Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.756
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Mimbar Yustitia : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Journal of Indonesian Law (JIL) Jurnal Penelitian Serambi Hukum Law and Economics Ta'dibiya: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam Tadibiya; Jurnal Agama dan Pendidikan Islam Jurnal Bakti Humaniora Ngudi Waluyo Empowerment : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Latif, Muhamad
Universitas Ngudi Waluyo
Religion Arts Humanities Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Kebijakan Hukum dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3): Studi Implementasi Pengelolaan Limbah Medis di Rumah Sakit Salatiga Absori Absori; Muhamad Latif
JIL : Journal of Indonesian Law Vol 1, No 1 (2020)
Publisher : State Institute of Islamic Studies (IAIN) Salatiga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18326/jil.v1i1.91-117

Abstract

Keberadaan Rumah sakit selain memberikan dampak positif sebagai media kesehatan juga memberikan konsekuensi negatif yaitu menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sehingga perlu mendapatkan perhatian. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan acuan bagi pihak berkepentingan dalam upaya memajukan pengelolaan limbah B3 dari rumah sakit. Jenis penelitian ini bersifat yuridis empiris, bahan penelitian tersusun atas data primer dan data sekunder. Data-data yang diperoleh dengan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian kondisi pengelolaan limbah B3 medis rumah sakit belum sesuai dengan persyaratan sebagaimanaterkandung dalam peraturan. Keadaan tersebut diantaranya meliputi pembuangan limbah medis ke lingkungan secara langsung, pengelolaan limbah tanpa izin, pengolahan limbah yang tidak memenuhi kriteria, dependensi jasa pengolah limbah, terbatasnya pengetahuan untuk pengelolaan limbah medis bagi pelaksana maupun aparat penyelidik.
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PAKAIAN SEKSI Khaerunnizar, Khaerunnizar; Nuraeni, Fia; Latif, Muhamad
Ta'dibiya Vol 1 No 2 (2021): Ta'dibiya: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam
Publisher : Staisman Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61624/japi.v1i2.6

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek jual beli pakaian seksi di pasar Malingping kecamatan Malingping kabupaten Lebak dan tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli pakaian seksi di pasar Malingping kecamatan Malingping kabupaten Lebak. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai praktek jual beli pakaian seksi. Adapun pendekatannya adalah normatif yaitu memandang permasalahan yang dibahas dari sudut hukum Islam. Sedangkan pengolahan data digunakan dengan metode deduktif yaitu menganalisa data yang umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Praktek jual beli pakaian seksi di pasar Malingping kecamatan Malingping kabupaten Lebak tidak berbeda dengan praktek jual beli seperti biasanya, yakni penjual menawarkan kepada pembeli atau sebaliknya pembeli yang menanyakan kepada penjual, adanya tawar-menawar, serta di dalam jual beli tersebut si pembeli bermaksud dalam pembicaraannya saya beli barang ini dan penjual saya jual barang tersebut. Adapun pemanfaatan pakaian seksi tersebut yakni untuk menunjang penampilan sehingga mengikuti trend, terlihat kekinian, modis dan lebih percaya diri. 2) Tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli pakaian seksi di pasar Malingping kecamatan Malingping kabupaten Lebak adalah haram hukumnya secara syar’i, sebab pemanfaatan pakaian seksi tersebut untuk kemaksiatan yakni untuk diperlihatkan ke selain mahromnya.
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PAKAIAN SEKSI Khaerunnizar, Khaerunnizar; Nuraeni, Fia; Latif, Muhamad
Ta'dibiya Vol 1 No 2 (2021): Ta'dibiya: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam
Publisher : Staisman Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61624/japi.v1i2.6

