Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.63
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum EDUTECH: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Law_Jurnal International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Proceeding International Seminar of Islamic Studies Riau Law Journal EduYustisia Jurnal Edukasi Hukum Indonesian Journal of Law
Mhd Teguh Syuhada Lubis
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Religion Arts Humanities Astronomy Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Sistem Pemidanaan Bagi Anak Pengedar Narkotika Dengan Hukuman Pelatihan Mhd. Teguh Syuhada Lubis
EDUTECH Vol 6, No 1 (2020): EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial
Publisher : EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/edutech.v6i1.4392

Abstract

Anak yang berhadapan dengan hukum dan Anak yang berkonflik dengan hukum semakin banyak terungkap. Media massa melaporkan telah terjadi berbagai kasus yang melibatkan Anak, baik sebagai pelaku, korban, atau sebagai saksi. Masalah Anak ini merupakan bagian dari kerawanan sosial yang sering dikaji dan kemudian menjadi dokumen yang berisi rekomendasi bagi pemerintah sebagai pemangku kepentingan yang utama. Namun kerawanan itu tetap biasa atau bertambah, seolah-olah tidak ada yang mengatasinya. Metode pada penelitian ini adalah, Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (law in books), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis, sehingga permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah terkait dengan bagaimana sistem pemidanaan sebagai hukuman pelatihan bagi Anak pengedar narkotika?. .sehingga yang menjadi hasil penelitian ini adalah Faktor dalam pelaksanaan hukuman pelatihan sebagai sistem pemidanaan bagi anak pengedar narkotika yaitu faktor intelegensia, faktor usia, faktor kedudukan anak dalam keluarga, faktor pendidikan dan sekolah, Serta dalam undang-undang narkotika itu tidak membedakan secara khusus antara pelaku tindak pidana narkotika, baik pelaku yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur maupun pembantu dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika yang menjadi kurir narkotika merupakan suatu rangkaian permufaktan jahat dalam menjalankan peredaran narkotika secara ilegal, tetapi dalam kapasitas kategori anak yang menjadi kurir, Tindakan hukum yang diberlakukan terhadap mereka harus lebih mengedepankan pembinaan dan pemulihan hak-hak mereka, tanpa harus dikenai tindakan hukum yang berlebihan. Akan menjadi persoalan yang rumit dari sisi keadilan apabila konflik hukum terjadi bukan sekedar antara anak dengan negara atau masyarakat, akan tetapi konflik hukum itu terjadi juga dalam relasi antaranak yang sama-sama mempunyai hak mendapat perlindungan
Pengembangan Model Penyelesaian Sengketa Keputusan Pemberhentian Mahasiswa Secara Mediasi Mhd. Teguh Syuhada Lubis; Rachmad Abduh
EDUTECH Vol 4, No 2 (2018): EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial
Publisher : EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (387.541 KB) | DOI: 10.30596/edutech.v4i2.2279

