Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.503
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yustitiabelen Transparansi Hukum Jurnal Supremasi
Agustina, Sriastuti
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
PERAN PENYIDIK DALAM MELAKUKAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN ANCAMAN PIDANA DIBAWAH 7 TAHUN (Study Kasus di POLRES Tulungagung). Agustina, Sriastuti
Jurnal YUSTITIABELEN Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : Tulungagung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (167.484 KB)

Abstract

            Aparat Kepolisian Selaku  Penyidik merupakan garda terdepan yang  harus dapat menyaring kasus-kasus tindak pidana akan dilanjutkan pada proses peradilan berikutnya atau dihentikan melalui kewenangan diskresinya Penyidik harus dapat memutuskan bagaimana sebaiknya yang dilakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak, untuk itu diperlukan penyidik yang benar-benar paham dan terlatih untuk ini. Penyidik harus dapat berkoordinasi dengan lembaga-lembaga sosial serta lembaga-lembaga terkait dalam hal penanganan masalah anak, namun ada beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan Diversi Anak sebagai pelaku tindak Pidana.      
KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi di Kabupaten Tulungagung), Agustina, M.Sri Astuti
Jurnal YUSTITIABELEN Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Tulungagung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (234.235 KB)

Abstract

Kekerasan Terhadap Anak dalam Perspektif Undang-Undang no.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Kekerasan terhadap anak yang banyak terjadi di Kabupaten Tulungagung. Perlu untuk diteliti karena Kabupaten Tulungagung adalah salah satu daerah yang mendapatkan predikat Kabupaten Layak Anak. Dalam upaya mengetahui bentuk-bentuk kekerasan anak, faktor-faktor penyebab kekerasan anak, dan pelaksanaan perlindungan anak di Kabupaten Tulungagung,. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada, bahwa bentuk-bentuk kekerasan yang ada di Tulungagung adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran anak. yang korbannya kebanyakan adalah anak-anak dari warga Tulungagung yang bekerja sebagai TKI. Sedangkan faktor-faktor penyebab kekerasan anak di Kabupaten Tulungagung adalah faktor kurangnya perhatian keluarga, anak tersebut berasal dari keluarga TKI, keluarga yang tidak harmonis, pergaulan bebas, dan korban perkembangan teknologi.
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PROSES PERADILAN PIDANA DAN PENEGAKAN HAM DI INDONESIA Agustina, M. Sri Astuti
Jurnal YUSTITIABELEN Vol 4, No 1 (2018)
Publisher : Tulungagung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1515.362 KB)

Abstract

Abstrak:Proteksi dan Promosi Hak Asasi manusia  paa hakekatnya  merupakan Upaya Terus menerus harus dilakukan suatu tuntutan dari masyarakat modern,Demokratis dan Beradab, problematikanya ketika komitmen hendak diimplementasikan maka hal tersebut sangat dipengaruhi oleh situasi politik budaya serta hukum dimana hak asasai itu ditegakkan , Penegakan Hukum melalui system peradilan pidana di Indonesi disana sini masi masih perlu pembenahan, KUHAP di Indonesia yang sangat menjunjung tinggi Harkat dan Matabat Manusia tidak dapat ilaksanakan sepenuhnya, sehingga perlu kebijakan dalam penegakan Hak Asasi Manusia dari segi Sosio Yuridis maupun dari segi Peradilan Pidana
TINJAUAN HUKUM SURAT WASIAT DALAM PENYERAHANNYA OLEH ORANG LAIN KE NOTARIS M SRIASTUTI AGUSTINA
Yustitiabelen Vol. 6 No. 1 (2020)
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (114.833 KB) | DOI: 10.36563/yustitiabelen.v6i1.224

