Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Analisis Hukum Perlindungan Konsumen: Kasus Boeing 737 MAX Ichika Lauw; Jeydhen Kazuo; Chrissonia Margareta Mbayang
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 4 No. 1 (2026): Juni 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v4i1.8739

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum kasus 737 MAX dari perspektif hukum perlindungan konsumen Indonesia, dengan fokus pada tragedi Lion Air. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, regulasi penerbangan, serta konvensi internasional terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa cacat pada sistem MCAS dan kurangnya transparansi Boeing merupakan cacat tersembunyi yang melanggar standar keselamatan dan hak atas informasi. Hal ini menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi penumpang dan maskapai. Kesimpulannya, Boeing bertanggung jawab secara mutlak, dan pihak yang dirugikan memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut ganti rugi. Kasus ini juga menegaskan pentingnya peningkatan pengawasan terhadap perusahaan multinasional dalam sektor penerbangan.
Analisis Peran dan Kontribusi Generasi Muda Dalam Memperkuat Pancasila Sebagai Ideologi Negara Sky Leonardo Yeo; Nelson Nelson; Jeydhen Kazuo
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol. 1 No. 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2399

Abstract

Masa depan bangsa Indonesia akan ditentukan oleh generasi muda negaranya. Pemuda Indonesia adalah masa depan negara ini. Oleh karena itu, seluruh generasi muda Indonesia, baik yang masih berstatus pelajar maupun yang telah menyelesaikan pendidikannya, merupakan elemen penting yang menjadi sandaran bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan juga dalam menjaga kedaulatan negara. Pengamalan nilai-nilai Pancasila kepada pelajar di era globalisasi dapat dilakukan dengan cara menumbuhkan sifat nasionalisme di kalangan pelajar. Nasionalisme dapat ditanamkan kembali pada saat-saat yang tepat seperti Hari Sumpah Pemuda, Hari Kemerdekaan, Hari Pahlawan dan hari-hari besar nasional lainnya, agar pengajaran yang baik dapat terlaksana dengan penuh integritas dan peserta didik dapat mencapai hasil yang gemilang. Dapat belajar, mencintai, dan belajar dengan sungguh-sungguh. Kita bangga dengan segala kemampuan yang kita miliki demi nama bangsa dan kehormatan bangsa serta tidak takut menggunakan produk dalam negeri untuk pembangunan perekonomian negara. Pancasila mempunyai peranan yang sangat penting sebagai pedoman pelaksanaan reformasi sistem pendidikan. Dengan kata lain, diharapkan dapat mendukung terwujudnya kualitas masyarakat Indonesia maju yang mampu merespon perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
The Urgency of Child Custody of Divorce Victims in the Perspective of Customary Law in accordance with the Civil Code Clara Agustin Pradinata; Jeydhen Kazuo; Ivana Kurniawan
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 2 No. 2 (2023): December 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v2i2.825

Abstract

Divorce is the legal breaking of the marriage bond between husband and wife. Divorce can cause child custody issues. The purpose of this study is to discuss the position of children in marriage and child custody as a result of divorce from the perspective of customary law according to the Civil Code. This research method is normative juridical, with data search techniques through literature review of books, legal sources and relevant scientific journals. The results explain that the position of children in marriage is divided into legitimate and illegitimate children. Determining child custody is an important thing to do after a divorce to avoid disputes. Laws on marriage, divorce and child custody are contained in Law No. 1 of 1974 Chapter XI, KHI Chapter XV and the religious courts contained in Law no. 50 of 2009. According to Law No. 1. of 1974 the responsibility of caring for children is the responsibility of both parents as long as the child is under 18 years of age and the parents' rights are not revoked, and according to KHI children under 12 years of custody fall on the mother but when they become adults they can choose custody. According to the Civil Code, the court has the authority to decide whether one of the parents becomes the owner of custody by considering the child's needs and child protection. Article 230 states that parents who are unable to exercise their custody rights have a permanent obligation to provide maintenance. Whereas customary law in determining child custody takes into account kinship, the child can be the custody of the father or mother, but when he becomes an adult he returns to customary custody, but when he is young custody falls on the mother and the father is still obliged to provide for the child until he is an adult.