Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga ALWAQFU Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Eka Nam Sihombing
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Penundaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2023 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Rizki Wahyuni; Mirza Nasution; Eka Nam Sihombing
As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol 6 No 3 (2024): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga (In Press)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v6i3.7019

Abstract

The enactment of Law No. 6 Year 2024 on Villages in Indonesia has made the Village Head Election System in Indonesia better and more organized. Village Head Election is a form of democratic party at the village level that is conducted simultaneously in all districts/cities. The policy for the implementation of simultaneous Village Head Elections as intended is determined by the regency / city government by regency / city regulation. The method used is a qualitative method, research that produces descriptive data analysis, namely analysis that describes the state or status of the phenomenon with words or sentences, then separated according to its category to obtain conclusions from all the problems studied by collecting data, qualifying then connecting theories related to the problem and drawing conclusions to determine the results Data obtained from field research and literature studies are collected and then analyzed. The postponement of the 2023 Simultaneous Village Head Election in Labuhanbatu Selatan Regency occurred due to several factors including the Budget Factor from the Regional Budget and the Politicization Factor of a Regent so that legal uncertainty was the impact of the postponement of this village head election. Keyword: Delay, Village Head Election, Labuhanbatu Selata Regency
Penundaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2023 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Rizki Wahyuni; Mirza Nasution; Eka Nam Sihombing
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 6 No. 3 (2024): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v6i3.5622

Abstract

The enactment of Law No. 6 Year 2024 on Villages in Indonesia has made the Village Head Election System in Indonesia better and more organized. Village Head Election is a form of democratic party at the village level that is conducted simultaneously in all districts/cities. The policy for the implementation of simultaneous Village Head Elections as intended is determined by the regency / city government by regency / city regulation. The method used is a qualitative method, research that produces descriptive data analysis, namely analysis that describes the state or status of the phenomenon with words or sentences, then separated according to its category to obtain conclusions from all the problems studied by collecting data, qualifying then connecting theories related to the problem and drawing conclusions to determine the results Data obtained from field research and literature studies are collected and then analyzed. The postponement of the 2023 Simultaneous Village Head Election in Labuhanbatu Selatan Regency occurred due to several factors including the Budget Factor from the Regional Budget and the Politicization Factor of a Regent so that legal uncertainty was the impact of the postponement of this village head election.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERINTANGAN DALAM PROSES PENYIDIKAN (OSBTRUCTION OF JUSTICE) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS-TPK/2024/PN. PGP) Riza Akbar Ridha; Kusbianto; Eka NAM Sihombing
ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Vol. 3 No. 3 (2025): Oktober Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf
Publisher : P2WP MUI Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Obstruction of justice merupakan tindakan sengaja merintangi atau menggagalkan proses penyidikan yang dapat mengganggu penegakan hukum dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perbuatan obstruction of justice dalam tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana pelaku, serta analisis putusan Pengadilan terkait Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk obstruction of justice dalam tindak pidana korupsi, sesuai Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, meliputi semua perbuatan yang mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan secara langsung maupun tidak langsung. Pelaku dapat dijerat pidana melalui Pasal 221 KUHP dan Pasal 21 UU No. 31/1999. Dalam kasus Toni Tamsil, terbukti bersalah merintangi penyidikan dugaan korupsi Tata Niaga PT Timah sehingga dijatuhi pidana penjara selama tiga tahun. Penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku obstruction of justice untuk mendukung efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi.
REFORMULASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN PIDANA ASAL NARKOTIKA BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF Indra Ahmad Efendi Hasibuan; Eka NAM Sihombing; Bisdan Sigalingging
ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Vol. 3 No. 3 (2025): Oktober Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf
Publisher : P2WP MUI Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reformulasi penegakan hukum terhadap pelaku tindaknpidana pencucian uang dengan pidana asal narkotika berdasarkan hukum progresif. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dengan mengkaji efektivitas penerapan hukum di Indonesia terkait pencucian uang yang bersumber dari tindak pidana narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum masih menghadapi kendala dalam aspek norma, kewenangan hakim, serta hambatan struktural dan kultural. Reformulasi diperlukan untuk memperkuat kepastian hukum, memberikan efek jera, dan mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkotika. Kajian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum progresif sebagai dasar untuk pembaharuan regulasi maupun praktik peradilan di Indonesia.
Co-Authors Bisdan Sigalingging Indra Ahmad Efendi Hasibuan Kusbianto Mirza Nasution Riza Akbar Ridha Rizki Wahyuni Rizki Wahyuni