Abstract

Abstraksi : Seseorang yang membuat surat wasiat harus diserahkan kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini pihak notaris dengan keadaan tertutup dan disegel untuk dirahasiakan isi yang terdapat dalam surat wasiat tersebut. Sebelum disimpan oleh notaris para saksi harus memperhatikan keabsahan dari surat wasiat yang disimpan itu. Adapun para saksi itu jumlahnya berbeda-beda ada yang cukup dua saja da nada yang lebih dari dua yaitu empat saksi seperti yang termuat dalam pasal 940 ayat 2 BW.Untuk menyerahkan wasiat yang dibuat oleh pewaris tidak harus seorang yang membuat wasiat itu akan tetapi surat wasiat itu diserahkan pada orang lain untuk supaya diserahkan ke notaris. Untuk seorang perantara yang mengantar surat wasiat diharuskan adanya surat kuasa dengan bentuk tertulis, Surat kuasa yang diberikan kepada orang yang mengantar wasiat ke notaris dibuat dengan lembar tersendiri. Jadi tidak diterangkan di dalam surat wasiat tersebut, hal ini untuk menjaga kerahasiaan isi daripada surat wasiat yang dibuat oleh si pembuat wasiat. Surat wasiat yang penyerahannya dilakukan oleh orang kepercayaan si pembuat wasiat terhadap orang lain yang ditandatangani oleh si pembuat wasiat memiliki kekuatan hukum yang sama dengan diserahkan sendiri oleh si pembuat wasiat. Kata Kunci : Wasiat, Penyerahan Oleh orang lain, Notaris,
Peran Pemerintah Daerah Untuk Memberikan Izin Membangun Perumahan Diatas Tanah Pertanian Yang Subur M Sriastuti Agustina
Yustitiabelen Vol. 7 No. 2 (2021): Desember, 2021
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36563/yustitiabelen.v7i2.351

Abstract

Abstrak. Pembangun perumahan diatas tanah pertanian yang sudah ditentukan oleh pengusaha perumahan harus mendapatkan izin. Izin dari pemerintah daerah sangat berperan dalam membangun perumahan bagi pengusaha perumahan yang harus mengajukan permohonan.Setelah pengusaha perumahan mendapatkan izin, maka pengusaha segera membebaskan hak yang terdapat diatas tanah dengan cara negoisasi atau musyawarah. Dalam hal ini pemerintah membentuk tim yang terdiri dari Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan juga Kantor Pertanahan. Tim yang dibentuk pemerintah ini mempunyai tugas untuk menyelidiki keberadaan dan status tanah yang selanjutnya hasil dari tim tersebut untuk masukan bagi Bupati selaku Kepala Daerah untuk memberikan izin pembangunan bagi pengembang perumahan. Perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian memang diperbolehkan, akan tetapi diusahakan bukan pada tanah pertanian subur dan irigasi teknis sebagaimana yang diatur dalam Permendagri No. 5 Tahun 1974 pasal 7 ayat 3 huruf a . Diatur pula dalam Undang Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan,dan pembangunan perumahan sesuai dengan ketentuan Rencana tata ruang wilayah dan tata guna tanah, Junto Perpres nomor 59 tahun 2019, tentang pengendalian alih fungsi sawah, harus disesuaikan dengan tata ruang dan tata guna tanah di daerah masing masing. Abstract. Residential builders on agricultural land that have been determined by the housing entrepreneur must obtain a permit. Permits from local governments play a very important role in building housing for housing entrepreneurs who must submit applications. In this case the government formed a team consisting of the Department of Agriculture, the Department of Industry and also the Land Office. The team formed by the government has the task of investigating the existence and status of the land, which then results from the team as input for the Regent as the Regional Head to provide development permits for housing developers. Changes in the use of agricultural land to non-agriculture are indeed allowed, but they are not cultivated on fertile agricultural land and technical irrigation as regulated in Permendagri No. 5 of 1974 article 7 paragraph 3 letter a. It is also regulated in Law Number 41 of 2009 concerning the protection of sustainable food agricultural land, and housing development in accordance with the provisions of the regional spatial planning and land use plan, Junto Perpres number 59 of 2019, concerning the control of the conversion of rice fields, must be adjusted to the spatial and land use in their respective areas
PERAN PENYIDIK DALAM MELAKUKAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN ANCAMAN PIDANA DIBAWAH 7 TAHUN (Study Kasus di POLRES Tulungagung). Sriastuti Agustina
Yustitiabelen Vol. 2 No. 1 (2016)
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (167.484 KB) | DOI: 10.36563/yustitiabelen.v2i1.123

