Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Mimbar Yustitia : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Jalujur: Jurnal Pengabdian Masyarakat Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial
Rudy Indrawan
Universitas Lambung Mangkurat
Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Anak Penyandang Disabiltas terkait Hak Pendidikan Noor Hafidah; Rudy Indrawan
Jalujur: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2023): Desember
Publisher : UIN Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/jalujur.v2i2.11543

Abstract

Penyandang disabilitas sering dilupakan dalam perkembangan hukum dan juga partisipasi dalam pembangunan hukum, sehingga menjadi rentan aksesnya terhadap keadilan. Penyandang disabilitas harus memperoleh hak yang sama dengan yang lain tanpa terkecuali. Hal ini untuk memberikan rasa adil bahwa penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh pendidikan di negara ini. Oleh sebab itu, perlu ada sosialisasi terkait hak pendidikan melalui perlindungan hukum anak penyandang disabilitas. Tujuan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini ialah untuk memberikan gambaran umum tentang adanya perlindungan hukum terhadap anak-anak disabilitas atas hak pendidikan di Republik Indonesia. Metode PkM melalui kegiatan partisipatif berupa sosialisasi terkait hak pendidikan terhadap anak penyandang disabilitas. Berdasarkan hasil PkM ditemukan bahwa sosialisasi perlindungan atas hak pendidikan terhadap anak penyandang disabilitas telah disampaikan dengan baik dan peserta antusias mengikuti kegiatan. Dari kegiatan tersebut diperoleh telaah ketentuan perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap pemenuhan hak anak penyandang disabilitas dan dibentuknya Komisi Independent yang melakukan pengawasan terhadap pemenuhan hak tersebut.
Professionalism Apparatus Law Enforcement as a Factor Determinant of Legal Legitimacy in Society Tusi Wirahayu Pertiwi; Muhamad Latif; Rudy Indrawan
MIMBAR YUSTITIA : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol. 9 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : Universitas Islam Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The professionalism of law enforcement officers is a crucial factor in achieving just, effective, and legitimate law enforcement in society. In practice, however, law enforcement often reveals a gap between legal norms and social reality, frequently caused by low levels of professionalism among officers. This condition shows that the effectiveness of law enforcement depends not only on the clarity of legal norms but also on the quality of those who implement them. This study aims to analyze the professionalism of law enforcement from a socio-legal perspective and examine its implications for the legitimacy of law enforcement institutions. The research employs a socio-legal method that integrates normative legal analysis with an examination of the social dimensions of law enforcement practices. The findings indicate that professionalism extends beyond technical competence and procedural compliance, encompassing integrity, ethical conduct, independence, and sensitivity to social contexts. Weak professionalism contributes to selective law enforcement, discriminatory practices, and declining public trust in legal institutions. From a socio legal perspective, legal legitimacy is not solely derived from formal authority but is also constructed through public acceptance of how the law is applied. Law enforcement perceived as unfair, inconsistent, or lacking transparency undermines institutional credibility and weakens legal compliance. Therefore, strengthening the professionalism of law enforcement officers is essential not only to improve the quality of law enforcement but also to bridge the gap between law in the books and law in action, ensuring the sustainability of institutional legitimacy.
Penyelesaian Tindak Pidana Pengerusakan Melalui Pendekatan Restorative Justice Akhmad Indra Pranata; Rudy Indrawan
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v9i1.4347

Abstract

This article explores the resolution of the criminal act of vandalism through a restorative justice approach. Under Indonesian criminal law, vandalism is regulated in Article 406 of the Criminal Code with a maximum prison sentence of two years and eight months. However, the retributive approach is considered less effective in achieving substantive justice as it focuses solely on punishing the offender. This study employs a normative legal method with statutory, conceptual, and comparative approaches to examine the urgency of implementing restorative justice in resolving vandalism cases. The findings indicate that restorative justice offers a more humane approach by prioritizing the restoration of relationships between offenders and victims through mediation and mutual agreement. This approach aligns with local cultural values such as deliberation and contributes to reducing the burden on judicial and correctional institutions. Moreover, restorative justice provides a fairer and more efficient resolution, strengthening community involvement in legal enforcement. Therefore, this approach is relevant for application in vandalism cases that meet the established criteria, as a means to achieve balanced justice and restore the condition of all parties involved. Keywords: restorative justice, vandalism, restoration, alternative sentencing, criminal law
KONSTRUKSI NORMATIF BANTUAN HUKUM DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM PERSPEKTIF DUE PROCESS OF LAW Redwan Dwi Noranda; Rudy Indrawan
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.1908

Abstract

Bantuan hukum merupakan salah satu hak fundamental yang dimiliki setiap tersangka dalam proses peradilan pidana sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia dan perwujudan prinsip due process of law. Pada tahap penyidikan, tersangka berada dalam posisi yang rentan terhadap tindakan yang dapat mengurangi atau melanggar hak-haknya apabila tidak didampingi oleh penasihat hukum. Oleh karena itu, keberadaan bantuan hukum memiliki peran penting dalam menjamin terselenggaranya proses penyidikan yang adil, objektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi normatif bantuan hukum dalam menjamin perlindungan hak tersangka pada tahap penyidikan serta mengkaji implementasinya dalam perspektif due process of law. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai bantuan hukum telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, serta berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun demikian, pelaksanaan pemberian bantuan hukum pada tahap penyidikan masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek regulasi, akses terhadap penasihat hukum, maupun pemahaman aparat penegak hukum mengenai prinsip due process of law. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, serta optimalisasi akses bantuan hukum guna menjamin perlindungan hak tersangka secara efektif.
Co-Authors Akhmad Indra Pranata Latif, Muhamad Noor Hafidah Redwan Dwi Noranda Tusi Wirahayu Pertiwi