Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Jurnal Hukum Jurisdictie Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Semarang State University Undergraduate Law and Society Review Law Research Review Quarterly
Pratama Herry Herlambang
Universitas Negeri Semarang
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
The Revitalizing Indonesia's Religious Courts System: The Modernization Impacts and Potentials of E-Court Dian Latifiani; Nur Arif Nugraha; Anis Widyawati; Akhmad Khalimy; Muhammad Iqbal Baiquni; Asmarani Ramli; Pratama Herry Herlambang
Jurnal Hukum Vol 40, No 1 (2024): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v40i1.32279

Abstract

The electronic court (E-Court) system implemented in this study utilizes online technology to facilitate the legal process. This system is based on the principles of fast, simple, and low-cost, and it is designed to address the challenges of traditional court procedures. The objective of this research is to evaluate the effectiveness of E-Court implementation in the Kendal and Semarang Religious Courts in accordance with the Supreme Court Regulation No. 1 of 2019, No. 3 of 2022 and No. 7 of 2022 as well as the Directorate General of Religious Courts Agency No 5374/DJA/HM.01/X/2019, in achieving the principles of fast, simple, and low-cost. This study employs a juridical-empirical approach, using data gathered through interviews, observations, and literature review. The findings indicate that the online justice system, implemented with the aim of expediting the legal process, has been well received by the community, and has proven to be highly efficient in the Kendal and Semarang Religious Courts. Overall, this research highlights the importance of E-Court implementation in delivering fast, simple, and low-cost for the community, while acknowledging the need for continued efforts to enhance the system's accessibility and inclusivity.
The Executorial Role of the Administrative Court in Controlling Abuse and Restoring Trust Pratama Herry Herlambang; Suci Ramadhani; Felisha Chandra
Semarang State University Undergraduate Law and Society Review Vol. 5 No. 2 (2025): July-December, 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lsr.v5i2.30657

Abstract

This article examines the role of the Administrative Court (PTUN) in judicial control over abuse of power (abusus potestatis) by administrative officials and its contribution to restoring public trust. Guided by Montesquieu's separation of powers and A.V. Dicey's rule of law, PTUN acts as a mechanism to correct administrative excesses. However, abuse of power remains prevalent in Indonesia. The PTUN's execution mechanism, including dwangsom (coercive fines), is vital in enforcing rulings. Despite the legal framework under Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 PTUN faces challenges in enforcement due to resistance from officials and inadequate measures. This article explores how PTUN can improve its role by strengthening its execution mechanisms and institutional support. Using normative legal research, the study analyzes relevant laws and jurisprudence to evaluate the effectiveness of PTUN’s execution process and propose reforms to enhance its ability to protect citizens' rights and restore public trust.
Model Pertanggungjawaban Pemerintah terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Negara China Tri Sulistiyono; Pratama Herry Herlambang; Bayangsari Wedhatami; Lilies Resthiningsih; Oktaverina Kusumaningtyas; Noviandra Prasetyowati; Bayyinatun Afifah
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 5 (2026)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan mengenai ketenagakerjaan bukan hanya terkait dengan sempitnya lapangan pekerjaan yang ada, namun juga terdapat permasalahan-permasalahan lain seperti permasalahan tenaga kerja migran Indonesia yang berada di luar negeri yang tentu membutuhkan penanganan intensif dari pihak yang bersangkutan dalam hal ini adalah pemerintah. Permasalahan mengenai Tenaga Kerja Indonesia ini disebabkan oleh banyak faktor, dimulai dari proses pemberangkatan, di mana seringkali Tenaga Kerja Indonesia yang berangkat ke luar negeri untuk bekerja menggunakan jasa penyalur tenaga kerja ilegal. Kemudian permasalahan ketika proses pemberangkatan tenaga kerja, di mana permasalahan ini meliputi jaminan akan hak dan penempatan serta kewajiban para Tenaga Kerja Indonesia. Permasalahan ini sering terjadi dan menjadi sorotan publik karena banyak Tenaga Kerja Indonesia yang pada dasarnya mereka melakukan tindakan-tindakan yang dilakukan untuk membela hak-haknya namun dianggap sebagai melanggar aturan yang ada. Penelitian ini berusaha mengkaji mengenai model pertanggungjawaban pemerintah terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia di Negara China. Output yang diharapkan dari penelitian ini adalah penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam sistem perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia di Negara China yang berkesesuaian dengan keadilan secara harmonis serta dapat menciptakan rasa tentram dan aman kepada para pekerja migran Indonesia di Negara China. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan yuridis empiris yakni dengan melakukan analisa data primer yang berupa pencarian data dengan cara terjun langsung ke lapangan dan kemudian dilakukan analisis dengan bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami bahwa hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Penelitian dilakukan dengan penelitian lapangan ke lokasi yang penulis anggap relevan dengan masalah yang diangkat. Observasi data akan dilakukan dengan cara observasi data melalui studi lapangan sehubungan dengan pokok permasalahan yang dikaji. Data-data yang diperoleh melalui studi pustaka maupun studi lapangan, dibedah dan diproses menggunakan berbagai teori dan asas-asas hingga menghasilkan hipotesa yang akan baik, relevan, adil dan setara. Kemudian diadakan studi pustaka mengenai obyek kajian yang dibahas yaitu model pertanggungjawaban pemerintah terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia di Negara China. Pendekatan ini diharapkan menunjang validitas dari hasil penelitian sebagai keluaran yang bermanfaat.
Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Singapura Dalam Menyikapi Dampak Transisi COVID-19 Tri Sulistiyono; Pratama Herry Herlambang; Riska Alkadri
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 5 (2026)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan salah satu kelompok tenaga kerja yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia dan negara tujuan, termasuk Singapura. Keberadaan PMI di Singapura sangat penting dalam menopang sektor-sektor strategis seperti: konstruksi, manufaktur dan pekerjaan rumah tangga. Namun, di balik kontribusi tersebut, PMI masih menghadapi berbagai permasalahan terkait perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan, yang semakin diperparah dengan terjadinya pandemi COVID-19. Pandemi telah menimbulkan dampak serius berupa pemutusan hubungan kerja, penurunan upah, keterbatasan akses layanan kesehatan, serta meningkatnya kerentanan sosial dan hukum bagi pekerja migran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia di Singapura dalam menghadapi dampak COVID-19 serta mengkaji hambatan yang dihadapi pekerja migran dalam mengakses perlindungan hukum selama masa transisi pasca-pandemi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual dan kebijakan, yang didukung oleh studi literatur dari regulasi nasional, internasional, serta laporan lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah Indonesia dan Singapura telah menetapkan berbagai kebijakan dan regulasi untuk melindungi pekerja migran, implementasinya masih belum optimal. Hambatan utama yang dihadapi PMI meliputi rendahnya kesadaran hukum, keterbatasan akses terhadap informasi dan bantuan hukum, kendala bahasa, biaya hukum yang tinggi, serta ketidakseimbangan posisi tawar antara pekerja migran dan pemberi kerja. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perlindungan hukum melalui peningkatan edukasi hukum, penguatan kerja sama bilateral, optimalisasi peran lembaga non-pemerintah dan organisasi internasional, serta kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap situasi krisis. Upaya tersebut diharapkan dapat mewujudkan perlindungan hukum yang adil, efektif dan berkelanjutan bagi Pekerja Migran Indonesia di Singapura.
Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Muhammad Reza Faturahman; Pratama Herry Herlambang
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol. 7 No. 1 (2025): Problematika Hukum Kontemporer di Era Digital
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v6i2.171