Abstract

Diterapkannya ketentuan  kebebasan berpendapat yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan pendapat di muka umum telah banyak menimbulkan polemik dalam masyarakat, salah satu polemik yang muncul adalah sering terjadinya demonstrasi di lingkungan pendidikan dalam hal ini universitas atau perguruan tinggi swasta dimana mahasiswa berdemonstrasi menyikapi kebijakan universitas dengan berbagai cara yang sangat sering berujung pada terjadinya tindakan-tindakan anarkis atau perbuatan-perbuatan yang melanggar peraturan universitas yang berakibat pada pemberian hukuman kepada mahasiswa berupa dikeluarkannya surat keputusan pemberhentian mahasiswa.Pemberhentian mahasiswa dengan alasan yang dianggap oleh mahasiswa tidak relevan atau bisa disebut hanya keinginan pihak kampus saja atau secara sepihak dengan alasan tertentu yang tidak bisa diterima oleh mahasiswa mengakibatkan timbulnya sengketa antara universitas dengan mahasiswa.Sengketa yang terjadi antara universitas sebagai pihak yang mengeluarkan keputusan pemberhentian mahasiswa tidak jarang diselesaikan melalui sarana eksternal kampus misalnya melalui pengadilan, mengingat keputusan pemberhentian mahasiswa tersebut dianggap merupakan jalur hukum admintrasi dan dipandang saluran penyelesaian nya dengan mekanisme Pengadilan tata usaha negara, padahal berdasarkan beberapa pertimbangan penyelesaian melalui pengadilan akan memakan waktu yang panjang, biaya yang mahal dan merugikan nama baik universitas dan mahasiswa.Berdasarkan hal tersebut maka seharusnya sengketa yang terjadi antara universitas dan mahasiswa akibat adanya keputusan pemberhentian mahasiswa dapat diselesaikan dengan cara yang sederhana dan melalui internal saja, sengketa tersebut seharusnya dapat diselesaikan melalui mediasi dengan mudah tidak memerlukan waktu yang panjang dan tidak merugikan keduabelah pihak. Karena itu model penyelesaian sengketa pemberhentian mahasiswa sebaiknya dilakukan secara mediasi sehingga didapat solusi yang baik untuk keduabelah pihak.
Analisis Hukum terhadap Perusakan Kertas Suara Pemilihan Umum Mhd. Teguh Syuhada Lubis
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 7, No 1 (2020): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (286.255 KB) | DOI: 10.31289/jiph.v7i1.2915

Abstract

Democracy is a miracle or understanding that puts the foundations of togetherness and honesty and democracy make all people have their existence and becomes meaningful for society to maintain the diversity that does not divide people between the rich and poor. the strong with the weak. and the smart with fools. And democracy also does not recognize discrimination even if there is a difference in society and country and democracy gives similarities. This writing uses normative legal research methods (normative research) with descriptive-analytical research specifications that use secondary data. Data collection procedures are in the form of documentation of notes or quotations. a search of legal literature. books and others related to the identification of problems both offline and online which are then analyzed using the legislative approach through content analysis methods (content analysis method) with a focus on the issue of How is criminal liability for the perpetrators of the destruction of the ballot paper in legislative elections? From the results of the study note that criminal liability for the perpetrators of the destruction of the ballot paper in the legislative election is convicted in accordance with the provisions of the law that is passed and carried out by enforcing the regulations that have been made through the application of the criminal
GERAKAN EDUKASI HUKUM BAGI PEMUDA DI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN PAHAM RADIKALISME Mhd Teguh Syuhada Lubis; Fajaruddin Fajaruddin
IHSAN : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol 3, No 1 (2021): Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat (April)
Publisher : University of Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/ihsan.v3i1.6805

Abstract

Paham radikalisme adalah paham yang melahirkan embrio gerakan terorisme yang dapat mengancam keamanan, perhatanan serta integrasi bangsa dan negara. Gerakan terorisme yang lahir dari paham radikalisme merupakan suatu kejahatan yang digolongkan dalam kejahatan luar biasa (extraordinary crime) oleh hukum pidana. Tindak pidana ini menyasar generasi muda dimana kelompok pemuda adalah golongan masyarakat yang sangat rentan terhadap paparan paham radikalisme. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis teoritis dan praktis terhadap lahirnya tindak pidana dari pemahamn radikalisme, serta memberikan paparan solutif terhadap upaya pencegahan penyebaran paham radikalisme ini melalui gerakan edukasi hukum yang ditujukan kepada pemuda. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dan menggunakan studi kepustakaan sebagai alat pengumpulan data. Penelitian ini menujukan bahwa paham radikalsime menjadi suatu tindak pidana kejahatan luar biasa ketika paham ini melahirkan gerakan terorisme, dalam menanggulangi penyebaran paham ini sudah dilakukan upaya-upaya berupa bela negaram deradikalisasi dengan pendekatan pendidkan Islam, kontra radikalisme, dan antripisistas radikalisme. Selain dari pada itu, terdapat upaya alternatif dalam menaggulangi penyebaran paham radikalisme ini yaitu melalui gerakan edukasi hukum bagi pemuda sebagai sasaran utama paham radikalsime. Penelitian ini menunjukan bahwa gerakan edukasi hukum akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pencegahan penyebaran paham radikalisme yang pada akhirnya akan mencegah pemuda masuk dan menjadi bagian dari gerakan terorisme dengan pelaksanaan gerakan edukasi yang massif di tengah masyarakat dengan dukungan berbagai elemen kepemudaan.
Existence of Criminal Trials against Electoral Crimes of Regional Heads (Analysis of Pekanbaru High Court Decision Number 40/Pid.Sus/2021/PT.PBR) Mhd. Teguh Syuhada Lubis
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 4, No 2 (2021): Budapest International Research and Critics Institute May
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v4i2.1869

