegang saham
Co-Authors Istijab Istijab