Ahmad Dwi Nuryanto
Universitas Semarang

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Peran Lembaga Keuangan Sosial Syariah Di Indonesia Menuju Tranformasi Digital Mukharom Mukharom; Ahmad Dwi Nuryanto; Khaidar Alifika El Ula
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA) Vol 4 No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA) - Maret 2024
Publisher : Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36908/jimpa.v4i1.335

Abstract

Lembaga Keuangan Syariah mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai lembaga ekonomi yang berbasis syariah di tengah proses pembangunan nasional. Berdirinya Lembaga Keuangan Syariah merupakan implementasi dari pemahaman umat Islam terhadap prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi Islam. Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya dengan berlandaskan prinsip syariah Islam. Berdasarkan latar belakang, maka terdapat permasalahan bagaimana sistem Lembaga Keuangan Sosial Syariah, dan bagaimana peran Lembaga Keuangan Sosial Syariah di Indonesia menuju transformasi digital. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menganalisis sejauh mana peran Lembaga Keuangan Sosial Syariah di Indonesia menuju transformasi digital. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat normatif dan empiris. Adapun alasan digunakan pendekatan ini dikarenakan penelitian yang diteliti berkaitan dengan peran Lembaga Keuangan Sosial Syariah di Indonesia menuju transformasi digital. Adapun hasilnya adalah Proses transformasi digital yang diterapkan akan memberikan hasil setidaknya pada tiga aspek yaitu aspek output, outcome dan juga impact. Pada aspek output akan ada terdapat layanan baru, produk baru, proses baru dan keahlian baru yang berbasis digital. Pada aspek outcome ada beberapa hal yang dihasilkan dari diterapkannya transformasi digital yaitu layanan yang semakin meningkat, proses yang semakin membaik dan efisien, hubungan yang lebih baik dengan klien dan juga stakeholder, kebijakan-kebijakan baru yang mendukung transformasi digital serta hadirnya lingkungan yang sangat mendukung kegiatan organisasi. Pada sisi impact, akan terdapat kegiatan yang bersifat value creation, perubahan cara berorganisasi yang lebih baik, digital society yang semakin luas di lingkungan internal dan juga eksternal, serta democratic principles yang semakin baik. Digitalisasi berperan signifikan, di antaranya dalam menahan laju penurunan kinerja penjualan produk industri halal, mempercepat mekanisme audit online dalam pengajuan sertifikasi halal, mendorong peningkatan keuangan sosial syariah terutama dalam hal pembayaran ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf) secara online oleh Masyarakat. Nilai transaksi produk halal dengan perdagangan elektronik (e-commerce marketplace).
Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Lagu Nuansa Bening Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Achmad Fuad Achwani; Ahmad Dwi Nuryanto; Agus Saiful Abib; Zaenal Arifin; Putri Haliza Yuniar
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 3 (2026): SEPTEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i3.14297

Abstract

This study aims to analyze the dispute resolution mechanism of the copyright case concerning the song Nuansa Bening and the legal consequences arising under Law Number 28 of 2014 on Copyright. The background of this research is based on the increasing number of copyright violations in the digital era, particularly in the music industry, marked by unauthorized use of works and unclear royalty distribution. The urgency of this study lies in providing legal certainty and protection of both moral and economic rights of song creators in dispute resolution practices. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches through the analysis of primary and secondary legal materials. The novelty of this study lies in the use of a specific case study of the song Nuansa Bening to examine the effectiveness of dispute resolution mechanisms and their legal implications, which have rarely been explored in previous studies. The results indicate that dispute resolution can be pursued through both non-litigation and litigation mechanisms; however, in practice, the lawsuit was declared inadmissible due to formal defects, particularly the absence of necessary parties. Consequently, substantive legal protection could not be applied, highlighting that the effectiveness of copyright enforcement depends not only on the substance of violations but also on procedural accuracy.   Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta lagu Nuansa Bening serta akibat hukum yang timbul berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya pelanggaran hak cipta di era digital, khususnya dalam industri musik, yang ditandai dengan penggunaan karya tanpa izin dan ketidakjelasan pembagian royalti. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu dalam praktik penyelesaian sengketa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan dan konseptual melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan studi kasus konkret lagu Nuansa Bening untuk mengkaji efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa serta implikasi hukum yang timbul, yang selama ini masih jarang dianalisis secara spesifik dalam penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur non-litigasi dan litigasi, namun dalam praktiknya gugatan yang diajukan dinyatakan tidak dapat diterima akibat cacat formil berupa kurang pihak. Akibatnya, perlindungan hukum secara substantif tidak dapat diterapkan, sehingga menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hak cipta tidak hanya bergantung pada substansi pelanggaran, tetapi juga pada ketepatan prosedur hukum.