Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Jurisdictie Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal
Muhammad Reza Faturahman
Universitas Negeri Semarang
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Criminal Policy of Indonesian Criminal Law in Combating the Crime of Phishing Muhammad Reza Faturahman; Shofriya Qonitatin Abidah; Sonny Saptoajie Wicaksono; Nisrina Khoirunnisa
IPMHI Law Journal Vol. 5 No. 2 (2025): June - December (Law in Transition: Contemporary Legal Challenges in a Changing
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v5i2.38656

Abstract

Phishing is one of the forms of cybercrime that is increasingly widespread in Indonesia. However, to date, there is no legislation that explicitly defines phishing as an independent criminal offense. On  one hand, this progress offers convenience and efficiency; on the other hand, it gives rise to new challenges that cannot be ignored, one of which is cybercrime. Law enforcement against perpetrators still relies on general provisions in the Indonesian Penal Code (KUHP) and the Electronic Information and Transactions Law Number 1 Of 2024 Concerning The Second Amendment Of Law Number 11 Of 2008 On Information And Electronic Transactions. which are considered insufficient to fully address the complexity of phishing modus operandi. This results in suboptimal prosecution processes and inadequate legal protection for victims. In contrast to Indonesia, the United States has established more specific and comprehensive regulations concerning phishing, supported by integrated law enforcement agencies. Using Lawrence M. Friedman’s legal system theory, it can be concluded that phishing regulations in Indonesia are still ineffective in terms of legal substance, institutional structure, and the public's legal culture. A comprehensive legal reform is needed to appropriately respond to the evolving dynamics of digital crime.
Konsep Lembaga Khusus Pemberian Bantuan Hukum  Dalam Hukum Acara Pidana: Studi Komparatif antara Indonesia dan Belanda Muhammad Reza Faturahman
IPMHI Law Journal Vol. 5 No. 3 (2025): Special Issue: UNNES Students' Contribution to Advancing the Development of Ind
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v5i3.44601

Abstract

Penelitian ini mengkaji konsep ideal lembaga khusus bantuan hukum dalam hukum acara pidana Indonesia melalui studi komparatif dengan Belanda. Permasalahan utama yang diangkat adalah kerentanan struktural dalam pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia, yang terutama disebabkan oleh luasnya diskresi aparat penegak hukum dalam menunjuk advokat serta skema pendanaan penggantian biaya (reimbursement) yang membebani Organisasi Bantuan Hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kelemahan struktural tersebut, membandingkannya dengan kerangka hukum di Belanda, serta merumuskan model kelembagaan yang ideal bagi Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sementara Indonesia menghadapi konflik kepentingan prosedural dan hambatan pendanaan, Belanda berhasil menjamin akses terhadap keadilan secara merata melalui Raad voor Rechtsbijstand. Lembaga di Belanda ini berperan sebagai pengelola sistem yang terintegrasi dengan menerapkan mekanisme penunjukan secara buta (blind appointment) tanpa campur tangan kepolisian serta memberikan subsidi pendanaan di muka. Sebagai kesimpulan, penelitian ini merekomendasikan pembentukan Lembaga Khusus Bantuan Hukum di bawah Kementerian Hukum Republik Indonesia. Lembaga yang diusulkan ini harus memiliki kewenangan absolut untuk melaksanakan sistem penunjukan terpusat secara buta, mereformasi skema pembiayaan menjadi model subsidi di muka, serta mengatur kualitas advokat guna menjamin keadilan substantif bagi masyarakat marginal.
Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Muhammad Reza Faturahman; Pratama Herry Herlambang
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol. 7 No. 1 (2025): Problematika Hukum Kontemporer di Era Digital
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v6i2.171

Abstract

Keberadaan sistem peradilan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila hakim telah mengeluarkan putusan pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka wajib bagi para pihak yang terkait dengan putusan tersebut untuk melaksanakan putusan tersebut. Rendahnya kesadaran pejabat TUN dalam menaati putusan pengadilan TUN, ditambah dengan adanya kepentingan pribadi terkait eksistensi keputusan TUN yang telah diterbitkan, serta lemahnya pemahaman hukum di kalangan Badan atau Pejabat TUN, memberikan pengaruh besar terhadap kepatuhan terhadap putusan Hakim Peratun. Sehingga diperlukan pembentukan sebuah lembaga eksekutor yang bertanggung jawab untuk memastikan setiap putusan pengadilan tata usaha negara dapat dilaksanakan secara paksa, sekaligus mengawasi implementasi putusan tersebut di Indonesia.
Co-Authors Nisrina Khoirunnisa Pratama Herry Herlambang Shofriya Qonitatin Abidah Sonny Saptoajie Wicaksono