Garuda - Garba Rujukan Digital

Percepatan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Seksi Padang-Sicincin Lewat Pendekatan Holistik dan Legal dengan Perjanjian Izin Kompensasi Perubahan Bentuk Lahan Defi Adrian; Yusup Hidayat; Anas Lutfi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 3 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i3.387

Konflik pembangunan jalan tol Trans Sumatara seksi Padang-Sicincin telah berlarut larut serta menimbulkan permasalahan yang kompleks dan memakan waktu lebih dari 2 (dua) tahun. Penulis yang ditugaskan sebagai Project Manager dari pembangunan jalan tol ini lalu berdiskusi dan mencoba menemukan jalan tengah penyelesaian ini dengan melakukan metode systematic literature review untuk dapat membandingkan permasalahan sejenis pada negara lain. Hasil dari penelitian menunjukan penyelesaian masalah akusisi lahan harus dilakukan dengan pendekatan sistematis dan mempertimbangkan aspek aspek seperti sosial, politik dan hukum secara holistik untuk dapat menemukan solusi yang mampu diterima semua pihak.

Percepatan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Seksi Padang-Sicincin Lewat Pendekatan Holistik dan Legal dengan Perjanjian Izin Kompensasi Perubahan Bentuk Lahan Defi Adrian; Yusup Hidayat; Anas Lutfi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 3 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i3.387

Konflik pembangunan jalan tol Trans Sumatara seksi Padang-Sicincin telah berlarut larut serta menimbulkan permasalahan yang kompleks dan memakan waktu lebih dari 2 (dua) tahun. Penulis yang ditugaskan sebagai Project Manager dari pembangunan jalan tol ini lalu berdiskusi dan mencoba menemukan jalan tengah penyelesaian ini dengan melakukan metode systematic literature review untuk dapat membandingkan permasalahan sejenis pada negara lain. Hasil dari penelitian menunjukan penyelesaian masalah akusisi lahan harus dilakukan dengan pendekatan sistematis dan mempertimbangkan aspek aspek seperti sosial, politik dan hukum secara holistik untuk dapat menemukan solusi yang mampu diterima semua pihak.

Optimalisasi Investasi Dana Pensiun Milik Negara: Studi Kasus Dana Pensiun Hutama Karya Edy Sanyoto; Yusup Hidayat; Fokky Fuad; Aris Machmud
Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v12i2.607

Optimalisasi investasi yang dilakukan oleh dana pensiun merupakan bentuk tanggung jawab dapat tercapai melalui tata kelola yang baik dan melalui tindakan investasi yang pruden. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji implementasi kebijakan dalam optimalisasi dana pensiun Hutama Karya. Temuan penting dalam penelitian ini adalah kerugian atas kebijakan cut loss dana pensiun (dapen) BUMN dikategorikan sebagai kerugian dalam keuangan negara selama menerapkan fiduciary duty, maka kerugian tersebut merupakan suatu risiko bisnis dan tindakan pencegahan atas kerugian yang lebih besar. Metodologi yang digunakan peneliti adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, sumber hukum primer, dan sekunder yang terkait dengan dana pensiun serta regulasi terkait pengembangan dan penguatan sektor keuangan dan aturan pelaksanaannya baik melalui peraturan pemerintah maupun peraturan otoritas jasa keuangan yang diperoleh melalui studi pustaka yang selanjutnya dianalisis dan disimpulkan. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dapen Hutama Karya telah menjalankan tata kelola dan juga mengedepankan analisis risiko terkait optimalisasi dana pensiun termasuk dalam kebijakan cut loss atas aset investasi demi mengantisipasi kerugian yang lebih besar dari aset yang diinvestasikan serta melakukan portofolio investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan Hukum Internal dan Eksternal Dalam Perjanjian Pendidikan Kerja Sama YPI Al-Azhar Dengan Yayasan Mitra Al-Azhar Titin Martini; Yusup Hidayat; Suartini Suartini; Aris Machmud
Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v12i2.609

Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar sebagai badan hukum yang bergerak dalam bidang sosial, pendidikan, dan dakwah dapat melakukan perbuatan hukum dalam mencapai tujuan organisasinya baik melalui kerja sama dengan badan usaha di dalam negeri maupun luar negeri termasuk dengan yayasan mitra. Penelitian ini menggunakan bentuk yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kerja sama yayasan dengan yayasan mitra dalam bidang pendidikan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah YPI Al-Azhar seringkali membuat kerja sama dengan mitra melalui Memorandum of Understanding (MOU) sedangkan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam bidang pendidikan mengingat pengurus tidak boleh aktif secara langsung dalam pengurusan dalam bidang usaha yang dikerjasamakan, yakni para kepala sekolah sedangkan yayasan sebagai pendiri dari lembaga pendidikan tersebut tidak dapat secara aktif dalam pengelolaan kerja sama tersebut sebagaimana aturan terkait yayasan.

Implementasi Undang-Undang Perkoperasian Pada Perubahan Tata Kelola di Koperasi Syariah Al-Azhar Puji Heriyanto; Yusup Hidayat; Suartini Suartini; Aris Machmud
Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v12i2.610

Koperasi Syariah Al-Azhar sebagai salah satu wadah perekonomian para guru dan pegawai Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar yang dari seluruh Indonesia yang berasal dari lebih dari seratus tujuh puluh delapan sekolah dari mulai TK, SD, SMA dan satu universitas. Perubahan merupakan suatu keniscayaan apalagi menuju sesuatu yang lebih baik, transformasi tata kelola Koperasi Al-Azhar berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 merupakan suatu tantangan dan peluang untuk memberikan kemaslahatan kepada para anggotanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisasi terkait implementasi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dalam tata kelola Koperasi Syariah Al-Azhar. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan peraturan perundang-undang dan menggunakan sumber hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan perkoperasian dan UMKM baik konvensional maupun syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Syariah Al-Azhar telah bertransformasi dari yang awalnya berprinsip konvensional yang berprinsip ribawi menuju koperasi yang berlandaskan prinsip syariah dan dalam tata kelolanya mematuhi ketentuan maqashid syariah.

Penugasan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Pada BUMN Intan Zania; Fokky Fuad; Yusup Hidayat; Aris Machmud
Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v12i2.674

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah salah satu bentuk badan usaha negara di bidang ekonomi yang didirikan dari kekayaan negara tersendiri dengan tujuan untuk melayani kebutuhan pokok masyarakat serta ikut serta memberikan kontribusi pada anggaran negara. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis penugasan pemerintah kepada BUMN dari perspektif hukum korporasi dan bagaimana ketentuan hukum penugasan BUMN berakhir sebelum penyelesaian proyek. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penugasan pemerintah terhadap BUMN dari segi hukum menunjukkan bahwa penugasan tersebut tidak boleh berbentuk korporasi mengingat maksud dan tujuannya khusus berorientasi pada keuntungan dan mandiri karena terikat dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas karena kedudukannya, perusahaan BUMN merupakan badan hukum swasta meskipun sumber dana modalnya berasal dari kekayaan negara yang terpisah dari APBN, namun secara yuridis sudah selayaknya sebagai badan hukum yang terpisah dari kekayaan aslinya. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 131 Tahun 2022 menyatakan bahwa jika PT. Hutama Karya tidak dapat menyelesaikan penugasan pemerintah dalam pengoperasian Jalan Tol Trans Sumatera melebihi batas waktu yang telah ditetapkan, sehingga pemerintah akan mencabut kewenangannya dengan mengambil alih pengoperasian jalan tol tahap I dan tahap II.

