Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Journal of Accounting Law Communication and Technology SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law
Chrissonia Margareta Mbayang
Universitas Tarumanagara
Religion Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Nursing Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Analisis Hukum Perlindungan Konsumen: Kasus Boeing 737 MAX Ichika Lauw; Jeydhen Kazuo; Chrissonia Margareta Mbayang
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 4 No. 1 (2026): Juni 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v4i1.8739

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum kasus 737 MAX dari perspektif hukum perlindungan konsumen Indonesia, dengan fokus pada tragedi Lion Air. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, regulasi penerbangan, serta konvensi internasional terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa cacat pada sistem MCAS dan kurangnya transparansi Boeing merupakan cacat tersembunyi yang melanggar standar keselamatan dan hak atas informasi. Hal ini menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi penumpang dan maskapai. Kesimpulannya, Boeing bertanggung jawab secara mutlak, dan pihak yang dirugikan memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut ganti rugi. Kasus ini juga menegaskan pentingnya peningkatan pengawasan terhadap perusahaan multinasional dalam sektor penerbangan.
Analisis Kedudukan dan Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan di Indonesia Rasji Rasji; Laurencia Ryanto; Chrissonia Margareta Mbayang
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol. 2 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5967

Abstract

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan salah satu pilar penting dalam sistem peradilan di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam menjaga prinsip-prinsip negara hukum dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan, karakteristik, fungsi, dan wewenang PTUN dalam sistem hukum Indonesia serta membandingkannya dengan pengadilan umum. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan, diperoleh bahwa PTUN memiliki yurisdiksi khusus dalam menyelesaikan sengketa administratif antara warga negara dan pejabat pemerintahan. Putusan PTUN yang bersifat final dan mengikat menjadi alat kontrol atas tindakan sewenang-wenang pemerintah. Oleh karena itu, PTUN tidak hanya sebagai lembaga yudisial, tetapi juga instrumen penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Urgensi Legal Opinion dalam Due Diligence pada Akuisisi Perusahaan Anya Sitara Budidarsono; Chrissonia Margareta Mbayang; Maman Sudirman; Ismail Marzuki
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol. 2 No. 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i2.7170

Abstract

Akuisisi perusahaan merupakan salah satu instrumen strategis dalam dunia bisnis modern yang kerap digunakan untuk memperluas pasar, memperkuat modal, dan meningkatkan daya saing korporasi. Dalam praktiknya, akuisisi memerlukan proses legal due diligence (LDD) sebagai bentuk pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi hukum perusahaan target, mulai dari kepemilikan aset, perizinan, kontrak, hingga potensi sengketa. Hasil dari proses ini kemudian dituangkan dalam legal opinion sebagai pendapat hukum profesional yang berfungsi menyajikan temuan hukum, memberikan rekomendasi strategis, sekaligus melindungi pihak pengakuisisi dari potensi risiko hukum. Legal opinion tidak hanya berperan dalam pengambilan keputusan bisnis, tetapi juga memiliki kedudukan doktrinal dalam sistem hukum Indonesia sebagai salah satu bentuk doktrin hukum yang dapat dijadikan rujukan. Di sisi lain, advokat atau konsultan hukum yang menyusunnya memikul tanggung jawab profesional, etis, dan hukum, khususnya terkait akurasi analisis, objektivitas, kerahasiaan, serta rekomendasi yang diberikan. Dengan demikian, penelitian ini menekankan urgensi legal opinion dalam due diligence pada akuisisi perusahaan serta pentingnya tanggung jawab advokat dalam menjaga integritas dan validitas pendapat hukum yang disusun.
Perkembangan Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Ketatanegaraan Sherley Lie; Chrissonia Margareta Mbayang
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol. 2 No. 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4561

Abstract

Konsep negara hukum telah mengalami evolusi yang panjang dari zaman kuno hingga modern, dipengaruhi oleh berbagai faktor politik, sosial, dan filosofis. Dari gagasan Plato tentang "nomoi" hingga kebangkitan prinsip supremasi hukum selama revolusi di Eropa, konsep ini telah berkembang menjadi beragam model seperti nomokrasi Islam, rechtsstaat, rule of law, socialist legality, dan negara hukum Pancasila. Di Indonesia, penerapan prinsip negara hukum masih menghadapi tantangan, termasuk intervensi politik, korupsi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum yang rendah, ketidakkonsistenan regulasi, serta independensi lembaga peradilan yang dipertanyakan semakin memperburuk implementasi prinsip ini. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat penegakan hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencapai keadilan dan kesetaraan dalam sistem hukum, serta menciptakan pemerintahan yang berlandaskan pada hukum dan prinsip keadilan bagi seluruh rakyat.
Position and Role of the People's Representative Council in State Development Rasji Rasji; Anya Sitara Budidarsono; Chrissonia Margareta Mbayang; Laurencia Ryanto
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 3 No. 1 (2024): June 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v3i1.2410

Abstract

This article regarding the position and role of the People's Representative Council (DPR) in state development highlights the importance of representative institutions in the political and development process. The DPR plays a vital role in voicing the interests and aspirations of the community through legislative, monitoring and representation functions. Challenges such as corruption, lack of accountability, and political complexity present obstacles that need to be overcome in strengthening the role of the DPR. Evaluation of reform efforts and more effective strategies is needed to improve the DPR's performance in building a sustainable and inclusive country. Community participation is also key in supporting the DPR's role as an institution that represents the interests of the people. The DPR's flexibility and responsiveness to political and social dynamics is an important factor in maintaining the legitimacy and trust of the public in this representative institution.
Co-Authors Anya Sitara Budidarsono Ichika Lauw Ismail Marzuki Jeydhen Kazuo Laurencia Ryanto Maman Sudirman Rasji Sherley Lie