Articles
<![CDATA[Pengembangan Model Penyelesaian Sengketa Keputusan Pemberhentian Mahasiswa Secara Mediasi ]]>
<![CDATA[Mhd. Teguh Syuhada Lubis]]>;
<![CDATA[Rachmad Abduh]]>
<![CDATA[ EDUTECH Vol 4, No 2 (2018): EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (387.541 KB)
|
DOI: 10.30596/edutech.v4i2.2279
<![CDATA[Diterapkannya ketentuan kebebasan berpendapat yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan pendapat di muka umum telah banyak menimbulkan polemik dalam masyarakat, salah satu polemik yang muncul adalah sering terjadinya demonstrasi di lingkungan pendidikan dalam hal ini universitas atau perguruan tinggi swasta dimana mahasiswa berdemonstrasi menyikapi kebijakan universitas dengan berbagai cara yang sangat sering berujung pada terjadinya tindakan-tindakan anarkis atau perbuatan-perbuatan yang melanggar peraturan universitas yang berakibat pada pemberian hukuman kepada mahasiswa berupa dikeluarkannya surat keputusan pemberhentian mahasiswa.Pemberhentian mahasiswa dengan alasan yang dianggap oleh mahasiswa tidak relevan atau bisa disebut hanya keinginan pihak kampus saja atau secara sepihak dengan alasan tertentu yang tidak bisa diterima oleh mahasiswa mengakibatkan timbulnya sengketa antara universitas dengan mahasiswa.Sengketa yang terjadi antara universitas sebagai pihak yang mengeluarkan keputusan pemberhentian mahasiswa tidak jarang diselesaikan melalui sarana eksternal kampus misalnya melalui pengadilan, mengingat keputusan pemberhentian mahasiswa tersebut dianggap merupakan jalur hukum admintrasi dan dipandang saluran penyelesaian nya dengan mekanisme Pengadilan tata usaha negara, padahal berdasarkan beberapa pertimbangan penyelesaian melalui pengadilan akan memakan waktu yang panjang, biaya yang mahal dan merugikan nama baik universitas dan mahasiswa.Berdasarkan hal tersebut maka seharusnya sengketa yang terjadi antara universitas dan mahasiswa akibat adanya keputusan pemberhentian mahasiswa dapat diselesaikan dengan cara yang sederhana dan melalui internal saja, sengketa tersebut seharusnya dapat diselesaikan melalui mediasi dengan mudah tidak memerlukan waktu yang panjang dan tidak merugikan keduabelah pihak. Karena itu model penyelesaian sengketa pemberhentian mahasiswa sebaiknya dilakukan secara mediasi sehingga didapat solusi yang baik untuk keduabelah pihak.]]>
<![CDATA[Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama ]]>
<![CDATA[Rachmad Abduh]]>;
<![CDATA[Faisal Riza]]>
<![CDATA[ EDUTECH Vol 4, No 2 (2018): EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (222.58 KB)
|
DOI: 10.30596/edutech.v4i2.2274
<![CDATA[Bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan hal yang baru di Indonesia. Karena Indonesia merupakan Negara hukum, maka harus menjadikan hukum sebagai landasan dari segala kegiatan dan penataan kelembagaannya. Meskipun Bantuan Hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab Negara, namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin. Penerima bantuan hukum berhak mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berhak mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum. Karena itu untuk memberikan hak tersebut perlu ada pos bantuan hukum yang menerima perkara dari masyarakat miskin dan melaksanakannya.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Untuk Melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ]]>
<![CDATA[Faisal Riza]]>;
<![CDATA[Rachmad Abduh]]>
<![CDATA[ EDUTECH Vol 4, No 1 (2018): EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (222.494 KB)
|
DOI: 10.30596/edutech.v4i1.1886
<![CDATA[Pengaturan prosedur beracara yang baik sangat berperan penting dalam penegakan hukum.Suatu hukum acara yang baik adalah yang menjamin bahwa roda pengadilan dapat berjalan lancar agar putusan pengadilan dapat diperoleh dengan adil, tidak berat sebelah dan dalam waktu yang singkat.Biaya yang diperlukan untuk memperoleh keputusan, beserta realisasinya tidak terlampau memberatkan para pencari keadilan dalam hal ini konsumen. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan penguatan terhadap lembaga di luar pengadilan yang mempunyai tugas menyelesaikan sengketa konsumen. Undang-Undang memberikan jalan alternatif dengan menyediakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase. Sebagai bagian dari penyelesaian sengketa alternatif, maka tata cara penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dilakukan sangat sederhana dan sejauh mungkin dihindari suasana yang formal.Meskipun digunakan terminologi arbitrase dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tetapi undang-undang tersebut sama sekali tidak mengatur mekanisme arbitrase-nya. Arbitrase dalam perlindungan konsumen tidak sama dengan mekanisme arbitrase dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sehingga timbul pertentangan antara arbitrase dalam putusan BPSK dengan putusan arbitrase dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang harus memerlukan penafsiran lebih lanjut. Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka konsumen cenderung tidak terlindungi hak-haknya. Tetapi karena tugas dan kewenangan BPSK adalah menyelesaikan sengketa konsumen dengan cara mediasi, konsiliasi dan arbitrase, maka BPSK harus menerapkan model arbitrase yang lain selain dari yang ditentukan oleh undang-undang tersebut. Apabila ini dilakukan, maka perlindungan terhadap konsumen dan pelaku usaha niscaya terwujud.Kata Kunci: Sengketa, Konsumen, Arbitrase]]>
