Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal La Sociale Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Global Komunika : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Abdul Ghofur
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Political Attitude of the 212 Alumni towards Muhaimin Iskandar as a Candidate for Vice Presidentiality of Anies Baswedan Virginia Pacina Nan Tampukmas; Abdul Ghofur
Journal La Sociale Vol. 5 No. 3 (2024): Journal La Sociale
Publisher : Borong Newinera Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37899/journal-la-sociale.v5i3.1207

Abstract

The General Election is an event where the public can choose their leaders openly and compete between the three presidential candidates, namely Lt. Gen. TNI (Ret.) H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo, H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P., and H. Anies Rasyid Baswedan, S.E., M.P.P., Ph.D. The third candidate certainly has their strategy for selecting a vice presidential candidate and how to campaign. Anies Rasyid Baswedan and Muhaimin Iskandar, as candidate pair number 1, experienced many challenges in getting public support. This research aims to explore the political attitudes of the Persaudaraan Alumni 212 community organization using interpretative qualitative methods to understand social phenomena through Bryman's interpretation process. Meanwhile, to find out the extent of the truth of the research, the author uses qualitative data analysis techniques starting from data collection and data analysis, data reduction, data presentation, and conclusions. The results of the research show that, on average, the administrators and members of the Persaudaraan Alumni 212 showed cognitive, affective and conative components regarding Muhaimin Iskandar's candidacy as Anies' vice-presidential candidate, who then ultimately accepted candidate number 1 because of the mental that resulted from joint deliberations and produced Itjima Ulama.
Menimbang Rasionalitas Nasdem dalam Usulan Penetapan IKN Sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur Najwa Annisa Balqis; Nadia Vega Hermawan; Za'im Baihaqi Nursetyo; Maizia Hariyanti Zahra; Tiara Egellina Hasugian; Muhammad Farel Adrian; Lafina Prima Nufaliha; Dhandy Rahmat Lingga; Raihan Raditya; Abdul Ghofur
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 2 (2026): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i2.490

Abstract

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke Kalimantan Timur merupakan kebijakan strategis yang tidak hanya mewujudkan dimensi pembangunan, tetapi juga menghasilkan dinamika kontestasi politik yang kompleks di antara partai-partai dalam sistem demokrasi multipartai di Indonesia. Di tengah ketidakpastian seputar status IKN, Partai NasDem mengusulkan agar wilayah IKN ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur sebagai alternatif administratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasionalitas politik di balik usulan tersebut dan menguji kelayakannya sebagai sebuah kebijakan publik. Secara teoritis, penelitian ini mengintegrasikan dua kerangka analisis: Tipologi Tujuan Partai Politik dari Kaare Strøm—yang membedakan orientasi pencarian suara (vote-seeking), pencarian jabatan (office-seeking), dan pencarian kebijakan (policy-seeking) sebagai teori utama (grand theory) untuk membedah motif strategis NasDem—serta Instrumental Values Framework dari Weimer dan Vining, yang menempatkan kelayakan politik, administratif, dan teknis sebagai prasyarat instrumental bagi terwujudnya kebijakan publik yang baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus melalui analisis isi terhadap dokumen kebijakan dan laporan media daring. Temuan penelitian menunjukkan bahwa usulan NasDem tidak memenuhi kriteria kelayakan kebijakan karena adanya pertentangan hukum dengan regulasi IKN yang sudah ada, ketidaksesuaian teknis antara rancangan infrastruktur dan fungsi yang diusulkan, serta minimnya dukungan politik dari aktor-aktor terkait. Lebih lanjut, dari perspektif Strøm, usulan tersebut mencerminkan kombinasi orientasi pencarian suara (vote-seeking) dan pencarian jabatan (office-seeking) daripada pencarian kebijakan (policy-seeking) yang substantif. Oleh karena itu, rasionalitas NasDem dapat dipahami sebagai rasionalitas politik alih-alih teknokratis.
Pilkada Melalui DPRD vs Kekhawatiran Hegemoni KIM Plus Bintang Shaquelle Wardhana; Ilham Ramadhan; Rania Syabilla Azzahra; Reyhan Rahman Haritz; Sayyid Verrel; Syahlevi Raissa Airlangga; Yudha Putra Perkasa; Zahra Jinan Thahirah; Abdul Ghofur; Hendika Wicaksana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6369

