Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Kehadiran Negara Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Di Indonesia Disanksikan Dapat Bersaing Dalam Asean Community Budiharjo Budiharjo; Herry Rachmatsyah; Endang Sulastri
Public Administration Journal (PAJ) Vol 1, No 1 (2017): Public Administration Journal
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (9835.448 KB)

Abstract

Establishment of the ASEAN Community will make every ASEAN countries will be involved in the global market . Education is a sector that is very important and strategic to improve the development of human resources in the face of the global market . In the ASEAN Community will occur free labor market in 2015 . Indonesia faced in education reform to produce competitive human resources at the regional level . The role of a strong state is needed to make Indonesia to compete in the ASEAN Community .
Berbagi Pengetahuan Antar Organisasi Sektor Publik Dalam Rangka Kerjasama Inovatif Internasional T. Herry Rachmatsyah
Petanda: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Humaniora Vol 5, No 2 (2023): Juni 2023
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/petanda.v5i2.3380

Abstract

Studi ini bertujuan untuk memberikan wawasan baru dan berguna mengenai kerjasama internasional di sektor publik dan khususnya mekanisme berbagi pengetahuan melalui jaringan internasional. Mekanisme ini penting karena tidak hanya menjelaskan bagaimana dan mengapa terlibat dalam kerjasama internasional, namun juga menyoroti pentingnya berbagi pengetahuan dan mekanismenya dalam konteks internasional di sektor publik. Studi kasus eksplorasi kualitatif digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari lima organisasi publik melalui wawancara semi terstruktur dilakukan terhadap delapan partisipan dari lima organisasi publik berbeda di lima negara berbeda. Hasilnya menunjukkan bahwa mekanisme berbagi pengetahuan yang berbeda dalam konteks internasional di sektor publik mengarah pada kerjasama inovatif internasional sebagai cara baru untuk bekerjasama dengan mitra internasional. Mekanisme ini dianggap mendasar untuk meningkatkan inovasi dan memperoleh pengetahuan baru yang berharga dari berbagai negara yang dapat membantu meningkatkan pelayanan publik.
Perilaku Konservasi Energi Rumah Tangga dalam Merespons Kenaikan Harga Energi T. Herry Rachmatsyah
Petanda: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Humaniora Vol 5, No 1 (2022): Desember 2022
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/petanda.v5i1.3368

Abstract

Penelitian ini memiliki arti penting karena berkontribusi pada pemahaman mengenai dampak kenaikan harga energi terhadap perilaku dan sikap konservasi energi di kalangan rumah tangga terutama rumah tangga berpendapatan menengah, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dan sikap tersebut. Pendekatan penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang pengalaman dan sudut pandang para partisipan. Data dikumpulkan menggunakan wawancara semi-terstruktur. Untuk menganalisis data, Atlas.Ti digunakan untuk membuat tema dari jawaban partisipan. Hasil penelitian menyoroti pentingnya persepsi kontrol perilaku dalam menentukan pilihan rumah tangga dan pentingnya mempertimbangkan ketersediaan dan aksesibilitas solusi hemat energi yang disesuaikan dengan keadaan rumah tangga. Temuan penelitian ini mempunyai penerapan praktis bagi pembuat kebijakan dan penyedia energi yang berupaya mendukung rumah tangga dalam menerapkan praktik energi berkelanjutan.
TRANSFORMATION OF MARKETING ROLE STRATEGY IN REALIZING PURCHASE INTENTION Jubery Marwan; Paiman Raharjo; T. Herry Rachmatsyah; Zahera Mega
International Journal of Application on Economics and Business Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus 2023
Publisher : Graduate Program of Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/ijaeb.v1i3.1640-1653

Abstract

The transformation of marketing role strategy through social media is very decisive. This technology raises the views and mindset of society radically, whereas the society is very dependent on the technology used. On the other way, producers have their own views on the involvement of social media in influencing people's purchase intention in possible ways. Through the role of public figures or celebrities, promotion through social media can increase consumer purchase intention. This study aims to analyze the transformation of the role of marketing strategy in realizing consumer purchase intention. The sampling method used quantitative methods with a sample of 98 culinary tourism doer. Where the entire population is used as a sample. The results of the analysis show that; there is an influence of marketing strategy on purchase intention through celebrity endorsement variable.
EFEKTIFITAS PENGAWASAN KOMISI XI DPR RI PADA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOMITE PENANGANAN COVID – 19 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (KPCPEN) TAHUN 2021 Ulil Albab; T. Herry Rachmatsyah; Harry Nenobais
PUBLIKA: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 8, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/jp.v8i2.4004