<![CDATA[Certainty of Jurisdiction Law in Civil Law System ]]>
<![CDATA[Rachmad Abduh]]>;
<![CDATA[Ida Hanifah]]>
<![CDATA[ Randwick International of Social Science Journal Vol. 1 No. 2 (2020): RISS Journal, July ]]>
Publisher : <![CDATA[RIRAI Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (419.685 KB)
|
DOI: 10.47175/rissj.v1i2.52
<![CDATA[The Yoruba people have lived harmoniously as a kin for as long as the tribe has been in existence without religious strain despite the myriads of choices of beliefs that their traditional religion (Iseese) offered; and also, with the advent of foreign religions, Christian and Muslims have continuously live together in Yoruba land, often in harmony with practitioners of Yoruba traditional religion. In the recent age, there has been a curve of trend as the tribal relationships among the Yoruba people have gradually been eroding due to increasing infiltrations and activism of religion extremists. This research examined the damage religious sectarianism wreaked on the kinship relationship among the Yoruba folks. The research was qualitative, and situated within fundamentalism theory, a religious philosophy which depicts advocacy and strict adherence to a religious doctrine or belief. Data collections which are based on both primary and secondary sources are participatory, observatory and library oriented. It is concluded that religion has done more harm than good, but the situation can be redeemed with good understanding of the intended purpose of religion ingrained in the religious zealots.]]>
<![CDATA[Legal Assurance of the Land Registration Process in the Pandemic Time of Covid-19 ]]>
<![CDATA[Rahmat Ramadhani]]>;
<![CDATA[Rachmad Abduh]]>
<![CDATA[ Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 4, No 1 (2021): Budapest International Research and Critics Institute February ]]>
Publisher : <![CDATA[Budapest International Research and Critics University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33258/birci.v4i1.1612
<![CDATA[Circular work from home for land office employees needs to be examined whether there is a change in the mechanism in legal certainty of land registration during the Covid-19 pandemic, whether the process of measuring land and signing witnesses whose land borders comply with health protocols outside the land office, especially in the field. The issues that will be studied are the implementation of the land registration process during the Covid-19 pandemic and legal certainty in the implementation of the land registration process during the Covid-19 pandemic. The results show that the land registration process during the Covid-19 pandemic is still the same as before this outbreak, and regarding legal certainty, there are no specific rules regarding the obligation to comply with health protocols when undergoing the land registration process, especially in the field.]]>
<![CDATA[PROTECTION OF WITNESS JUSTICE COLLABORATORS IN CRIMINAL ACTIONS ]]>
<![CDATA[Rachmad Abduh]]>
<![CDATA[ International Journal Reglement & Society (IJRS) Vol 2, No 2 (2021): May - August ]]>
Publisher : <![CDATA[International Journal Reglement & Society (IJRS) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55357/ijrs.v2i2.120
<![CDATA[Article 1 point 27 of the Criminal Procedure Code explains that witness testimony is one of the means of evidence in a criminal case in the form of testimony from a witness regarding a criminal event that he heard himself, he saw for himself and himself by mentioning the reasons and his knowledge. Based on this, proving is a way of proving before the court. Thus, proving is evidence. Evidence is the most important piece of evidence in the examination of criminal cases. almost all evidence of criminal cases is always based on the examination of witnesses. Information is the first evidence that is mentioned in the Criminal Procedure Code (KUHAP), in general, there is no case that escapes the evidence of witness evidence. Almost all case evidence always relies on witness examination, at least in addition to evidence with other evidence, evidence is always required with witness evidence. Basically all activities in the legal process for the settlement of criminal cases, from the investigation until the final decision is pronounced before the trial by the panel of judges, are activities related to evidence or activities to prove. Although the law of proving criminal cases focuses on the process of proving activities in court, the process of proving already exists and begins at the time of the investigation. Even at the time of the investigation, an initial work in carrying out the criminal case process by the state.]]>
<![CDATA[Intellectual Property Rights Protection Function in Resolving Copyright Disputes ]]>
<![CDATA[Rachmad Abduh]]>;
<![CDATA[Fajaruddin Fajaruddin]]>
<![CDATA[ International Journal Reglement & Society (IJRS) Vol 2, No 3 (2021): September-December ]]>
Publisher : <![CDATA[International Journal Reglement & Society (IJRS) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55357/ijrs.v2i3.154
