Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Menara Ilmu Pagaruyuang Law Journal Ensiklopedia Social Review Jurnal Menara Ekonomi : Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi Science and Technology: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Rika Aryati
Program Studi Bina Wisata, Akademi Pariwisata (AKPAR) Paramitha Buktitinggi
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PENGATURAN DAN PELAKSANAAN STANDARDISASI USAHA JASA PARIWISATA DI KOTA BUKITTINGGI Aryati, Rika
MENARA EKONOMI Vol 4, No 2 (2018): Volume IV No. 2 - April 2018
Publisher : Jurnal Menara Ekonomi : Pelatihan dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/me.v4i2.690

Abstract

Indonesia is a tourism country. One of the most visited provinces is West Sumatera especially in Bukittinggi. There are many tourism services business here that support tourism activities, because it is one of the most local revenue resources. To achieve a qualified Tourism business services, government should undertake standardization. Thus, this research tries to examine and discuss about Regulation and Implementation of Standardization of Tourism Business Services in Bukittinggi which will answer some problems. They are, how the regulation of standardization nationally and Internationally, how the implementation of standardization regulation and what efforts that have being done by the government to protect the tourists. This is a descriptive study using an empirical juridical method. Some answers that can be conclude are, there is no special regulation that concern on standardization of the tourism business service internationally, and in other hand it is covered by Government Regulation No. 52 of 2012. Bukittinggi has not done the standardization. To protect the tourists the government implements some obligations which must be fulfilled by the businessmen about their services, perform tourism awareness guidance to society and cooperate with the Tourism organization and constabulary in Bukittinggi.Keywords: Standardization; Business; Tourism
PENGATURAN DAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI USAHA JASA PARIWISATA DI KOTA BUKITTINGGI Rika Aryati
Menara Ilmu Vol 13, No 10 (2019): Vol. XIII No. 10 Oktober 2019
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/mi.v13i10.1623

Abstract

Abstrak: Indonesia adalah negara wisata. Salah satu provinsi yang paling banyak dikunjungi adalah Sumatera Barat khususnya kota Bukittinggi. Ada banyak bisnis jasa pariwisata di sini yang mendukung kegiatan pariwisata, karena ini adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang paling. Untuk mencapai layanan bisnis Pariwisata yang berkualitas, pemerintah harus melakukan sertifikasi. Dengan demikian, penelitian ini mencoba mengkaji dan membahas tentang Peraturan dan Implementasi Sertifikasi Jasa Bisnis Pariwisata di Bukittinggi yang akan menjawab beberapa masalah. Mereka adalah, bagaimana regulasi sertifikasi nasional dan internasional, bagaimana implementasi regulasi sertifikasi dan upaya apa yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi para wisatawan. Ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode yuridis empiris. Beberapa jawaban yang dapat disimpulkan adalah, tidak ada peraturan khusus yang mengatur tentang sertifikasi bisnis jasa pariwisata, dan di lain pihak dicakup oleh Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2012. Bukittinggi belum melakukan sertifikasi. Untuk melindungi para wisatawan pemerintah menerapkan beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pengusaha tentang layanan mereka, melakukan bimbingan kesadaran pariwisata kepada masyarakat dan bekerja sama dengan organisasi Pariwisata dan kepolisian di Bukittinggi. Kata kunci: Standardisasi; Bisnis; Pariwisata
PENGATURAN DAN PELAKSANAAN STANDARDISASI USAHA JASA PARIWISATA DI KOTA BUKITTINGGI Rika Aryati
Jurnal Menara Ekonomi : Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi Vol 4, No 2 (2018): Volume IV No. 2 April 2018
Publisher : Jurnal Menara Ekonomi : Pelatihan dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/me.v4i2.690

Abstract

Indonesia is a tourism country. One of the most visited provinces is West Sumatera especially in Bukittinggi. There are many tourism services business here that support tourism activities, because it is one of the most local revenue resources. To achieve a qualified Tourism business services, government should undertake standardization. Thus, this research tries to examine and discuss about Regulation and Implementation of Standardization of Tourism Business Services in Bukittinggi which will answer some problems. They are, how the regulation of standardization nationally and Internationally, how the implementation of standardization regulation and what efforts that have being done by the government to protect the tourists. This is a descriptive study using an empirical juridical method. Some answers that can be conclude are, there is no special regulation that concern on standardization of the tourism business service internationally, and in other hand it is covered by Government Regulation No. 52 of 2012. Bukittinggi has not done the standardization. To protect the tourists the government implements some obligations which must be fulfilled by the businessmen about their services, perform tourism awareness guidance to society and cooperate with the Tourism organization and constabulary in Bukittinggi.Keywords: Standardization; Business; Tourism
PERJANJIAN SEWA MENYEWA TOKO MILIK PEMERINTAH DAERAH DENGAN PEDAGANG PASAR ATAS (STUDI KASUS PADA KANTOR PENGELOLAAN PASAR KOTA BUKITTINGGI) Rika Aryati
Ensiklopedia Sosial Review Vol 4, No 2 (2022): Volume 4 No 2 Juni 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/esr.v4i2.1175