Abstract

            Aparat Kepolisian Selaku  Penyidik merupakan garda terdepan yang  harus dapat menyaring kasus-kasus tindak pidana akan dilanjutkan pada proses peradilan berikutnya atau dihentikan melalui kewenangan diskresinya Penyidik harus dapat memutuskan bagaimana sebaiknya yang dilakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak, untuk itu diperlukan penyidik yang benar-benar paham dan terlatih untuk ini. Penyidik harus dapat berkoordinasi dengan lembaga-lembaga sosial serta lembaga-lembaga terkait dalam hal penanganan masalah anak, namun ada beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan Diversi Anak sebagai pelaku tindak Pidana.      
ASAS KETUHANAN YANG MAHA ESA PADA PENGGUNAAN SUMPAH SEBAGAI ALAT BUKTI M. SRI ASTUTI AGUSTINA
Yustitiabelen Vol. 5 No. 1 (2019)
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (75.37 KB) | DOI: 10.36563/yustitiabelen.v5i1.212

Abstract

Abstraksi : Asas Ketuhanan Yang Maha Esa memberi pedoman pada masyarakat Indonesia agar menghormati kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing masing.Didalam kehidupan bermasyarakat sumpah mempunyai nilai yang tinggi dan didalam perkara perdata sumpah dimaksudkan untuk lebih meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil dalam suatu persengketaan, sumpah sebagai alat bukti telah diatur didalam Herziene Indonische Reglement (HIR) pasal 164. Dan diatur pula dalam Bergelijk Weetbook (BW) serta Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg.) Pelaksanaan Sumpah harus sesuai dengan asas Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjadi dasar Negara Kita dan dilakukan dengan penuh Iman.dan sakral sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan agama masing masing, bermain main sumpah akan mendapat siksa dari Tuhan. Kata Kunci : Asas Ketuhanan Yang Maha Esa, Sumpah, Alat Bukti
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA DAN PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA M SRIASTUTI AGUSTINA
Yustitiabelen Vol. 6 No. 2 (2020)
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (210.141 KB) | DOI: 10.36563/yustitiabelen.v6i2.244

Abstract

Seiring berlakukannya otonomi daerah, perubahan terjadi dalam sistem pemerintahan desa. Didalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan didalam pengelolaaan dana desa kepala desa harus menyampaikan pertanggung jawaban baik pada Pemerintah Kabupaten, maupun Kecamatan serta kepada Badan Permusyawaratan Desa, sesuai dengan aturan yangberlaku namun demikian dalam menyampaikan pertanggung jawaban tersebut banyak kendala yang ditemukan,dan dalam pertang gungjawaban kepala desa ini Badan Permusyawaratan desa mempunyai peran yang cukup penting,dan kendala yang terbesar dalam pertanggung jawaban Kepala desa dalam penggunaan dana desa adalah penyeleweng penggunaan dana desa, sehingga Pertanggungjawaban dana desa tidak bisa diterima. Hal Penting yang perlu mendapat perhatian segenap pelaku demokratisasi dan desentralisasi adalah adanya Badan Permusyawaratan Desa dalam struktur kelembagaan Pemerintah desa yang diatur dalam Undang Undang nomor 6 Tahun 2014 pasal 55 , tentang pemerintahan desa. Oleh karena itu,sangat bijak apabila Badan Permusyawaratan Desa memiliki fokus program dalam penguatan proses demokratisasi an disentralisasi Menuju terciptanya masyarakat dan pemerintahan yang baik dengan melaksanakan fungsi Pengawasannya.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENERBITAN CEK KOSONG M SRIASTUTI AGUSTINA
Yustitiabelen Vol. 7 No. 1 (2021)
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (294.206 KB) | DOI: 10.36563/yustitiabelen.v7i1.324