<![CDATA[Copyright is the exclusive right of the creator or Copyright Holder to regulate the use of the results of casting certain ideas or information. Basically, copyright is the “right to copy a work”. Copyrights can also enable such holders to restrict unauthorized copying of creations from. In general too, copyright has a certain specified validity period. Based on the problems that often occur in copyright, there are mutual claims of creations that always appear at the Director General of Intellectual Property Rights, Menkum HAM, which ultimately in the Commercial Court, this is due to the absence of mandatory registration of works. Law Number 28 of 2014 explains "that copyright is an intellectual property in the field of art and literature that has a strategic role in supporting national development and promoting public welfare as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This research uses normative legal research with descriptive analytical research. Descriptive research was conducted to see the function of protecting intellectual property rights in resolving copyright disputesEmpirical data found in the field are then compared with legal norms in the form of Law Number 28 of 2014 concerning Copyrights. Government Regulation Number 16 of 2020 concerning the Registration of Works and Related Products. So that in the end it can be formulated the functioning of the Protection of Intellectual Property Rights in Resolving Copyright Disputes]]>
<![CDATA[The Role of Legal Aid at the Muhammadiyah University of North Sumatra in Divorce Prevention ]]>
<![CDATA[Erwin Asmadi]]>;
<![CDATA[Rachmad Abduh]]>
<![CDATA[ International Journal Reglement & Society (IJRS) Vol 2, No 1 (2021): January-April ]]>
Publisher : <![CDATA[International Journal Reglement & Society (IJRS) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55357/ijrs.v2i1.72
<![CDATA[Indonesia is a rule of law, which is contained in the 1945 Constitution (Yahman & Nurtin Tarigan, 2019: 16). In a rule of law, the state guarantees equality before the law and recognizes and protects human rights, so that all people have the right to be treated equally before the law (equality before the law). Equality before the law must also be accompanied by equal treatment, one form of equality of treatment is the provision of legal aid to the poor and illiterate to achieve equitable access to justice. The form of legal assistance is the existence of a defense or assistance from an advocate (access to legal counsel). Legal aid standards in litigation are implemented in case handling: (a) Criminal; (b) Civil Code; and (c) State Administration. Types of non-litigation Legal Aid activities carried out by Legal Aid Providers include: (a) Legal Counseling; (b) Legal Consultation; (c) Investigation of cases, both electronically and non-electronically; (d) Legal Research; (e) Mediation; (f) Negotiation; (g) Community Empowerment; (h) Outside court assistance; and (i) Drafting legal documents.]]>
<![CDATA[Perspektif Kesejahteraan Tenagakerja Dengan Model Penetapan Upah Minimum Kabupaten Kota ]]>
<![CDATA[Rachmad Abduh]]>
<![CDATA[ Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Vol 3, No 1 (2022): Februari - Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55357/is.v3i1.211
<![CDATA[Wages as compensation for employees for the obligations that have been carried out always cause problems when determining drinking wages which are carried out every year. This happens because the government's policy in determining the minimum wage set through legislation is considered not to have achieved a decent life. This is also because a decent standard of living cannot be equated from one area to another. The relationship between workers and employers or employers can be seen from the wages earned by workers. Workers must be viewed as human beings, it is natural for workers to get fair rewards and protection, so drinking wages should be able to meet the living needs of workers and their families even though it is simple. This research is descriptive analytical with the approach used is normative juridical. The data collected is then processed and analyzed qualitatively, using an inductive method to draw a conclusion]]>
<![CDATA[Dampak Sosial Tenagakerja Asing (TKA) Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Rachmad Abduh]]>
<![CDATA[ SOSEK : Jurnal Sosial dan Ekonomi Vol 1, No 1 (2020): Juli - Oktober 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[SOSEK : Jurnal Sosial dan Ekonomi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55357/sosek.v1i1.24
<![CDATA[Penempatan atau memperkerjakan tenagakerja asing di Indonesia bukanlah hal yang baru. Dari zaman penjajahan dan kemerdekaan negara Indonesia sudah mengenal tenagakerja asing. Keberadaan tenagakerja asing memang tidak dapat dihindari. Dengan alasan percepatan pembangunan dan tidak tersedianya tenaga ahli dan terampil sehingga banyak perusahaan yang memperkerjakan tenagakerja asing di Indonesia. Hal ini mem bawa dampak yang sangat besar, baik dampak positif tetapi juga berdampak negatif. Kalau dilihat dari perkembangannya alasan memperkerjakan tenagakerja asing mengalami banyak perubahan sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan politik. Hal ini membawa dampak yang sangat luas, baik dipandang dari aspek ekonomi,sosial dan politik. Penggunaan tenagakerja asing dapat saja menjadi ancaman bila tidak diawasi dan dikontrol dalam penggunaanya]]>
