Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kebijakan Visa Indonesia: Keamanan, Dampak, Peluang, Tantangan dan Teknologi Informasi Anshari, Afif Nur; Noviarini, Nurina; Chandra, Luqman Nur; Mayline, Hardika; Ariani S, Atika
Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional Vol. 5, No. 2
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

A visa is an authorization for an individual to travel to the country issuing the visa before get a residence permit. Given the importance of the visa function for the State in controlling and supervising the entry and stay of foreigners to enter the territory of a country, it is deemed necessary to further elaborate on visa policies in Indonesia. This research uses a qualitative approach which is research that aims to observe, investigate and describe the development of visas in Indonesia so that it can be found in the field how the development of visas in Indonesia both in terms of state security, impacts and opportunities as well as challenges that can occur as well as the use of information technology in support the visa policy and see best practices in visa policies in other countries as an overview and input for the development of visa policies in Indonesia. Keywords: Visa Policy, State Control, State Security, Information Technology
Kejahatan Perdagangan Manusia di Indonesia dan Jepang: Studi Perbandingan Regulasi dan Pelaksanaan Jayawardhana, Wilman; Ariani S, Atika; Batubara, Ika Arini
Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional Vol. 6, No. 2
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemberantasan perdagangan manusia merupakan prioritas kebijakan sosial dan pencegahan kejahatan yang telah ditetapkan banyak negara pada abad kedua puluh satu. Perdagangan manusia, sebagaimana didefinisikan dalam hukum internasional, dapat terjadi untuk berbagai tujuan eksploitatif. Namun, berbagai bentuk perdagangan manusia sering kali digabungkan dalam banyak penelitian, kebijakan, dan intervensi. Sebagian besar perhatian kasus perdagangan manusia saat ini tertuju pada perdagangan seks terhadap anak dan perempuan, sehingga korban laki-laki dan jenis perdagangan manusia lainnya relatif terabaikan. Dalam studi ini akan dibandingkan perbedaan regulasi dan pelaksanaan terhadap kasus perdagangan manusia di Indonesia dan Jepang dengan menggunakan metode kualitatif berupa riset pustaka. Hasil penelitian menemukan perbedaan kasus perdagangan manusia di Indonesia dan Jepang. Hambatan utama Pemerintah Indonesia dalam mengatasi tindakan perdagangan manusia adalah tidak adanya basis data terpusat dan kurangnya koordinasi antar lembaga dalam upaya penegakkan hukum terhadap perdagangan manusia. Sedangkan hambatan utama Pemerintah Jepang dalam mengatasi tindakan perdagangan manusia adalah terlalu mengandalkan prosedur identifikasi dan rujukan yang berbeda dan tidak efektif, yang mengakibatkan para pejabat memberikan hukuman yang tidak tepat kepada korban semata-mata karena tindakan melanggar hukum yang dilakukan sebagai akibat langsung dari perdagangan manusia.