Freies Ermessen BPJT Pada JTTS Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara: Studi Kasus PT. Hutama Karya (Persero) Rina Rusfiantini; Yusup Hidayat; Suparji Suparji; Aris Machmud
Binamulia Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v13i1.711

Tujuan dari penelitian ini adalah dalam kedudukannya sebagai regulator, tindakan Freies Ermessen BPJT dalam pengalihan sebagian pekerjaan pembangunan salah satu ruas JTTS kepada badan usaha jalan tol lain apakah sesuai atau tidak sesuai dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Metode Penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif dengan menerapkan statute approach dan case approach kasus penugasan JTTS PT. Hutama Karya (Persero), sumber hukum primer dan sekunder yang terkait dengan penugasan BUMN tersebut dan regulasi disektor infrastruktur jalan tol yang diperoleh melalui studi pustaka yang selanjutnya dianalisis dan disimpulkan. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penugasan BPJT dalam pembangunan salah satu ruas JTTS kepada BUJT DuKon tanpa underlying PPJT adalah tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam regulasi infrastruktur yang berlaku, tindakan BPJT tersebut merupakan tindakan diskresi (Freies Ermessen) pejabat pemerintah yang tidak selaras dengan AUPB dan tidak sejalan dengan fungsi dan tugas dalam kewenangan yang diamanatkan dalam peraturan pemerintah tentang jalan tol. Fleksibilitas dalam penggunaan diskresi merupakan permasalahan yang sangat penting dalam pelaksanaan pemerintahan, sehingga diperlukan ketidakbiasan dan pertimbangan yang matang dari badan/pejabat pemerintah saat membuat keputusan dalam situasi yang bersifat kasuistik.

Perlindungan Hukum Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu: Studi Kasus Divisi OPJT PT. Hutama Karya (Persero) Emy Ferdos; Suartini Suartini; Yusup Hidayat
Binamulia Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v13i1.717

Pekerja merupakan aset perusahaan yang berpengaruh di dalam menjalankan proses bisnisnya. Pekerja lebih lemah posisinya dibandingkan pemberi kerja. Sesuai perjanjian ketenagakerjaan terbagi menjadi dua jenis, yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Dalam pelaksanaannya untuk penerapan PKWT yang dilaksanakan oleh perusahaan ada yang kurang sesuai dengan ketentuan perjanjian kerja yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga aturan mengenai ketenagakerjaan masih terkendala dan menimbulkan permasalahan serta tantangan yang harus dihadapi dan memerlukan penyelesaian melalui pengadilan. Penulis bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum pekerja PKWT di Divisi Operasional Pemeliharaan Jalan Tol (OPJT) PT. Hutama Karya (Persero). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, adapun sumber hukum yang digunakan baik primer maupun sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Divisi OPJT PT. Hutama Karya (Persero) sudah menerapkan perjanjian kontrak kerja PKWT sesuai dengan ketentuan regulasi terkait ketenagakerjaan UU Ciptaker termasuk untuk perubahan kontrak dari PKWT ke PKWTT serta perubahan perjanjian kontrak PKWT menjadi karyawan tetap.

Efficiency of KPU and Bawaslu Regulations on Ad Hoc Agency Selection in the 2024 Election Process Muhammad Ali Husain; Suparji Suparji; Yusup Hidayat
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 5 No. 11 (2024): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v5i11.1253

Ad hoc organizers such as PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, Panwascam, PKD, Overseas Panwaslu, and TPS Supervisors are pioneers in the process of organizing elections in Indonesia. Therefore, the selection process carried out must be honest, fair, and independent to make ad hoc organizers professional and integrity. To create a professional election administration with integrity, regulations or guidelines are needed so that the ad hoc body has guidance in working so that the election administration carried out produces independent elections. The method in this writing is a qualitative descriptive method. The main data collection that the author uses in this article is a journal on Election Management. Article analysis uses analysis content. The result of this research informs us that in the ad hoc election body selection process, there are still several regulations issued by the KPU and BAWASLU that are still less efficient in the election ad hoc body selection process which results in the selected election organizers being less qualified. This article hoped to provide input on the process of holding elections in the following year.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search