Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum
Abd. Mukhsin
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Studi Kasus Alternatif Penyelesaian Sengketa Penetapan Nafkah Wajib dan Madiyah terhadap Anak dan Istri Pasca Perceraian Dimas Ginastian; Abd. Mukhsin; Mhd. Yadi Harahap
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 10 No. 2 (2026): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v10i2.40677

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alternatif penyelesaian sengketa terkait penetapan nafkah wajib dan nafkah madiyah terhadap anak dan istri pasca perceraian. Permasalahan yang sering muncul dalam praktik adalah ketidaksepakatan antara para pihak mengenai besaran, bentuk, dan pelaksanaan kewajiban nafkah, yang kerap berujung pada proses litigasi di pengadilan agama. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan alternatif yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui analisis terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta praktik penyelesaian sengketa di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, negosiasi, dan konsiliasi memiliki peran penting dalam mencapai kesepakatan yang lebih fleksibel dan berkelanjutan dibandingkan dengan putusan litigasi. Selain itu, pendekatan ini juga mampu menjaga hubungan baik antara para pihak demi kepentingan terbaik anak. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada itikad baik para pihak dan peran mediator yang kompeten. Dengan demikian, penguatan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa perlu terus didorong dalam sistem hukum keluarga di Indonesia guna menjamin pemenuhan hak nafkah bagi anak dan istri secara optimal.
Reformasi Kebijakan Pidana dalam Penanggulangan Perdagangan Organ Manusia: Kajian Komparatif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Yuli Astri Khorvica Harahap; Abd. Mukhsin
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 4 (2025): Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i4.3575

Abstract

Perdagangan organ manusia merupakan bentuk kejahatan transnasional yang tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa, khususnya kelompok rentan secara ekonomi. Namun, hingga kini belum terdapat pengaturan yang spesifik dan komprehensif dalam sistem hukum pidana nasional mengenai delik ini, sehingga diperlukan pembaruan hukum yang adaptif dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan organ manusia dan menelaah kontribusi hukum pidana Islam dalam mendukung reformasi hukum tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis peraturan positif dan prinsip hukum Islam berdasarkan maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) mulai memuat pengaturan terkait, regulasi tersebut masih bersifat umum dan belum menjadikan perdagangan organ sebagai delik tersendiri. Sebaliknya, hukum pidana Islam secara tegas menempatkan perlindungan jiwa sebagai tujuan utama hukum. Temuan ini menunjukkan perlunya integrasi nilai-nilai hukum Islam dengan sistem hukum nasional sebagai terobosan normatif yang lebih humanistik dan responsif terhadap kejahatan perdagangan organ.
ANALISIS NORMA HUKUM TERHADAP POLEMIK PENGANGKATAN KEPALA LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus di Lingkungan IX Kelurahan Sidorame Timur, Medan Perjuangan) Emi Mulyani; Abd. Mukhsin
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2025
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i1.922

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma hukum yang mengatur pengangkatan Kepala Lingkungan (Kepling) dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, dengan studi kasus di Lingkungan IX, Kelurahan Sidorame Timur, Medan Perjuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, yakni menelaah Peraturan Wali Kota Medan No. 21 Tahun 2021 secara normatif, serta mengkaji praktik lapangan melalui wawancara dengan warga, Kepling terpilih dan kandidat yang mencalonkan menjadi Kepling. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan serius antara regulasi dan implementasi. Mekanisme pengumpulan dukungan minimal 30% Kepala Kelurga sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perwal tidak disertai dengan prosedur verifikasi yang jelas, sehingga melemahkan legitimasi hasil pengangkatan. Kondisi ini juga mengkibatkan krisis legitimasi, di mana Kepling yang dilantik tidak sepenuhnya memperoleh penerimaan sosial. Dari perspektif Siyasah Dusturiyah, hal ini bertentangan dengan prinsip syura (musyawarah), keadilan, dan ridha al-ummah ( persetujuan masyarakat). Penelitian ini merekomendasikan pembenahan berupa mekanisme verifikasi yang transparan, pembentukan panitia independen, serta kemungkinan penerapan pemilihan langsung agar pengangkatan Kepling berlangsung adil, demokratis, dan akuntabel
Co-Authors Dimas Ginastian Emi Mulyani Mhd. Yadi Harahap Yuli Astri Khorvica Harahap