Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Innovative and Creativity Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research
Riska Amelia
Universitas Bina Bangsa
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Mathematics Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Analisis Rekontruksi Fungsi Manajemen Publik dalam Pembangunan Daerah di Provinsi Banten Riska Amelia; Eli Apud Saepudin; Enong Ais Hikmatulaila; Agas; Syendy Ardiansyah; Husnul Khotimah
MISTER: Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL
Publisher : UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32672/mister.v1i2.1298

Abstract

Pembangunan daerah di Provinsi Banten dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain rendahnya kualitas infrastruktur, tingginya kemiskinan, dan fokus pada pemanfaatan sumber daya alam yang optimal. Salah satu alasannya adalah penekanan kurangnya fungsi manajemen pada pemberian layanan pemerintah yang efisien dalam pembangunan daerah. Analisis ini bertujuan untuk merestrukturisasi peran sektor publik dalam pembangunan daerah di Provinsi Banten agar lebih efektif dan efisien. Analisis ini menggunakan teknik kualitatif dan pengumpulan data melalui penelitian ilmiah, wawancara, dan observasi. Hasil analisis mengungkapkan bahwa fungsi pemerintah untuk pembangunan daerah di Provinsi Banten harus terus dioptimalkan. Peningkatan tindak lanjut pada hasil. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam fungsi manajemen publik di Provinsi Banten, antara lain: Perencanaan: Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, Perencanaan belum berbasis data dan bukti-bukti (evidence-based), Koordinasi antar sektor dan pemangku kepentingan masih lemah, Struktur organisasi pemerintahan belum optimal dan terdapat tumpang tindih kewenangan, Kapasitas aparatur sipil negara (ASN) masih perlu ditingkatkan, Kinerja ASN belum optimal.
Analisis Regulasi dan Kebijakan Aset Publik Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Riska Amelia; Eli Apud Saepudin; Putri Suci Maharani; Ria Purwasih; IIn Nur Alawiah; Agas Agas
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.6713

Abstract

Tujuan dari studi ini ialah untuk meneliti aturan dan kebijakan dalam pengelolaan aset publik yang berkaitan dengan pencapaian tata kelola yang baik. Pengelolaan aset publik merupakan elemen krusial dalam pemerintahan, karena memiliki hubungan langsung dengan efektivitas, tanggung jawab, dan keterbukaan dalam penggunaan sumber daya yang dimiliki negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, di mana data diperoleh melalui analisis dokumen peraturan, laporan resmi dari pemerintah, serta wawancara mendalam dengan individu yang terlibat dalam pengelolaan aset publik. Sekelompok masyarakat yang berkepentingan juga dikumpulkan. Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis tematik untuk mengevaluasi kesesuaian antara regulasi, penerapan kebijakan, dan masalah yang muncul dalam pelaksanaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi mengenai pengelolaan aset publik secara umum sudah memadai; akan tetapi, terdapat sejumlah hambatan dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya kapasitas sumber daya manusia, kelemahan dalam sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi yang belum dioptimalkan dalam pengelolaan aset. Penelitian ini merekomendasikan untuk meningkatkan kapasitas lembaga, pengembangan kompetensi pegawai, serta penyusunan sistem informasi manajemen aset yang berintegrasi. Diharapkan bahwa temuan ini bisa memberikan kontribusi dalam penyusunan kebijakan yang lebih ampuh untuk mewujudkan tata kelola yang terbuka, bertanggung jawab, dan partisipatif.
Implementation of Serang Mayor Regulation Number 36 of 2018 About Guidelines for Utilizing Information and Communication Technology in Local Government Administration Through the RAGEM Application at the Serang City Communication and Informatics Office Riska Amelia; Try Adhi Bangsawan; Dede Qodrat Al-Wajir
Journal of Innovative and Creativity (Joecy) Vol. 6 No. 2 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research is motivated by the less-than-optimal implementation of Serang Mayor Regulation Number 36 of 2018 concerning Guidelines for the Utilization of Information and Communication Technology in the Administration of Local Government through the RAGEM application at the Serang City Communication and Informatics Office. The problems faced include limited information transparency, low public participation, suboptimal responsiveness and coordination among Regional Apparatus Organizations (OPD), as well as technical obstacles and resource limitations that affect the effectiveness of digital-based public services. This study aims to analyze the implementation of that policy, community participation, responsiveness and coordination between OPDs, as well as the challenges faced in managing the RAGEM application. The research used a qualitative method with a case study approach. Data was collected through observation, interviews, and documentation, and then analyzed using George C. Edward III's policy implementation theory, which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research results show that the implementation of the RAGEM application has generally been going quite well. Aspects like communication, resources, disposition, and bureaucratic structure have supported policy implementation, but it's not yet optimal because public outreach is still limited, human resources and infrastructure capacity are inadequate, complaint response is still low, and coordination and bureaucratic flow between departments still need improvement. Even so, the RAGEM app has been contributing to supporting digital-based public services and complaints in Serang City. Therefore, it is necessary to strengthen socialization, improve human resource capacity, develop information technology infrastructure, and optimize coordination between OPDs to enhance the quality of public services that are effective, responsive, transparent, and accountable.
Co-Authors Agas Agas Agas Dede Qodrat Al-Wajir Eli Apud Saepudin Enong Ais Hikmatulaila Husnul Khotimah IIn Nur Alawiah Putri Suci Maharani Ria Purwasih Syendy Ardiansyah Try Adhi Bangsawan