Abstract

The Local Government of Bukittinggi City has determined trade and services as its superior potential by promoting and developing the people's economy by providing a place to trade, one of which is the shops in Pasar Atas. To obtain this facility, a shop rental agreement is required between the merchant and the government, but in reality, the socialization of this shop has not been maximized because many people do not know the procedure for renting the shop. This research is descriptive in nature with a sociological juridical approach. Descriptive means to describe data and information relating to the object under study. While the sociological juridical approach, meaning that the approach is carried out based on applicable laws and regulations and how it is applied in the field. The shop rental agreement between the local government and the tenant is carried out through several steps, namely an offer by the local government through an auction announcement, then acceptance by submitting an application letter. by the tenant candidate to the Mayor, as well as ratification of the agreement between the local government, namely the Bukittinggi Market Management Office and the tenant. The obligations of the parties in this agreement are to make advance payments, delivery of shop/rental rights, payment of rent, use of shops, provision of trash cans, fire extinguishers, payment of electricity bills by tenants and sale of lease rights. The problem encountered is that there is a delay in payment of rent by the tenant so that for every day of delay a fine is imposed until the rental permit is revoked.
Perlindungan Hukum Bagi Korban Dugaan Kelalaian Dokter Di Rumah Sakit Ningsih, Siska Ayu; Aryati, Rika
Pagaruyuang Law Journal volume 8 nomor 1 tahun 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v8i1.5708

Abstract

Perlindungan hukum terhadap korban dugaaan kelalaian dokter di Rumah Sakit dilakukan dengan berbagai cara yaitu dengan perlindungan melalui pemberian sanksi dari segi perdata, pidana maupun administrasi yang dipertanggung jawabkan terhadap dokter yang bersangkutan. Di Indonesia masalah pertanggungjawaban hukum pidana seorang dokter dalam KUH Pidana yang mencakup tanggung jawab hukum yang ditimbulkan oleh kesengajaan maupun kealpaan/ kelalaian, diatur dalam Pasal 267, 299, 304, 322, 344, 346, 347, 348, 349 KUH Pidana mencakup kesalahan yang didasarkan pada kesengajaan. Sedangkan dasar kealpaan / kelalaian Pasal 267 KUH Pidana. Lebih khusus sanksi pidana yang dapat dikenakan bagi dokter yang terbukti melakukan malpraktik medik diatur dalam Pasal 75, 76, 77, 78 dan 79 UU Praktek Kedokteran dan Pasal  190 UU No. 36 Tahun 2009  tentang  kesehatan. Dapat dilihat bahwa upaya pemerintah dalam memberikan perlidungan terhadap korban kelalaian medik sudah cukup besar dengan melahirkan berbagai aturan yang dapat menjadi pertimbangan bagi setiap dokter sebelum bertindak,Faktor-faktor penyebab terjadinya dugaaan kelalaian dokter di Rumah Sakit yaitu disebabkan karena standar profesi kedokteraan yang terdiri atas kewenangan, kemampuan rata-rata, dan ketelitian yang umum. kemudian faktor kedua yaitu Standar Prosedur Operasional (SOP) yaitu suatu perangkat instruksi/ langkah- langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu. Adapun faktor terakhir yaitu kelalaian dalam hal ini yang dimaksud dengan kelalaian apabila tindakan tersebut berdampak kerugian.
DIGITALISASI REKAP DATA IMUNISASI PADA PUSKESMAS BANGKINANG KOTA Fitri; Nofiar. Am, Andri; Pribadi, Antoni; Kurnia Oktorina, Fenty; Nasari, Fina; Ridwan, Muhammad; Jazman, Muhammad; Aryati, Rika
Science and Technology: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2024): Juni
Publisher : CV. Science Tech Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69930/scitech.v1i2.34

Abstract

Posyandu yang berada dilingkungan kerja Puskesmas Bangkinang Kota masih banyak terdapat kendala dalam pengolahan informasi kepada masyarakat, karena masih menggunakan cara manual. Proses manual yang dilakukan dalam kegiatan pelayanan posyandu tersebut dimulai dari melakukan pencatatan kehadiran anak, melakukan pencatatatan data imuniasasi, melakukan penimbangan berat badan anak. Bentuk kegiatan tersebut masih dilakukan dengan pencatatan dikertas atau buku KIA, dan untuk informasi penjadwalan posyandu berikutnya belum tersedia. Kendala yang dihadapi bagi masyarakat jika ingin mendapatkan informasi secara cepat, sering terkandala dengan jam kerja pegawai Posyandu Puskesmas Bangkinang Kota dan pada saat sosialisasi yang dilakukan oleh pegawai Posyandu tidak semua masyarakat hadir atau mengetahui informasi tentang kegiatan Posyandu. Oleh karena itu solusi yang ditawarkan pada usulan program Pengabdian kepada Masyarakat yakni dengan pembuatan sistem informasi rekap data imunisasi Puskesmas Bangkinang Kota. Serta pelatihan penggunaan sistem kepada setiap petugas posyandu dilingkungan Puskesmas Bangkinang Kota.
Co-Authors Am, Andri Nofiar Fenty Kurnia Oktorina Fina Nasari Fitri Jazman, Muhammad Muhammad Ridwan Ningsih, Siska Ayu Pribadi, Antoni