Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.006
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unizar Recht Journal
I Gede Sukarmo
Universitas Islam Al-Azhar Mataram
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Analisa Yuridis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor (Putusan Perkara Nomor :163/Pid.b/2021/Pn.praya) Ahmad Busyairi; I Gede Sukarmo; B. Farhana Kurnia Lestari
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 1 No. 4 (2022): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan perkara tindak pidana penggelapan sepeda motor di wilayah hukum Pengadilan Negeri Praya dan bagaimana analisa pertimbangan putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penggelapan sepeda motor berdasarkan putusan nomor: 163/Pid.B/2021/Pn.Praya. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah yuridis normative yaitu mengkaji bahan-bahan pustaka, perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait dengan tindak pidana penggelapan sepeda motor. Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mencatat bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian serta melakukan studi kepustakaan guna memperoleh informasi terhadap penelitian ini. Hasil penelitian yaitu: 1) Penanganan perkara tindak pidana penggelapan sepeda motor di wilayah hukum Pengadilan Negeri Praya, sebagai berikut: a. Tingkat penyidikan; b. Kronologi perkara; c. Keterangan saksi; d. Alat bukti; e. Keterangan terdakwa. 2) Analisa pertimbangan Putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penggelapan sepeda motor berdasarkan Putusan Nomor: 163/Pid.B/2021/Pn.Praya Bahwa majelis hakim dalam memutus perkara tersebut telah sesuai dengan unsur- unsur barang siapa, dan unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum barang yang seluruhnya kepunyaan saksi dan telah sesuai dengan adanya prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, hakim dalam menjatuhkan putusan telah melakukan berbagai pertimbangan hukum Sosiologis, Filosofis dan Yuridis dan akibat langsung yang timbul dan telah terbukti secara sah menurut hukum yang dilakukan terdakwa.
Pertanggungjawaban Hukum Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 1/Pid.sus-Anak/2022/Pn.mtr.) Facransyah Facransyah; Jauhari D. Kusuma; I Gede Sukarmo
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 1 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perbuatan Pidana atau tindak pidana adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar aturan/apa yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan / perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang dapat dicela. Tindakan pidana tidak mengenal adanya batasan usia dari sudut pelaku maupun korbannya. Siapapun bisa terlibat dalam suatu perbuatan pidana, termasuk anak. Dahulu, jika anak hanya menjadi korban dari perbuatan pidana, namun akhir-akhir ini anak dapat melakukan suatu tindak pidana yang bahkan tindak pidannya setara dengan pidana orang dewasa atau dikategorikan sebagai tindak pidana berat. Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP dinamakan pencurian dengan kualifikasi (gequalificeerd diefstal). Istilah yang dirasa tepat adalah yang digunakan oleh R. Soesilo yaitu ”pencurian dengan pemberatan” sebab dari istilah tersebut sekaligus dapat dilihat, bahwa karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya. Skripsi ini berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor.1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mtr.). Yang dalam penulisannya menggunakan metode penelitian yang bersifat Yuridis Normatif. Jenis pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan penulisan penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan bagi anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor.1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mtr.?, 2). Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor.1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mtr.?. Dari penelitian hukum yang telah dilakukan dengan menggunakan penelitian yang disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa, penerapan ketentuan pidana dalam perkara No. 1/Pid.Sus.Anak./2022/PN.Mtr tindak pidana pencurian yang dilakukan Anak, jika dilihat dari dakwaan Penuntut umum, tuntutan Penuntut Umum dan pertimbangan hakim pengadilan dalam amar putusannya telah memenuhi unsur dan syarat dipidananya terdakwa. Kemudian hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana bagi anak dalam perkara No. 1/Pid.Sus.Anak./2022/PN.Mtr di Pengadilan Negeri Mataram. Hal-hal yang memberatkan, antara lain: (1) Perbuatan anak meresahkan masyarakat; (2) Anak sudah pernah dijatuhi hukuman pidana. Sementara itu, hal-hal yang meringankan antara lain: (1) Korban telah memaafkan perbuatan anak; (2) Anak mengakui perbuatannya; (3) Anak bersikap sopan selama dipersidangan.
Pemenuhan Hak Narapidana Lanjut Usia Dikaitkan Dengan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Terhadap Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram Ni Luh Risma Melda Wulandari; Sri Karyati; I Gede Sukarmo
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 1 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana bentuk pemenuhan hak Narapidana Lanjut Usia yang sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Terhadap Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dan memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder serta melakukan observasi serta mengadakan penelitian langsung ke lapangan yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi melalui pengamatan langsung yang pelaksanaannya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram. Hasil penelitian adalah (1) analisis Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Terhadap Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia sebagai pedoman dan tugas petugas pemasyarakatan dalam pemenuhan hak-hak Narapidana Lanjut Usia yang telah dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram, (2) pemenuhan hak-hak Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Permepuan kelas III Mataram. Peraturan ini berjalan dengan baik serta sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, namun ada beberapa faktor yang menghambat kinerja petugas pemasyarakatan dalam memberikan perlakuan khusus terhadap narapidana lanjut usia yaitu keterbatasan fasilitas, sarana dan prasarana serta kurangnya sumber daya manusia di dalam lapas.
Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Polisi Resort Lombok Timur Arif Budiman; Hafizatul Ulum; I Gede Sukarmo
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 2 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pelanggaran lalu lintas yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan mengetahui bagaimana bentuk Implementasi penertiban lalu lintas yang dilakukan oleh satuan lalu lintas (satlantas) di wilayah hukum polres kabupaten lombok timur sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Dalam Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Empiris yaitu suatu jenis penelitian yang mengkaji ketentuan hukum berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan yakni di wilayah Hukum Polres Lombok Timur. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Hasil Penelitian yaitu (1) Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu Berkendara tidak memakai sistem pengaman yang lengkap seperti pengendara motor tidak memakai helm ataupun helm yang tidak standar SNI, pengendara mobil tidak memakai safety belt, Menggunakan jalan dengan membahayakan diri sendiri ataupun pengendara lain, hal ini banyak faktor penyebabnya diantaranya pengendara dalam keadaan mabuk atau dalam keadaan terburu-buru, Pengendara melanggar lampu rambu lalu lintas, hal ini yang sering kita lihat di setiap peremapatan atau pertigaan yang terdapat lampu rambu lalu lintas, kebanyakan para pengendara melanggar lampu rambu lalu lintas karena sedang terburu atau malas menunggu karena terlalu lama, Tidak membawa surat-surat kendara STNK dan tidak membawa surat ijin mengemudi SIM., Membiarkan kendraaan bermotor yang ada di jalan tidak memakai plat nomor atau plat nomor yang sah sesuai dengan STNK, Tidak mematuhi perintah petugas pengatur lalu lintas. (2) Implementasi penertiban lalu lintas yang dilakukan oleh satuan lalu lintas (satlantas) di wilayah hukum polres kabupaten lombok timur sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki oleh Satlantas Kabupaten Lombok Timur penertiban dilakukan dengan teguran dan sanksi tilang.
Analisa Yuridis Perlindungan Anak Terlantar Sebagai Kewajiban Negara Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Muhammad Zuhudin; Hafizatul Ulum; I Gede Sukarmo
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 3 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul Analisa Yuridis Perlindungan Anak Terlantar Sebagai Kewajiban Negara Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan kebijakan hukum perlindungan anak terlantar dalam hukum positif Indonesia dan Apakah tugas dan kewajiban negara dalam pemenuhan hak anak terlantar. Jenis Penelitian dalam skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis Normatif, dengan melakukan penelitian terhadap peraturan perundang- undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian, sumber bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, tekhnik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan studi kepustakaan, dan analisis yang digunakan dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak terlebih anak terlantar dalam perspektif hukum positif memiliki dua alasan penting mengapa anak harus dilindungi, pertama anak adalah generasi penerus dan masa depan bangsa. Kedua adalah kelompok masyarakat yang secara kodrati lemah dan salah satu upaya yang dilakukan Negara adalah membuat berbagai macam peraturan perundang-undangan yang dapat menjaga hak-hak anak sebagai warga negara dan hak-hak keperdataan lainnya serta melindungi anak dari berbagai tindak kekerasan dan diskriminasi termasuk anak yang bermasalah dengan hukum. Pelaksanaan tugas dan kewajiban negara dalam memenuhi hak anak terlantar di emban dan di implementasikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) dan juga Dinas Sosial (Dinsos) dalam Pemerintahan Daerah. Kementerian sosial sendiri, seperti apa yang telah penulis jelaskan sebelumnya, bahwa tindakan yang telah di lakukan dalam rangka pemenuhan hak anak terlantar adalah dengan membuat Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) atau pembuatan regulasi dalam bentuk SPM (Standar Pelayanan Minimum) yang di gunakan sebagai acuan/standar Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan terhadap anak terlantar di wilayahnya, memberikan dukungan dalam bentuk program kesejahteraan anak diantaranya Program Kesejahteraan Anak (PKSA) dan Tabungan Sosial Anak Terlantar (TASA) yang diberikan kepada anak-anak terlantar per tahunnya di seluruh Indonesia guna pemenuhan hak-hak dasar dan hak sipil.
Implementasi Tapcash Berdasarkan Surat Edaran Nomor Pas- 09.Hh.01.04 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Alat Tukar Khusus Dalam Bentuk Virtual Di Lembag Pemasyarakatan : (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram) Yetty Kusuma Dewi; Sri Karyati; I Gede Sukarmo
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 3 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk implementasi penggunaan TapCash di lembaga pemasyarakatan kelas III Mataram dan untuk mengetahui apa saja hambatan dan solusi dari penggunaan Tapcash sebagai upaya pencegahan Bebas Peredaran Uang di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram. Dalam Penelitian ini metode yang digunakan adalah empiris dengan pendekatan deskriptif dan perundang-undangan. Yaitu metode yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dan memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder serta melakukan observasi serta mengadakan penelitian langsung ke lapangan yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Mataram. Hasil penelitian yaitu 1) implementasi penggunaan tapcash di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram sudah berjalan secara efektif mulai dari alur layanan tapcash, Penggunaan tapcash dapat memudahkan warga binaan untuk bertransaksi dan meminimalisir peredaran uang tunai sebagai upaya mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, kriminalitas, serta potensi gangguan keamanan dan ketertiban. 2) Hambatan dalam implementasi penggunaan Tapcash yaitu adanya kegagalan transaksi pengisian saat top-up yang disebabkan oleh sinyal dan sistem yang eror, kurangnya pemahaman terhadap penggunan Tapcash dan juga terdapat adanya keluarga yang tidak memiliki kartu ATM/rekening. Solusi yang dapat dilakukan untuk untuk mengatasi hambatan dalam implementasi penggunaan Tapcash yaitu dengan cara mengadakan sosialisasi mengenai penggunaan Tapcash, menghubungi BNI Call jika ada kendala di sistem, dan mengkonfirmasi ke petugas lapas, melakukan pengecekan saldo secara berkala, memastikan nomer rekening sesuai tujuan dan top-up saldo berhasil.
Co-Authors Ahmad Busyairi, Ahmad Arif Budiman B. Farhana Kurnia Lestari Facransyah Facransyah Hafizatul Ulum Jauhari D. Kusuma Muhammad Zuhudin Ni Luh Risma Melda Wulandari Sri Karyati Yetty Kusuma Dewi