Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Legal: Journal of Law
Firman
Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Hukum Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Firman; Muharawati
Legal Journal of Law Vol 1 No 2 (2022): Edisi: November
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan (1) Untuk mengetahui Implemetasi Program Pengentasan Kemiskinan Pembagian Kartu Keluarga Sejahtera di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo dan (2) Untuk mengetahui Kebijakan Program Pembagian Kartu Keluarga Sejahtera di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. Metode yang digunakan dalam penelitian mengunakan penelitian kualitatif, melalui wawancara, penelitian dilakukan di Kantor Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Wajo. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan (1). Implemetasi Program Pengentasan Kemiskinan Pembagian Kartu Keluarga Sejahtera di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, Pemerintah daerah telah berupaya dalam mensosialisasikan Program Kartu Keluarga Sejahtera di Kecamatan Tempe, karena sosialisasi sangat penting sebagai langkah awal dalam memberikan pemahaman dan mengimplementasikan program kartu keluarga sejahtera kepada masyarakat.dan (2). Kebijakan Program Pembagian Kartu Keluarga Sejahtera di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Pendataan yang dilakukan dalam program Kartu Keluarga Sejahtera masih kurang efektif karena masih terpat kesalahan yang ditemukan dikarenakan mereka masih menggunakan data lama yaitu data hasil pendataan program perlindungan sosial (PPLS) tahun 2011. Namun mereka telah melakukan perbaikan ulang tetapi masih terdapat kesalahan, sehingga penerima KKS ini belum merata dikarenakan pendataannya yang kurang efektif. Pemerintah setempat telah berupaya melakukan pengawasan dengan baik agar program bantuan sosial ini dapat bermanfaat bagi masyarakat penerima.
Tinjauan Terhadap Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sebagai Bentuk Perikatan Hukum Perdata di SAMSAT Wajo Andi Wahyuddin Nur; Alya Anindya; Firman; Dewi Wahyuni Mustafa
Legal Journal of Law Vol 5 No 1 (2026): Edisi Mei 2026
Publisher : Yayasan Pengembangan Sumber Daya Insani Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67032/ljl.v5i1.171

Abstract

Studies on the obligation to pay motor vehicle tax are generally only reviewed within the scope of public law or state administration. In fact, the implementation of this obligation has a strong relationship with the concept of obligations in civil law, referring to the provisions of Article 1233 of the Civil Code. This study was conducted to analyze the legal status of Motor Vehicle Tax as a form of obligation between Taxpayers and the Regional Government, and to evaluate field factors that influence the level of compliance at the UPT Revenue SAMSAT Wajo Region. An empirical legal approach was applied to combine regulatory analysis with sociological facts in society. Primary data collection was carried out through in-depth interviews, supported by legislative instruments as secondary data, to be analyzed qualitatively. The results of the investigation prove that tax obligations are a form of legal obligations that arise purely due to statutory orders. The Regional Government is in the position of creditor holding the right to collect, while the community has the status of debtor carrying the obligation. Negligence in fulfilling this obligation triggers the imposition of administrative fines, the function of which is in line with the concept of compensation for default. In practice, public compliance is strongly supported by the quality of bureaucratic services, but is simultaneously hampered by low legal understanding, agrarian economic instability, and administrative problems resulting from the high number of vehicle sales without title transfers.
Co-Authors Alya Anindya Andi Aria Rahmat Andi Kurniawati Safruddin Andi Wahyuddin Nur Dewi Wahyuni Mustafa Dzulvy Tri Sardi Fiere Lapesa Kembara Iswandar Kadek Ari Wahyudi Muharawati Mustari