Muharawati
Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Analisis Hukum Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Firman; Muharawati
Legal Journal of Law Vol 1 No 2 (2022): Edisi: November
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan (1) Untuk mengetahui Implemetasi Program Pengentasan Kemiskinan Pembagian Kartu Keluarga Sejahtera di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo dan (2) Untuk mengetahui Kebijakan Program Pembagian Kartu Keluarga Sejahtera di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. Metode yang digunakan dalam penelitian mengunakan penelitian kualitatif, melalui wawancara, penelitian dilakukan di Kantor Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Wajo. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan (1). Implemetasi Program Pengentasan Kemiskinan Pembagian Kartu Keluarga Sejahtera di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, Pemerintah daerah telah berupaya dalam mensosialisasikan Program Kartu Keluarga Sejahtera di Kecamatan Tempe, karena sosialisasi sangat penting sebagai langkah awal dalam memberikan pemahaman dan mengimplementasikan program kartu keluarga sejahtera kepada masyarakat.dan (2). Kebijakan Program Pembagian Kartu Keluarga Sejahtera di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Pendataan yang dilakukan dalam program Kartu Keluarga Sejahtera masih kurang efektif karena masih terpat kesalahan yang ditemukan dikarenakan mereka masih menggunakan data lama yaitu data hasil pendataan program perlindungan sosial (PPLS) tahun 2011. Namun mereka telah melakukan perbaikan ulang tetapi masih terdapat kesalahan, sehingga penerima KKS ini belum merata dikarenakan pendataannya yang kurang efektif. Pemerintah setempat telah berupaya melakukan pengawasan dengan baik agar program bantuan sosial ini dapat bermanfaat bagi masyarakat penerima.
Tinjauan Hukum Terhadap Kemiripan Merek Pada Suatu Produk Makanan dan Minuman Muharawati; Nur Fadhillah Aldama; Ella Ayu Lestari
Legal Journal of Law Vol 2 No 1 (2023): Edisi: Mei 2023
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui peran pemerintah dalam menangani kasus kemiripan merek pada suatu produk makanan dan minuman menurut Undang-Undang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Peneltian ini dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan jenis dan sumber data primer dan sekunder dengan metode penelitian wawancara, observasi, studi dokumen, dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh dianalisis berkualitas dan komprehensif sehingga dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus kemiripan merek tidak hanya pemerintah yang berperan penting dalam memangani kasus kemiripan merek melainkan masyarakat juga harus memiliki pengetahuan dan wawasan tentang merek makanan dan minuman, yang dimana bahwa jika merek sudah didaftarkan oleh pemilik merek dan memiliki sertifikat artinya merek tersebut sudah memiliki perlindungan hukum, dan hanya bisa digunakan jika memiliki izin dari pemilik merek yang sah untuk digunakan.
Implementasi Konsep Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak pada Era Digital di Polres Wajo Martono; Eva Ayu Ratnasari; Muharawati; Mustari
Legal Journal of Law Vol 5 No 1 (2026): Edisi Mei 2026
Publisher : Yayasan Pengembangan Sumber Daya Insani Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67032/ljl.v5i1.173

Abstract

This study aims to determine the application of the concept of restorative justice in resolving juvenile crimes in the digital era at the Wajo Police Resort; and to determine the factors that influence the application of the concept of restorative justice in resolving juvenile crimes in the digital era at the Wajo Police Resort. The research was conducted at the Wajo Police Resort. The data collection method used was interviews and library research. Data were analyzed qualitatively using deductive and inductive methods and then presented descriptively. Data in the form of direct interviews with related parties and in the form of legal products and reading materials related to the object of study to sharpen and deepen the qualitative analysis. The results of the study indicate that knowing the application of the concept of restorative justice in resolving juvenile crimes in the digital era at the Wajo Police Resort shows that the implementation of restorative justice has been attempted normatively, but empirically has not been running optimally in dealing with the complexity of juvenile crimes in the digital era; The factors influencing the implementation of the restorative justice concept in resolving juvenile crimes in the digital era at the Wajo Police Department include legal substance (regulations and policies), law enforcement officials (legal structure), community and legal culture, facilities, infrastructure, and inter-agency coordination, and the role of the child's family and environment.
Tinjauan Undang-Undang ITE Jo. Undang-Undang Tindak Pidana Mentransmisikan Informasi Elektronik yang Bermuatan Seksual Melalui Media Sosial di Polres Wajo Muharawati; Andi Dadi Mashuri; Kemala Husada; Andi Muh Nabil BZ; Siti Hardiananti
Legal Journal of Law Vol 5 No 1 (2026): Edisi Mei 2026
Publisher : Yayasan Pengembangan Sumber Daya Insani Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67032/ljl.v5i1.175