Abstract

Abstrak Permasalahan yang sangat penting khususnya dalam penerbitan cek kosong adalah apakah tindakan menerbitkan surat cek kosong merupakan delik atau bukan?Pada saat yang bagaimana tindakan menerbitkan surat cek kosong dapat dikatakan delik ?Sehingga perlu dilaksanakan tinjauan hokum terhadap penerbitan cek kosong yang bertujuan agar mengetahui apakah tindakan tersebut dapat dipidana atau cukup ganti rugi saja, untuk menentukan apakah perbuatan menerbitkan cek kosong merupakan delik atau bukan, maka perbuatan itu harus memenuhi unsur-unsur pidana, yang didalamnya terkandung unsur: penipuan/perkataan bohong atau niat yang tidak baik dari semula sehingga dapat dikenakan pidana yang diatur dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) yang dikuatkan dengan Yurisprudensi MA RI No. 133 K/Kr/1973 dan Yurisprudensi MA RI No. 1036 K/Pid/1989 tanggal 31 Agustus 1992. Penerbit cek bisa terhindar dari tuduhan menerbitkan cek kosong sebagai perbuatan pidana karena setelah rekeningnya ditutup oleh pihak Bank barulah cek yang bertanggal mundur (post date check) yang melebihi tanggal penutupan rekening gironya, ditunjukkan ke Bank untuk dicairkan, maka dapat dikenakan tuntutan perdata seperti yang diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kata Kunci :Tinjauan Hukum, Cek Kosong , Delik atau bukandelik LEGAL REVIEW OF ISSUANCE OF BLANK CHECK Abstract A very important issue, especially in the issuance of blank checks, is whether the act of issuing a blank check is a crime or not? At what time can the act of issuing a blank check be considered a crime? So it is necessary to carry out a legal review of the issuance of a blank check with the aim of finding out whether the act is can be punished or just compensation, to determine whether the act of issuing a blank check is an offense or not, then the act must meet the criminal elements, which contain the following elements: fraud / false speech or bad intentions from the beginning so that it can be subject to criminal which is regulated in article 378 of the Criminal Code (KUHP) which is strengthened by the Supreme Court Jurisprudence No. 133 K/Kr/1973 and MA RI Jurisprudence No. 1036 K/Pid/1989 dated August 31, 1992. A check issuer can avoid being accused of issuing a blank check as a criminal act because after the account is closed by the Bank, a post date check that exceeds the closing date of the checking account is shown to the Bank. to be disbursed, it can be subject to civil claims as regulated in Article 1365 of the Civil Code. Keywords: Legal Review, Blank Check, Offense or Non-Delict
Tinjauan Yuridis Penerapan Diversi pada Kasus Anak Pengguna Narkoba di Pengadilan Negeri Tulungagung Monica Sri Astuti Agustina; Erly Pangestuti; . Surjanti; Prisca Oktavia Christi
Jurnal Supremasi Volume 12 Nomor 1 Tahun 2022
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v12i1.1796

Abstract

Semua anak berhak memperoleh proteksi, tidak terkecuali anak yang berhadapan dengan hukum. Mereka berhak memperoleh “proteksi spesial”. Hal ini sejalan dengan pertimbangan peraturan dalam sistem peradilan pidana anak, dimana kewajiban negara salah satunya adalah memberikan anak yang sedang berkonflik suatu bentuk perlindungan khusus dan solusi yang akan dipergunakan dengan jalan pendekatan restoratif justice pada pelaksanaan. Tetapi saat diversi dilaksanakan, ternyata banyak ditemukan berbagai persoalan, peraturannya tumpang, dan muncul berbagai hambatan saat pelaksanaannya. Tujuan dari penelitian yuridis empiris ini adalah memberikan gambaran pengetahuan mengenai tinjauan yuridis dari penerapan diversi dalam proses penanganan perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Tulungagung dan analisis yang akurat mengenai efektifitas penerapan diversi dalam penanganan perkara anak. Dari hasil penelitian ini, dihasilkan sudut pandang penerapan pelaksanaan diversi dan faktor yang menjadi penghambat dari upaya pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Tulungagung.
Co-Authors Bagas Dwi Pangestu Pangestuti, Erly Prisca Oktavia Christi Surjanti, Surjanti