Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI) NETIZEN (JOURNAL OF SOCIETY AND BUSSINESS)
Herlide Purba
Universitas Negeri Medan
Education Languange, Linguistic, Communication & Media Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PERAN PERAN PENDIDIKAN SOSIAL DALAM MEMBENTUK KESADARAN POLITIK MAHASISWA PPKN UNIMED STAMBUK 2024 DI ERA DIGITAL: Untuk mengetahui PERAN PENDIDIKAN SOSIAL DALAM MEMBENTUK KESADARAN POLITIK MAHASISWA PPKN UNIMED STAMBUK 2024 DI ERA DIGITAL Adelina M. Aritonang; Ertika Susanti Pasaribu; Herlide Purba; Pebryna Riosa Siburian; Halking
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 10 No. 04 (2025): Volume 10 No. 04 Desember 2025 In Published
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v10i04.37442

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pendidikan sosial dalam membentuk kesadaran politik mahasiswa, dengan fokus pada konteks mahasiswa program Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di Universitas Negeri Medan (UNIMED). Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini menganalisis fenomena melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen untuk memahami karakteristik, sifat, dan makna dari data terkait.Pendidikan ini tidak hanya informatif tetapi juga transformasional, meningkatkan kesadaran politik melalui interaksi dalam organisasi kemahasiswaan, diskusi, dan kegiatan kampus, dengan pengaruh sekitar 30,7% berdasarkan studi terkait. Mata kuliah PPKn menjadi landasan strategis untuk membentuk sikap kritis, etika politik, dan partisipasi aktif dalam isu-isu sosial-politik, termasuk di era digital. Namun, partisipasi mahasiswa masih belum merata, dengan sebagian hanya memahami konsep secara teoritis. pendidikan sosial membekali mahasiswa sebagai agen perubahan yang cerdas dan bertanggung jawab dalam demokrasi dan pembangunan bangsa. Penelitian ini mendorong kampus untuk mengoptimalkan pendekatan kontekstual guna meningkatkan partisipasi politik mahasiswa secara berkesinambungan.
BULLYING DALAM PERSPEKTIF SILA KEDUA PANCASILA Herlide Purba
Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI) Vol. 1 No. 4 (2024): Juli
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/jppi.v1i4.1416

Abstract

Bullying adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan, yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang atau kelompok yang lebih berkuasa. Bullying sudah menjadi tren di masyarakat, khususnya di kalangan anak sekolah. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, namun bullying merupakan masalah serius di seluruh dunia. Meskipun permasalahan ini telah diterima sebagai permasalahan yang harus diatasi, masih banyak orang yang belum mengetahui cukup banyak tentang penindasan dan dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Tentu saja perilaku bullying merupakan penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, khususnya tuntutan kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yaitu pencarian data-data yang terdapat pada buku-buku, jurnal-jurnal penelitian yang telah diterbitkan sebelumnya baik secara internasional maupun lokal, tulisan-tulisan ilmiah, dan juga penelitian-penelitian yang dilakukan oleh orang lain sebelumnya dan juga semua artikel yang diterbitkan dan berkaitan dengan topik tersebut. . Secara spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif dimana sumber data primernya adalah data sekunder. Penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab bullying antara lain adalah keluarga, sekolah, kondisi lingkungan dan sosial, bahkan acara televisi dan surat kabar cetak bisa berasal dari diri mereka sendiri. Dalam konteks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), perilaku bullying bertentangan dengan nilai kedua, yaitu praktik “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Namun, masih banyak perdebatan di kalangan dunia pendidikan, khususnya di kalangan siswa sekolah dasar. Jadi pendidikan kewarganegaraan bisa menjadi solusinya. Sebab pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk generasi muda menjadi warga negara yang baik, cinta tanah air, serta siap berfungsi dan hidup bertanggung jawab dalam masyarakat dan kehidupan masa depan sesuai Pancasila dan UUD 1945. Nilai-nilai Pancasila mempunyai peranan yang penting dan mempunyai peranan yang besar. berpengaruh dalam membentuk karakter positif generasi muda, karena pendidikan Pancasila mengandung nilai-nilai yang dapat membentuk kepribadian bangsa khususnya generasi muda.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI MUSRENBANGDES TERHADAP PEMBANGUNAN DESA: STUDI KASUS DI DESA SAMPALI, KECAMATAN PERCUT SEI TUAN Devi Permata Br Bangun; Herlide Purba; Seevaira Chyta Simanullang; Julia Ivanna
NETIZEN: JOURNAL OF SOCIETY AND BUSSINESS Vol. 2 No. 6 (2025): JUNI
Publisher : CV. ADIBA AISHA AMIRA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the implementation of community empowerment policies through the Village Development Planning Meeting (Musrenbangdes) in the development process of Sampali Village, Percut Sei Tuan Subdistrict. Musrenbangdes is a participatory forum designed to actively involve village communities in planning both physical and non-physical development. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through interviews, observations, and documentation. The research findings indicate that the implementation of Musrenbangdes in Sampali Village has aligned with the principles of participation, transparency, and accountability. The involvement of various community elements demonstrates democratization in the village development planning process. However, challenges remain regarding the quality of participation due to limited access to information and policy literacy. Therefore, the active role of facilitators in providing political education is crucial to enhancing the effectiveness of empowerment. Overall, the implementation of this policy reflects the spirit of the Village Law, which places the community as the main subject of village development.
Co-Authors Adelina M. Aritonang Devi Permata Br Bangun Ertika Susanti Pasaribu Halking Julia Ivanna Pebryna Riosa Siburian Seevaira Chyta Simanullang