Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-VOTING PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN SLEMAN Dian Fitri Nugrahayu; Budiharjo Budiharjo; T Herry Rachmatsyah
PUBLIKA: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 10, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/jp.v10i1.4355

E-voting merupakan produk kebijakan publik sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Sleman untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa pada masa pandemi Covid-19 serta untuk meneguhkan Kabupaten Sleman sebagai Smart City atau Smart Regency.Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus yang dilaksanakan di Kalurahan Sariharjo dan Kalurahan Sardonoharjo dimana data diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi yang mendukung teori implementasi kebijakan menurut George Edward III dengan unit analisis komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.Hasil penelitian menggambarkan bahwa implementasi kebijakan sistem e-voting Pilkades serentak pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Sleman tahun 2021 belum berjalan dengan baik karena masih ada beberapa kendala diantaranya komunikasi yang kurang menyeluruh, pelayanan bagi warga yang tidak mampu datang ke TPS membutuhkan waktu yang cukup lama, serta adanya beberapa warga di lingkungan perumahan yang partisipasinya rendah dalam Pemilihan Kepala Desa. Namun secara umum penggunaan e-voting dianggap lebih efisien karena proses pemilihan dan penghitungan suara lebih cepat, hasil lebih akurat, menghemat biaya pencetakan dan pengiriman kertas suara, partisipasi meningkat, dan meminimalisir terjadinya kecurangan. Selain itu penggunaan e-voting pada Pemilihan Kepala Desa juga memberi manfaat dapat mencegah penyebaran Covid-19 karena prosesnya yang cepat sehingga menghindari kerumunan.

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR KEPUASAN MASYARAKAT PADA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA Budiharjo Budiharjo
PUBLIKA: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 8, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/jp.v8i1.2092

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksana ketentuan Perundang-undangan. Dengan begitu pelaksanaan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah harus benar-benar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan juga melaksanakan peraturan perundang-undangan. Sedangkan ukuran keberhasilan penyelenggara pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan pihak penerima pelayanan dicapai apabila penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai yang dibutuhkan dan diharapkan. Karena itulah perlunya pelayanan bagi masyarakat yang merupakan suatu tujuan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat dan sebagai alat pemuas bagi masyarakat dan juga melaksanakan dan menjalankan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan faktor-faktor kepuasan masyarakat terhadap layanan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Pendekataan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif. Hasil uji hipotesis pertama, menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Uji hipotesis kedua, juga mendapati hasil bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Uji hipotesis ketiga, bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara kualitas pelayanan dan kinerja karyawan bersama-sama terhadap kepuasan pelanggan.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN DI KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Hotran Yance Sinaga; Budiharjo Budiharjo; Harry Nenobais
PUBLIKA: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 9, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/jp.v9i2.4346

Tujuan penelitian yaitu mengetahui implementasi kebijakan program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mengkaji, mendeskripsikan secara kualitatif Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya.Hasil penelitian dalam Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, masih perlu dioptimalkan: Pertama, dapat lebih dioptimalkan lagi terutama pada aspek disposisi atau sikap pelaksana dan lingkungan, ekonomi, sosial dan politik. Peningkatan terhadap kemampuan sumber daya masyarakat di Kelurahan Menteng perlu untuk ditingkatkan sehingga pola pikir masyarakat dapat berubah menjadi lebih baik dan diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan di Kelurahan Menteng. Kedua, pendamping PKH harus rajin melakukan verifikasi calon penerima PKH yang nantinya berguna untuk memutakhirkan data penerima PKH, agar tahun-tahun berikutnya juga tepat sasaran. Ketiga, untuk meverifikasi kelayakan calon penerima, hendaknya pendamping cerdik dan cekatan dikarenakan implementasi kebijakan PKH harus memenuhi 6 (enam) T yang meliputi: Tepat sasaran, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu, tepat harga dan tepat administrasi. Selanjutnya, diharapkan kepada pendamping PKH dapat berkoordinasi dengan RT/RW setempat jika ditemukan adanya penerima manfaat yang tidak layak menjadi target grup, agar dapat memberikan rekomendasi pengeluaran penerima manfaat dari penerima manfaat PKH apabila sudah dikatakan sudah tidak layak lagi. Sedangkan sarannya adalah perlunya peningkatan pengawasan baik terhadap penerima manfaat sebagai target grup serta implementor itu sendiri sehingga mampu meminimalisir resiko kesalahan-kesalahan dan ketidakpatuhan yang terjadi pada proses pelaksanaan program.