Abstract

Wacana pengembalian Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran dan minimalisasi biaya politik. Namun, diskursus ini menguat di tengah dominasi koalisi super-mayoritas "KIM Plus" pada konstelasi politik nasional dan daerah. Artikel ini menganalisis potensi hegemoni dan konsentrasi kekuasaan elite jika Pilkada melalui DPRD diterapkan di bawah kendali koalisi raksasa tersebut, serta implikasinya terhadap demokrasi lokal. Melalui metode kualitatif deskriptif-analitis dengan pendekatan Analisis Wacana Kritis (Norman Fairclough) dan teori hegemoni (Antonio Gramsci), penelitian ini menemukan bahwa narasi efisiensi hanyalah alat legitimasi hegemonik elite. Tujuannya adalah menggeser esensi demokrasi dari partisipasi publik menjadi prosedur administratif minimalis. Di bawah dominasi KIM Plus, Pilkada tidak langsung berisiko mengubah akuntabilitas vertikal (kepada rakyat) menjadi horizontal (kepada elite partai) dan mengisolasi politik dalam negosiasi tertutup. Kesimpulannya, Pilkada melalui DPRD di tengah dominasi koalisi tunggal akan memicu kemunduran demokrasi lokal (democratic backsliding) dan menciptakan demokrasi prosedural semu yang dikendalikan oligarki.
Civil Society dan Perlawanan Sosial Terhadap Kebijakan Negara: Studi Kasus Dikabulkannya Judicial Review Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) oleh Mahkamah Agung Yang Membatalkan Keputusan Pemerintah Menaikan Iuran BPJS Kesehatan Abdul Ghofur
Global Komunika : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 7 No 1 (2024): Global Komunika Vol. 7 No. 1 2024
Publisher : FISIP UPNVJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33822/gk.v7i1.9214

Abstract

Presiden Joko Widodo resmi menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 100 persen pada tanggal 24 Oktober 2019. Keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. Kenaikan iuran tersebut berlaku bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja. Dalam penjelasannya Presiden mengatakan bahwa kenaikan iuran BPJS tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan tersebut. Secara lebih rinci kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen terangkum dalam Pasal 34 Perpres Nomor 75 Tahun 2019. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa iuran yang harus dibayarkan peserta kelas I dari Rp. 80.000 menjadi Rp. 160.000, peserta kelas II dari Rp. 51.000 menjadi Rp. 110.000, dan peserta kelas III dari Rp. 25.500 menjadi Rp. 42.000.
Upaya Pencegahan Politik Uang oleh Penyelenggara Pemilu Melalui Media Sosial: Program Podcast “CIPEDAK” Bawaslu Abdul Ghofur; Khansa Khairunisa; Vici Rahma; Anandha Putri Khiala; M Rafli Kurnia; Dina T. Nainggolan; Hari Gusti
Global Komunika : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 7 No 2 (2024): Global Komunika Vol. 7 No. 2 2024
Publisher : FISIP UPNVJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33822/gk.v7i2.10524

Abstract

Politik uang di masa pemilihan umum menjadi sebuah fenomena umum yang kerap terjadi hingga saat ini. Untuk menyikapi hal tersebut Bawaslu Jakarta Selatan sebagai salah satu lembaga pengawas pemilu membuat program bernama "Cipedak" (Cerita Pengawasan Pilkada) sebuah podcast yang dihadirkan untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Program ini secara langsung menginspirasi penulis hingga berhasil membuat suatu penelitian yang hadir sebagai jawaban bagi para pembaca tentang bagaimana cara menjadikan media sosial sebagai tempat untuk memberikan pendidikan politik terkhususnya dalam mencegah praktik politik uang pada setiap penyelenggaraan pemilu. Tidak lupa juga efektivitas Program “Cipedak” milik Bawaslu Jakarta Selatan akan menjadi sorotan utama penelitian lewat peranan mereka dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat Jakarta Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metodologi deskriptif kualitatif, penulis melakukan wawancara dan observasi untuk mendapatkan data langsung dengan narasumber. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa Podcast “Cipedak” merupakan suatu cara efektif dalam memberikan pendidikan politik lantaran sifatnya yang dapat masuk ke ruang tak terbatas lewat sosial media serta tentunya dapat diputar berulang kali oleh penonton. Maka dari itu hendaknya program ini dijadikan acuan dalam upaya pengembangan pendidikan politik dengan terus ditambah frekuensi penayangannya demi menciptakan lingkungan politik serta masyarakat yang terhindar dari praktik politik uang yang merusak tatanan demokrasi.
Co-Authors Anandha Putri Khiala Bintang Shaquelle Wardhana Dhandy Rahmat Lingga Dina T. Nainggolan Hari Gusti Hendika Wicaksana Ilham Ramadhan Khansa Khairunisa Lafina Prima Nufaliha M Rafli Kurnia Maizia Hariyanti Zahra Muhammad Farel Adrian Nadia Vega Hermawan Najwa Annisa Balqis Raihan Raditya Rania Syabilla Azzahra Reyhan Rahman Haritz Sayyid Verrel Syahlevi Raissa Airlangga Tiara Egellina Hasugian Vici Rahma Virginia Pacina Nan Tampukmas Yudha Putra Perkasa Za'im Baihaqi Nursetyo Zahra Jinan Thahirah