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek jual beli pakaian seksi di pasar Malingping kecamatan Malingping kabupaten Lebak dan tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli pakaian seksi di pasar Malingping kecamatan Malingping kabupaten Lebak. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai praktek jual beli pakaian seksi. Adapun pendekatannya adalah normatif yaitu memandang permasalahan yang dibahas dari sudut hukum Islam. Sedangkan pengolahan data digunakan dengan metode deduktif yaitu menganalisa data yang umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Praktek jual beli pakaian seksi di pasar Malingping kecamatan Malingping kabupaten Lebak tidak berbeda dengan praktek jual beli seperti biasanya, yakni penjual menawarkan kepada pembeli atau sebaliknya pembeli yang menanyakan kepada penjual, adanya tawar-menawar, serta di dalam jual beli tersebut si pembeli bermaksud dalam pembicaraannya saya beli barang ini dan penjual saya jual barang tersebut. Adapun pemanfaatan pakaian seksi tersebut yakni untuk menunjang penampilan sehingga mengikuti trend, terlihat kekinian, modis dan lebih percaya diri. 2) Tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli pakaian seksi di pasar Malingping kecamatan Malingping kabupaten Lebak adalah haram hukumnya secara syar’i, sebab pemanfaatan pakaian seksi tersebut untuk kemaksiatan yakni untuk diperlihatkan ke selain mahromnya.
TRANSFORMASI SEKOLAH BERBUDAYA PANCASILA MELALUI IMPLEMENTASI ETIKA DAN NILAI PANCASILA DI SMK PANCASILA SALATIGA Muhamad Latif; Innash, Ar-Rahiim; Ibnu Rosid; Yuan Monica Aurelita
Jurnal Bakti Humaniora Vol. 4 No. 2 (2024): DESEMBER 2024
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/jbh.v4i2.3669

Abstract

The transformation of Pancasila cultured school is a strategic step in realizing education that reflects the noble values of the Indonesian nation. This research aims to examine the implementation of Pancasila ethics and values in the educational process at SMK Pancasila, as an effort to strengthen students' character and create a learning environment based on national values. Through a qualitative approach, this study analyzes the implementation of Pancasila values, such as Gotong Royong, Social Justice, and Unity, in various aspects of school life, both in learning, extracurricular activities, and interactions between school members. The results showed that the implementation of Pancasila values in SMK Pancasila has had a positive impact in shaping the character of students who are noble, have a sense of responsibility, and care for others. However, challenges in the integration of Pancasila values still arise related to teaching consistency and active participation of all related parties. This study suggests the need to strengthen training for teachers and the involvement of parents and the community in supporting a school culture based on Pancasila.   Abstrak Transformasi sekolah berbudaya Pancasila merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pendidikan yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi etika dan nilai Pancasila dalam proses pendidikan di SMK Pancasila, sebagai upaya untuk memperkuat karakter siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang berbasis pada nilai-nilai kebangsaan. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis penerapan nilai Pancasila, seperti Gotong Royong, Keadilan Sosial, dan Persatuan, dalam berbagai aspek kehidupan sekolah, baik dalam pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, maupun interaksi antarwarga sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi nilai Pancasila di SMK Pancasila telah memberikan dampak positif dalam membentuk karakter siswa yang berakhlak mulia, memiliki rasa tanggung jawab, dan peduli terhadap sesama. Namun, tantangan dalam integrasi nilai Pancasila masih muncul terkait konsistensi pengajaran dan partisipasi aktif seluruh pihak terkait. Penelitian ini menyarankan perlunya penguatan pelatihan bagi guru dan keterlibatan orang tua serta masyarakat dalam mendukung budaya sekolah yang berlandaskan Pancasila.
Strategi Mempertahankan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD: Studi DPC Partai Gerindra Kota Semarang Sulistyarini, Dyah Ayu; Latif, Muhamad; Kurniawan, Dwi Wisnu
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 18 No 02 (2025): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 18 No 02 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v18i02.1331