Abstract

The process of organizing regional head elections is certainly not without constraints and dynamics. There are many violations found in every stage of both administrative violations, violations of the code of conduct and criminal violations. After several changes and changes in the rules on the election of regional heads (Governors, Regents/Mayors), in the end even though Law No. 6 of 2020 describes the special crimes of elections in it, but in its application can not override the provisions of the Criminal Code. One of them is related to the criminal act of probation contained in Article 53 and Article 54 of the Criminal Code. The research conducted is normative juridical research using secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Based on the results of the study, it is known that the handling of electoral crimes of regional heads in Indonesia, namely through integrated law enforcement (Gakkumdu) centers consisting of Election Supervisory Board (Bawaslu), Police and Prosecutors. Furthermore, criminal liability for perpetrators of Criminal Trials in the General Election of the Regional Head must first meet the criminal elements in Article 187A paragraph (1) Law No.  6 Year 2020 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors and Article 53 paragraph (1) of the Criminal Code. Once both elements of the article are fulfilled, against the severity of the prison sentence and the fine should be reduced by one-third of the maximum penalty in Article 187A paragraph (1) that is to a maximum of 4 years in prison. The last legal analysis of the Pekanbaru High Court's Decision No. 40/Pid.Sus/2021/PT.PBR the judge's decision has been appropriate the judge gave a sanction of 3 (three) years in prison to the perpetrator. It is in accordance with the provisions of Article 187A of Law Number 6 of 2020 Jo  Article 53 paragraph (1) of the Criminal Code. Because the intention of the act and the nature of harming the interests of others are fulfilled.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MANUSIA Mhd. Teguh Syuhada Lubis
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 2, No 1 (2017): Januari - Juni
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (362.358 KB) | DOI: 10.30596/dll.v2i1.1142

Abstract

The developments of information technology and transport is increasing so as to make the boundaries between countries increasingly apparent. Traffic is more easily accessible. More open the traffic between countries in the globalization era also led the increasing of mobility of goods and people between one country to another country. The opening track between countries are not only used for business necessities of life, but also the movement of people from one country to another. The flow of human movement, basically is the goal to find the solution of all the problems that they find in the place of themselves. The movement of human movement is a gap for the occurrence of crime. In the context of transnational crime, human trafficking is a form of transnational organized crime that potentially cause the kinds of implications for other crimes. Human smuggling can be a weak dose of a country’s legal system in dealing with covert motivation of the imigiran to make the country as a state intermediary for the crime. Other crimes may arise due to the omission of the practice of human trafficking, such as conventional crimes (fraud, rape, murder, and theft), shipping, human trafficking, money laundering, banking crimes and terrorism.
Model Pembelajaran Berbasis Bedah Perkara Pidana Dalam Mendukung Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Mhd. Teguh Syuhada Lubis; Asliani Asliani
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 6, No 2 (2021): Juli-Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/dll.v6i2.9432