EVALUASI PROGRAM PENYALURAN SUBSIDI PUPUK DI KABUPATEN SAMBAS - KALIMANTAN BARAT Budiharjo Budiharjo
PUBLIKA: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 8, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/jp.v8i2.4005

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis, pendukung dan penghambat, maupun mengetahui dan menganalisis upaya Pemerintah dalam evaluasi program penyaluran subsidi pupuk jenis NPK tahun 2020 dalam meningkatkan produktivitas petani di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat. Penduduk Indonesia mayoritas bekerja di sektor pertanian. Dalam sektor pertanian, hal yang sangat penting adalah penggunaan pupuk. Pupuk merupakan komoditi yang memiliki peran strategis dalam mendukung sektor pertanian dan dalam upaya meningkatkan hasil produksi petani. Penelitian ini menggunakan teori William Dunn, (2012) sebagai parameter untuk mengevaluasi kebijakan program penyaluran subsidi pupuk jenis NPK tahun 2020 dalam meningkatkan produktivitas petani di Kabupaten sambas Provinsi Kalimantan Barat dengan empat indikator yaitu: Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, dan Responsivitas dengan Model Kesenjangan (Discrepancy Model). Hasil penelitian menunjukkan Evaluasi program penyaluran subsidi pupuk tahun 2020 dalam meningkatkan produktivitas petani di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat memiliki dampak positif dan negatif. Walaupun setiap aspek telah terpenuhi, tapi pemerintah kabupaten masih memiliki pekerjaan rumah untuk memperbaiki program ini ke depannya. Dukungan dan kerja sama seluruh pihak, dan respon positif dari masyarakat memang menjadi dua hal yang krusial dalam sebuah program pemerintah. Dukungan masyarakat yang tinggi juga bisa memaksimalkan sebuah program dari pemerintah. Faktor penghambat pelaksanaan program ini berupa kuota pupuk subsidi yang tidak sebanding dengan permintaan, jadwal kedatangan pupuk yang tekadang terlambat, dan pendataan masih cenderung terlambat.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BADAN KOORDINASI DAN KEGIATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BKKKS) DI ERA PANDEMI COVID 19 DI DKI JAKARTA Budiharjo Budiharjo
PUBLIKA: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 9, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/jp.v9i1.4054

Covid-19 tidak saja memaparkan virus mematikan kepada satu negara, benua, atau wilayah saja. Namun, organisasi kesehatan dunia (WHO) telah menyatakan bahwa virus SAR-COV 2 ini telah berevolusi menjadi pandemi yang telah menyerang seluruh dunia, termasuk di Indonesia dengan nama COVID-19. Sampai tulisan ini dibuat (November 2020) pandemi Covid telah terjadi memaparkan sebanyak 50,4 juta orang dengan total kesembuhan 33 juta dan 1,26 juta orang meninggal di seluruh dunia (https://www.worldometers.info/coronavirus/). Sedangkan di Indonesia sendiri sebanyak 438.000 orang terpapar dengan total kesembuhan sebanyak 368.000 orang dan mengakibatkan 14.614 orang meninggal (https://www.covid-19.go.id). Oleh karenanya, merupakan tugas dan kewajiban pemerintah Indonesia untuk menemukan berbagai solusi untuk menghadapi pandemi Covid-19 yang mematikan ini. Komunikasi, koordinasi, dan dukungan dari masyarakat, pemerintah daerah, dan dinas-dinas terkait untuk menghasilkan sinergisitas untuk menghadap pandemi Covid-19 ini. Salah satu dinas terkait dan memiliki fungsi yang strategis berkaitan dengan permasalahan sosial kemasyarakatan adalah BADAN KOORDINASI DAN KEGIATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL atau disingkat dengan BKKKS (http://www.bkkks-jakarta.or.id/). Pemerintah daerah propinsi DKI Jakarta bersama dengan BKKKS dapat berkoordinasi demi terwujudnya penanganan yang sistematis terhadap pandemi Covid-19 ini. Oleh karenanya, penelitian ini ditujukan untuk membangun dan meningkatkan tiga aspek bagi BKKKS dalam menghadapi serta menangani sebaran pandemi Covid-19, khususnya di wilayah DKI Jakarta. Dengan ditemukan rumusan kebijakan dalam kegiatan penanganan sebaran Covid-19 ini, maka diharapkan dapat membantu pemerintah daerah untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan yang terjadi akibat yang ditimbulkan oleh virus SAR-Cov 2 ini. Dengan dirumuskannya tiga aspek dari BKKKS ini diharapkan penanganan pandemi Covid-19 di wilayah DKI Jakarta dapat terwujud. Kegiatan penelitian dilakukan di BKKKS pada Juli hingga September 2020. Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Informan yang digunakan terdiri atas 4 (empat) lapis, di antaranya Ketua BKKKS, Sekretaris, 3 orang Kepala Bidang, dan 2 orang dari relawan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan konstruktivisme dan teknik analisis data meliputi 3 (tiga) kegiatan, di antaranya reduksi data; display data; kesimpulan dan verifikasi. Sehingga, melalui teknik analisis data didapatkan hasil penelitian yang mengarah kepada 3 (tiga) aspek, antara lain arah kebijakan, ruang lingkup kebijakan, dan aspek kinerja.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search