Abstract

One One of the functions of political parties is to carry out political recruitment in the process of filling political positions through democratic mechanisms by paying attention to gender equality and justice, especially in the Gerindra Party to sit in the Semarang City Regional People's Representative Council. The purpose of the study was to determine and analyze the Gerindra Party's strategy in maintaining votes in the 2024 Regional People's Representative Council member election in Semarang City. The problem approach method used is sociological juridical. The results of the study are that the strategy to maintain it, with 4 capitals, namely: 1). Economic: member and administrator contributions, donations, assistance from the Semarang City Government, monthly contributions from members of the Regional People's Representative Council; 2) Social: establishing cooperation (community leaders); 3). Cultural: political heritage of parents; open registration; and academic level; 4). Symbolic: education, cadre training. Habitus: provision, workshops, seminars; field, seat allocation opportunities; doxa, real action.
Edukasi Hukum Digital tentang Child Grooming bagi Siswa SMA N 6 Semarang di Era Komunikasi Virtual: Edukasi Hukum Digital tentang Child Grooming bagi Siswa SMA N 6 Semarang di Era Komunikasi Virtual Latif, Muhamad; Kurniawan, Dwi Wisnu; Sulistyarini, Dyah Ayu
Ngudi Waluyo Empowerment: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2025): Ngudi Waluyo Empowerment: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Fakultas Komputer dan Pendidikan Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Child grooming di ruang digital menjadi ancaman serius bagi remaja, khususnya siswa sekolah menengah. Rendahnya literasi hukum digital dan pemahaman terhadap kejahatan seksual berbasis internet memperburuk situasi ini. Penelitian ini berfokus pada edukasi hukum digital bagi siswa SMA N 6 Semarang untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap modus child grooming dalam komunikasi virtual. Kegiatan meliputi penyusunan materi, penyuluhan interaktif, serta evaluasi pemahaman siswa sebelum dan sesudah kegiatan. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui ceramah, diskusi kelompok, dan simulasi kasus. Hasil menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman siswa mengenai perlindungan hukum terhadap eksploitasi digital serta kemampuan mengenali dan menghindari interaksi daring berisiko. Edukasi hukum digital terbukti efektif sebagai langkah preventif dalam melindungi remaja dari child grooming. Kegiatan ini berpotensi menjadi model edukatif yang dapat diterapkan di sekolah lain guna memperkuat ketahanan digital generasi muda.
Reformulation of Legal Policy for the Protection of Generation Z from the Threat of Child Grooming: An Islamic Law and Convention on the Rights of the Child Perspective Innash, Ar-Rahiim; Latif, Muhamad
Law and Economics Vol. 19 No. 3 (2025): October: Law and Economics
Publisher : Institute for Law and Economics Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Child grooming cases experienced by children in Indonesia, particularly through digital platforms such as Instagram and WhatsApp, reflect the existence of normative gaps (lacunae) in the legal protection system for Generation Z amid the rapid digital era. This crime is carried out covertly and systematically by adults who manipulate victims. This research aims to formulate effective legal policy reforms to tackle the threat of child grooming, referring to the perspective of Islamic Law and the Convention on the Rights of the Child (CRC). This research uses a normative method with legislative, conceptual, and comparative approaches, supported by data in the form of national legal documents, Islamic legal literature (including the concepts of hifzh al-nafs and hifzh al-'irdh), and international legal instruments. The research findings show that national legislation has not explicitly regulated child grooming offenses, thus creating gaps in law enforcement. The scientific contribution of this study is to produce a comprehensive legal framework through synthesis between the principles of protection of honor and life in Islamic Law and the minimum standards of child protection in the CRC. It is concluded that legal policy reform is urgent, which must be realized by explicitly including the formulation of child grooming offenses in legislation. This reformulation not only closes interpretive gaps and ensures legal certainty, but also strengthens legal protection for Generation Z in digital spaces by uniting Islamic philosophical values and international standards
Professionalism Apparatus Law Enforcement as a Factor Determinant of Legal Legitimacy in Society Tusi Wirahayu Pertiwi; Muhamad Latif; Rudy Indrawan
MIMBAR YUSTITIA : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol. 9 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : Universitas Islam Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The professionalism of law enforcement officers is a crucial factor in achieving just, effective, and legitimate law enforcement in society. In practice, however, law enforcement often reveals a gap between legal norms and social reality, frequently caused by low levels of professionalism among officers. This condition shows that the effectiveness of law enforcement depends not only on the clarity of legal norms but also on the quality of those who implement them. This study aims to analyze the professionalism of law enforcement from a socio-legal perspective and examine its implications for the legitimacy of law enforcement institutions. The research employs a socio-legal method that integrates normative legal analysis with an examination of the social dimensions of law enforcement practices. The findings indicate that professionalism extends beyond technical competence and procedural compliance, encompassing integrity, ethical conduct, independence, and sensitivity to social contexts. Weak professionalism contributes to selective law enforcement, discriminatory practices, and declining public trust in legal institutions. From a socio legal perspective, legal legitimacy is not solely derived from formal authority but is also constructed through public acceptance of how the law is applied. Law enforcement perceived as unfair, inconsistent, or lacking transparency undermines institutional credibility and weakens legal compliance. Therefore, strengthening the professionalism of law enforcement officers is essential not only to improve the quality of law enforcement but also to bridge the gap between law in the books and law in action, ensuring the sustainability of institutional legitimacy.
Reformasi Hukum Jabatan Menteri Sebagai Instrumen Revitalisasi Kabinet Profesional Muhamad Latif; Tusi Wirahayu Pertiwi; Dwi Wisnu Kurniawan
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 19 No 02 (2026): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 19 No 02 Tahun 2026 (Februari-Juli)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v19i02.1583