Abstract

This study aims to determine the application of the ITE Law in conjunction with Law Number 19 of 2016 in handling the crime of transmitting electronic information containing sexual content through social media at the Wajo Police Station; and to determine the factors that influence the application of the ITE Law in conjunction with Law Number 19 of 2016 in handling the crime of transmitting electronic information containing sexual content through social media at the Wajo Police Station. The data collection method used was interviews and library research. The data were analyzed qualitatively using deductive and inductive methods and then presented descriptively. The results of the study indicate that the application of the ITE Law in conjunction with Law Number 19 of 2016 in handling the crime of transmitting electronic information shows that it has been carried out procedurally and normatively, but is still faced with various substantive, structural, and cultural challenges; and the factors that influence the application of the ITE Law in conjunction with Law Number 19 of 2016. Law Number 19 of 2016 in handling the crime of transmitting sexually charged electronic information through social media at the Wajo Police Resort is influenced by factors such as legal substance, legal structure, legal culture, technical factors in proving ITE crimes, victim and perpetrator factors, and policy and law enforcement discretion.
Sosialisasi Penyuluhan Hukum Tolak Narkoba, Judi Online dan Pelanggaran Lalu Lintas Online di Kelurahan Tancung Andi Bau Mallarangeng; Ismail Ali; Yustiana; Martono; Muharawati; Andi Bau Anugrah; Pratiwi; Faizal Pratama; Febriansa Ade Saputra; Eva Ayu Ratnasari
Compile Journal of Society Service Vol 2 No 2 (2026): Maret 2026
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The legal awareness outreach program held at the Tancung District Office community hall aimed to enhance public legal understanding regarding issues such as drug abuse, online gambling, and traffic violations. These topics were selected based on observations made by university students during their community service program, which revealed a low level of legal knowledge among the local population. The campaign employed various methods, including lectures, interactive discussions, Q&A sessions, and evaluations to assess participant comprehension. The results demonstrated a significant improvement in both legal knowledge and awareness. Residents now view the law not merely as an instrument for punishment, but as a guiding principle for life that ensures order, protection, and justice. Active participation in discussions indicated that the community is thinking critically and is prepared to drive change within their own environment. Consequently, this legal awareness initiative is considered effective in fostering collective legal consciousness and supporting the creation of a peaceful, safe, and prosperous society.
Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Hak Anak: Edukasi Hukum Serta Penguatan Peran UPTD PPA Kabupaten Wajo Martono; Muharawati; Firman; Mustari; Andi Nurul Rajina; Muh Noer Assiddiq; Muh Alfiyansyah
Compile Journal of Society Service Vol 4 No 1 (2026): September 2026
Publisher : YP-SDI Lamaddukelleng

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Domestic violence is a legal and social issue that impacts not only the directly victimized partner but also children within the household, whether as direct victims or as witnesses to the violence. Children raised in households marked by violence are at risk of psychological disorders and developmental delays, and may potentially become "Children in Conflict with the Law" (ABH) later in life—either as victims or perpetrators. This situation demonstrates that addressing domestic violence cannot be separated from comprehensive efforts to protect children's rights. This community service initiative aims to enhance public understanding of the link between domestic violence and child rights protection, introduce the legal basis for child protection, and highlight the role of the Wajo Regency Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA) in handling such cases. The activity employed an educational and participatory approach, featuring legal education, public outreach, group discussions, Q&A sessions, field observations, and activity documentation. The material covered definitions and forms of domestic violence, its impact on children, children's rights requiring protection within the family, the legal framework for child protection, case reporting mechanisms, and the six services provided by UPTD PPA. The results indicate an increased understanding among participants that children are affected by domestic violence cases—even when not the direct targets of abuse—and a growing awareness of the importance of involving service agencies like UPTD PPA when handling cases involving children. This initiative underscores that sustained legal education, combined with the strengthening of service agencies and active community participation, constitutes a strategic step toward creating a safe family environment for children's growth and development.