Abstract

Artikel ini membahas tentang perlu kiranya dilakukan evaluasi terkait perbaikan dan perubahan model atau cara pembelajaran materi perkuliahan dari pola atau model yg konvensional pada pembelajaran tatap muka dengan cara atau model yang dianggap lebih efektif, agar mahasiswa lebih mudah dalam memahami dan mengerti materi perkuliahan yang akan disampaikan terkhusus pada mata kuliah wajib di program studi yang menjadi penting untuk bekal mahasiswa dalam mempersiapkan diri menjadi sarjana hukum yang memiliki kompentensi ke ilmuan di bidang hukum. Prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini berupa dokumentasi yaitu pedoman yang digunakan berupa catatan atau kutipan, pencarian literatur hukum, buku dan lain-lain yang berkaitan dengan identifikasi masalah dalam penelitian ini secara offline maupun online. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (centent analysis method) yang dilakukan dengan mendeskripsikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara detail guna memudahkan interpretasi dalam pembahasan. Tulisan ini kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk pengembangan model pembelajaran pada mata kuliah hukum pidana dimana selama ini dosen hanya menggunakan cara atau pola konvensional yang hal tersebut justru menjadi kendala yang dihadapi mahasiswa dalam menyerap materi perkuliahan sebab cara atau pola tersebut dianggap sudah tidak efektif lagi untuk diterapkan, mahasiswa harus diberikan cara atau model pembelajaran yang menarik sebagai cara untuk mahasiswa dalam menguasai materi perkuliahan pada mata kuliah hukum pidana.Kajian ini menyimpulkan bahwa Dalam kegiatan belajar mengajar mata kuliah hukum pidana merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa fakultas hukum sebagai dasar dalam mengetahui dasar-dasar hukum pidana indonesia untuk kemudian dapat mengetahui sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia, sumber-sumber hukum pidana, serta menguraikan unsur-unsur tindak pidana. Sulitnya untuk memberikan pemahaman tentang materi mata kuliah hukum pidana dan secara khusus sulitnya mahasiswa mencerna materi perkuliahan hukum pidana merupakan bagian terpenting untuk melakukan inovasi dan pembaharuan model pembelajaran dalam mata kuliah hukum pidana ini, maka model pembaharuan yang ditawarkan adalah Model Pembelajaran berbasis bedah perkara pidana sebagai cara untuk mendukung program Merdeka belajar kampus merdeka
Model Pembelajaran Hukum Acara Pidana Berbasis Bedah Perkara dalam Mendukung Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Mhd Teguh Syuhada Lubis; Ismail Koto
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 4, No 3 (2022): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), February
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (796.369 KB) | DOI: 10.34007/jehss.v4i3.885

Abstract

The purpose of this research is to develop a learning model in criminal procedure law courses where so far lecturers have only used conventional methods or patterns which have actually become obstacles faced by students in absorbing lecture material because these methods or patterns are considered no longer effective to be applied. , students must be given an interesting method or learning model as a way for students to master the lecture material in the Criminal Procedure Law course. The procedure used to collect data in this study is in the form of documentation, namely guidelines used in the form of notes or quotes, searching for legal literature, books and others related to the identification of problems in this study both offline and online. This study concludes that in teaching and learning activities, the subject of criminal procedure law is one of the mandatory courses for law faculty students as a basis for knowing the basics of Indonesian criminal procedure law so that they can then know the criminal procedure law system that applies in Indonesia. criminal procedure law, as well as outlining the elements of criminal procedure. The difficulty of providing an understanding of the subject matter of the Criminal Procedure Law course and in particular the difficulty of students digesting the subject matter of the Criminal Procedure Law is the most important part to innovate and renew the learning model in this Criminal Procedure Law course, so the renewal model offered is the surgical-based Learning Model. criminal proceedings as a way to support the Merdeka program to study an independent campus.
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kampanye Hitam (Black Campaign) Di Media Sosial (Analisis Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik) Mhd Teguh Syuhada Lubis
Riau Law Journal Vol 6, No 2 (2022): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/rlj.v6i2.7967