Abstract

Abstract The modern era demands adaptive and professional governance in order to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly Goal 16, and to align with the Asta Cita vision and the National Research Master Plan (RIRN). However, as a background to the issue, the current situation indicates that executive governance still faces accountability challenges, as evidenced by the KPK’s 2023 data on ministerial corruption, the low Government Effectiveness Index (WGI) in 2022 at minus 0.09, and the low perception of cabinet professionalism according to the 2022 National Administrative Agency survey. Building on these issues, this study aims to analyse the urgency of legal reform regarding ministerial positions as a strategic instrument to revitalise a professional cabinet, focusing on legality, competence, and independence from conflicts of interest. The research method employed is descriptive-analytical qualitative research through literature review and document analysis sourced from legislation, scientific publications, and official government reports. The research findings indicate that the existing legal framework still contains regulatory loopholes in the selection and oversight systems, making it vulnerable to triggering maladministration and detrimental political intervention. Therefore, a conceptual model for legal reform is required that establishes the appointment of ministers based on standardised and accountable competency criteria. In conclusion, legal reform regarding ministerial appointments is a crucial instrument in revitalising a professional cabinet, as strengthening the regulations governing the appointment and dismissal of ministers will result in a competent and clean executive branch capable of strengthening state institutions that are oriented towards the public interest.
HEGEMONI TEKNOLOGI DALAM PENDIDIKAN MENANTANG BATAS KONSTITUSIONAL BAGI SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI ( SMAN) 2 UNGARAN Muhamad Latif; Kustiyono
Jurnal Bakti Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): JUNI 2026
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/jbh.v6i1.5210

Abstract

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilatarbelakangi oleh fenomena hegemoni teknologi di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Ungaran yang berpotensi mengikis kedaulatan diri dan hak-hak konstitusional siswa di tengah masifnya digitalisasi pendidikan. Penggunaan platform digital dan algoritma personalisasi sering kali dilakukan tanpa pemahaman mendalam mengenai perlindungan privasi dan kebebasan berekspresi, sehingga menciptakan kerentanan hukum bagi siswa. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk mengevaluasi implementasi teknologi pendidikan agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional melalui pemberdayaan civitas akademika. Metode pelaksanaan dimulai dengan analisis kebutuhan awal melalui wawancara mendalam, dilanjutkan dengan pengumpulan data melalui kuesioner dan observasi partisipatif untuk mengukur tingkat kesadaran hak digital siswa. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif untuk memetakan tantangan konstitusional yang dihadapi. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya pola kerentanan hak siswa yang kemudian ditindaklanjuti dengan perumusan rekomendasi kebijakan praktis. Simpulan dari pengabdian ini adalah dihasilkannya panduan strategis yang dipresentasikan melalui lokakarya untuk memastikan inovasi teknologi di sekolah tetap menjamin kedaulatan, keamanan, dan keadilan bagi siswa sesuai amanat konstitusi.
Co-Authors Absori Ar Rahiim Innash Dwi Wisnu Kurniawan Endang Kusuma Astuti Ibnu Rosid Khaerunnizar, Khaerunnizar Kustiyono Nuraeni, Fia Rudy Indrawan Sulistyarini, Dyah Ayu Tusi Wirahayu Pertiwi Yuan Monica Aurelita