Abstract

Keberadaan sistem peradilan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila hakim telah mengeluarkan putusan pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka wajib bagi para pihak yang terkait dengan putusan tersebut untuk melaksanakan putusan tersebut. Rendahnya kesadaran pejabat TUN dalam menaati putusan pengadilan TUN, ditambah dengan adanya kepentingan pribadi terkait eksistensi keputusan TUN yang telah diterbitkan, serta lemahnya pemahaman hukum di kalangan Badan atau Pejabat TUN, memberikan pengaruh besar terhadap kepatuhan terhadap putusan Hakim Peratun. Sehingga diperlukan pembentukan sebuah lembaga eksekutor yang bertanggung jawab untuk memastikan setiap putusan pengadilan tata usaha negara dapat dilaksanakan secara paksa, sekaligus mengawasi implementasi putusan tersebut di Indonesia.
Absolute Competence of the State Administrative Court over Onrechtmatige Overheidsdaad Disputes in Indonesia’s 2024 Election Azzahra Hifz Aldin Fitrada; Pratama Herry Herlambang; Martitah Martitah
Law Research Review Quarterly Vol. 12 No. 3 (2026): Articles in Press
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lrrq.v12i3.44652

Abstract

Decision Number 133/G/TF/2024/PTUN.JKT of the Jakarta State Administrative Court, which declared the lawsuit against the General Election Commission (KPU) inadmissible, has generated debate concerning the limits of the absolute jurisdiction of the State Administrative Court (PTUN) in adjudicating disputes related to onrechtmatige overheidsdaad (OOD) during the electoral process. This article examines the scope of PTUN’s authority over administrative actions undertaken by election management bodies, using the a quo decision as the central object of analysis. This study employs normative legal research through statutory, conceptual, and analytical approaches, based on an examination of the Law on Government Administration, the Election Law, Supreme Court Regulation Number 2 of 2019, and relevant judicial decisions. The findings show that the Jakarta PTUN classified the dispute as an election process dispute governed by the electoral legal regime as lex specialis, thereby excluding the OOD mechanism. The Court reasoned that the KPU’s actions constituted the implementation of Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023, which is final and binding. This interpretation narrows judicial control over administrative actions in the electoral process. Conceptually, the finality of Constitutional Court decisions attaches to their normative content and operative ruling, not automatically to implementing administrative actions. Therefore, such actions should remain subject to judicial review under the OOD mechanism. Harmonization between the Election Law and the Law on Government Administration is necessary to ensure legal certainty and uphold the rule of law.
Co-Authors Akhmad Khalimy Anis Widyawati Asmarani Ramli Azzahra Hifz Aldin Fitrada Bayangsari Wedhatami Bayyinatun Afifah Dian Latifiani Felisha Chandra Lilies Resthiningsih Martitah Muhammad Iqbal Baiquni Muhammad Reza Faturahman Noviandra Prasetyowati Nur Arif Nugraha Oktaverina Kusumaningtyas Riska Alkadri Suci Ramadhani Tri Sulistiyono