Abstract

Pada dasarnya tindak pidana pemilihan umum kepala daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) diatur dalam pasal-pasal ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 yang merupakan perubahan terakhir peraturan perundang-undangan pemilu kepala daerah. Terdapat beberapa bentuk tindak pidana pemilukada, salah satu tindak pidana yang sering terjadi ketika pelaksanaan pesta demokrasi pilkada berlangsung ialah terjadinya kampanye hitam (black campaign) yang dilakukan oleh salah satu pendukung pasangan calon guna menjatuhkan suara pasangan calon lainnya. Seiring perkembangan zaman, tindak pidana black campaign dalam pemilu kepala daerah ini juga semakin bermacam-macam, yang paling sering ditemui sekarang ialah black campaign dengan menggunakan media elektronik atau sosial media baik itu facebook, instagram, twetter ataupun whatssapp. Oleh karena itu tindak pidana black campaign pada pemilukada dengan menggunakan media sosial ini tidak dapat dipandang hanya menggunakan Undang-Undang Pilkada, melainkan juga berkaitan erat dengan Undang-Undang ITE. Sehingga perlu dikaji lebih lanjut terkait dengan bentuk-bentuk dan akibat hukum dari tindak pidana black campaign pada pemilukada berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang ITE.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk tindak pidana black campaign menurut hukum pemilu kepala daerah Indonesia, mekanisme penyidikan terhadap pelaku tindak pidana black campaign pemilu kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang ITE, dan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku black campaign pemilu kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang ITE. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk tindak pidana black campaign menurut hukum pemilu kepala daerah yaitu dalam bentuk menghasut, memfitnah, dan mengadu domba, kemudian dapat juga dalam bentuk pencemaran nama baik, menghina dan menyebarkan informasi dengan tujuan menimbulkan rasa kebencian kepada lawan politik yang tersebutkan dalam Undang-Undang ITE. Mekanisme penyidikan terhadap pelaku tindak pidana black campaign pemilu kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang ITE yaitu pada pokoknya penyidik kepolisian dapat melakukan penyelidikan setelah adanya laporan pelanggaran pemilihan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota. Penyidik tersebut dapat melakukan penggeledahan, penyitaan, dan pengumpulan alta bukti untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan. Hasil penyidikan paling lama 14 (empat) belas hari kemudian disampaikan kepada penuntut umum. Kemudian juga harus memperhatikan ketentuan pada Undang-Undang ITE yang berpatokan pada ketentuan KUHAP. Terkahir dipahami pertanggungjawaban pidana bagi pelaku black campaign pemilu kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang ITE yaitu dapat dikenakan pidana denda dan pidana penjara.
THE PRACTICE OF MONEY POLITICS IN THE IMPLEMENTATION OF PREFECTIVE ELECTIONS OF ISLAMIC CRIMINAL LAW Mhd. Teguh Syuhada Lubis
Proceeding International Seminar of Islamic Studies INSIS 5 (March 2023)
Publisher : Proceeding International Seminar of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Regarding criminal acts in elections act. Systematically, the criminal provisions in the electoral law are regulated in Book V under the title of Election Crime Book II from Article 488 to Article 554. So that the criminal act of election is regulated in 66 articles. Violations of electoral acts, especially money politics, must then be carried out by law enforcement. Regarding this matter, it can be found in the Fifth Book of Chapter I on Handling Election Crimes – the first part of Article 476 to Article 487 of the Election Law. The essence of the law enforcement process is to refer to Law No. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP), unless expressly specified in the Election Law, for example regarding the establishment of an Integrated Law Enforcement Center regulated in Article 486 and Article 487. In other words, in certain cases the Electoral Law is placed as a specificity (lex specialis) of the Criminal Procedure Code as its general provision (lex generalis). As has been stated before that the purpose of the passing down of Shari'a is to achieve benefit and avoid omnipresence on two different dimensions of time, the world and the Hereafter. This means that all aspects of Islamic teachings, must lead to the achievement of these goals, including the economic aspect. Therefore, Islamic Economics must be able to become a pan-acea and a solution to the acute problems of the current economy. The logical consequence is, that to construct an Islamic Economic building it cannot be separated from the Maqashid theory as previously explained. Even Shaikh Muhammad Thahir ibn 'Assyria once said that "Forgetting the importance of the maqasid side in Islamic sharia is the main factor causing stagnation in fiqh.
Co-Authors Asliani Harahap Fajaruddin, Fajaruddin Ida Hanifah John Tumba Jacob Koto, Ismail Listy Fadilla Utami Lubis, Fahmi Yusuf Nazli, Muhammad Qardhawi Rachmad Abduh Rayani Saragih Yudha, Fajar Tri