Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Criminal Justice Reform: From Due Process Model to Reintegrative Model as an Alternative to Criminal Case Resolution Hajairin Hajairin; Muhammad Mustofa; Tofik Yanuar Chandra
Asian Journal of Social and Humanities Vol. 1 No. 10 (2023): Asian Journal of Social and Humanities
Publisher : Pelopor Publikasi Akademika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59888/ajosh.v1i10.82

Abstract

The research problem of this study is the reform of criminal justice from the due process model to the reintegrative model as a consequence of the development of criminal law, including in the resolution of criminal cases. The reintegrative model is a process of establishing new norms or values, as a form of adaptation in the enforcement of criminal law with the approaches of restorative justice, penal mediation, and discretion. The research method used is normative legal research, with statutory, historical, comparative, and conceptual approaches. The results of this study indicate that, firstly, the reform of criminal justice from the due process model to the reintegrative model is an effort to integrate several approaches such as restorative justice, penal mediation, and discretion. This approach is introduced as an effort to minimize the dominance of the due process model. Resolving criminal cases using the due process model is not the only model for resolving criminal cases, but there are many alternatives available. The concept of the reintegrative model emerged due to the numerous issues in law enforcement with the current dominance of the due process model in criminal justice, which focuses on imprisonment as punishment. Secondly, the reintegrative model of criminal justice provides an alternative for resolving criminal cases, with several approaches that can be used and maximized, including restorative justice, penal mediation, and discretion. Restorative justice can be applied in resolving various criminal offenses, penal mediation involves resolving criminal cases outside the court through deliberation and consensus, and police discretion is a justified police action in the interest of the public. However, these approaches are not well-implemented because some still perceive that resolving criminal cases using these approaches is not part of the criminal law enforcement process
Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris yang Tidak Diikutsertakan dalam Akta Pembagian Hak Bersama yang Dibuat oleh PPAT Atas Objek Tanah Warisan Khasanah Khasanah; Felicitas Sri Marniati; Tofik Yanuar Chandra
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.15708

Abstract

Akta pembagian hak bersama atas objek tanah warisan yang dibuat oleh PPAT harus mengikutsertakan semua ahli waris dalam pembagian haknya. Tidak diikutsertakannya semua ahli waris menyebabkan sengketa di antara para ahli waris saat pembagian hak bersama. Rumusan masalah dalam penelitian ini: bagaimana akibat hukum atas akta pembagian hak bersama yang dibuat oleh PPAT yang tidak mengikutsertakan semua ahli waris atas objek tanah warisan? Bagaimana perlindungan hukum bagi ahli waris yang tidak diikutsertakan dalam akta pembagian hak bersama yang dibuat oleh PPAT atas objek tanah warisan? Teori yang digunakan yaitu teori Akibat Hukum menurut R. Soeroso dan teori Perlindungan Hukum dari Satjipto Rahardjo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan analitis, pendekatan konseptual dan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran hukum (interprestasi) yaitu penafsiran gramatikal, penafsiran Sistematis dan metode konstruksi hukum yaitu kontruksi analogi dan kontruksi penghalusan hukum. Dari hasil penelitian dapat diperoleh akibat hukum akta pembagian hak bersama dinyatakan batal demi hukum, dimana kepemilikan hak atas tanah kembali ke posisi semula dan perlindungan hukum preventif tercermin dari kewajiban PPAT untuk menerapkan prinsip kehati-hatian serta memastikan terpenuhinya syarat formil dan materiil dalam pembuatan akta pembagian hak bersama. Adapun perlindungan hukum represif terwujud melalui mekanisme pembatalan akta oleh pengadilan sebagai upaya korektif atas pelanggaran hukum, yang pada akhirnya memberikan kepastian dan pemulihan hak bagi pemilik hak atas tanah.