Abstract

Pandemi covid-19 berdampak buruk terhadap Kesehatan dan perekonomian. Pemerintah bekerja keras untuk memutus mata rantai persebaran virus sekaligus memulihkan roda perekonomian. Salah satunya dengan membuat kebijakan Komite Penanggulanangan Covid-19 Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN). Kebijakan KPC PEN di tahun 2021 meningkat disbanding tahun 2020. Pemerintah merasa PEN berkontribusi baik terhadap Kesehatan maupun perekonomian negara. Untuk memastikan implementasi kebijakan PEN di tahun 2021 perlu diukur sejauh mana efektifitas dari aspek pengawasan, terutama yang dilakukan oleh Komisi XI DPR RI. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan paradigma konstruktivis. Pada penelitian ini penulis menganalisa bagaimana efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Komisi XI DPR RI pada kebijakan PEN tahun 2021. Sumber data penelitian ini diambil dari wawancara Anggota maupun Tenaga Ahli Komisi XI DPR RI. Adapun hasil penelitian ini adalah Komisi XI DPR RI melakukan pengawasan pada kebijakan KPC PEN tahun 2021 secara efektif. Hal ini dibuktikan dengan ukuran yang dikutip dari teori Gibson berupan tujuan, sistem dan stakeholder. Dalam ukuran tujuan, Komisi XI DPR RI memiliki tujuan yang sama dengan program PEN, sedangkan secara sistem, Komisi XI DPR RI berperan dari awal, proses hingga outputnya dan bertimbal balik secara simulta. Adapun ukuran stakeholdernya semua bekerjasama dengan tujuan yang sama yaitu menyelamatkan kesehatan dan ekonomi masyarakat Indonesia. Untuk pengawasan yang dilakukannya adalah langsung kepada mitra kerja dan masyarakat serta preventif memberi masukan, arahan serta menciptakan problem solving agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dukungannya berupa dapat melakukan pengawasan jarak jauh secara daring namun hambatannya jaringan internet di Indonesia belum merata.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-VOTING PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN SLEMAN Dian Fitri Nugrahayu; Budiharjo Budiharjo; T Herry Rachmatsyah
PUBLIKA: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 10, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/jp.v10i1.4355

Abstract

E-voting merupakan produk kebijakan publik sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Sleman untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa pada masa pandemi Covid-19 serta untuk meneguhkan Kabupaten Sleman sebagai Smart City atau Smart Regency.Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus yang dilaksanakan di Kalurahan Sariharjo dan Kalurahan Sardonoharjo dimana data diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi yang mendukung teori implementasi kebijakan menurut George Edward III dengan unit analisis komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.Hasil penelitian menggambarkan bahwa implementasi kebijakan sistem e-voting Pilkades serentak pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Sleman tahun 2021 belum berjalan dengan baik karena masih ada beberapa kendala diantaranya komunikasi yang kurang menyeluruh, pelayanan bagi warga yang tidak mampu datang ke TPS membutuhkan waktu yang cukup lama, serta adanya beberapa warga di lingkungan perumahan yang partisipasinya rendah dalam Pemilihan Kepala Desa. Namun secara umum penggunaan e-voting dianggap lebih efisien karena proses pemilihan dan penghitungan suara lebih cepat, hasil lebih akurat, menghemat biaya pencetakan dan pengiriman kertas suara, partisipasi meningkat, dan meminimalisir terjadinya kecurangan. Selain itu penggunaan e-voting pada Pemilihan Kepala Desa juga memberi manfaat dapat mencegah penyebaran Covid-19 karena prosesnya yang cepat sehingga menghindari kerumunan.
PENGARUH MOTIVASI DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PERSONEL YONIF 403/WP JOGJAKARTA T. Herry Rachmatsyah; Andriono Basuki
PUBLIKA: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 7, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/jp.v7i1.1365

Abstract

Sumber daya manusia memiliki banyak faktor yang sangat mempengaruhi terhadap perjalanannya suatu organisasi. Oleh sebab itu, Sumber Daya Manusia yang berkualitas sangatlah di perlukan terhadap kemajuan organisasi tersebut supaya dapat berjalan efektif dan efisien. Untuk  mempersiapkan  sumber  daya  manusia  tidak  hanya  dilihat  dari segi  kuantitasnya  saja,  sebab  dengan  tersedianya  sumber  daya  manusia  yang yang  cukup  banyak  belum  tentu  merupakan  jaminan  hasil  yang  efektif  dan efisien.  Hasibuan (2010:10) mengemukakan bahwa : “Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi, karena manusia menjadi perencana, pelaku, dan penentu terwujudnya tujuan  orgnisasi. Sedangkan menurut Terry seperti yang dikutip oleh Hasibuan (2002: 198) menjelaskan bahwa, Motivasi adalah keinginan yang terdapat pada diri seseorang individu yang merangsangnya untuk tindakan-tindakan. Pengertian motivasi yang dikemukakan Terry lebih bersifat internal, karena faktor pendorong itu munculnya dari dalam diri seseorang yang merangsangnya untuk melakukan tindakan.
ANALISIS PENERAPAN KEBIJAKAN WORK FROM HOME DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI PADA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN DI SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI Dita Kurnia Utami Putri; T Herry Rachmatsyah; Harry Nenobais
PUBLIKA: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 10, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/jp.v10i1.4356

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan kebijakan, hambatan-hambatan dan upaya dalam mengefektifkan kebijakan work from home guna meningkatkan kinerja pegawai pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Adapun maksud dan tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan kebijakan work from home dalam meningkatkan kinerja pegawai pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri beserta hambatan dan solusi yang dilakukan guna mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan rancangan pendekatan postpositivisme, yaitu modifikasi dari pendekatan positivisme. Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang yang berasal dari Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan, yaitu: (1) Penerapan kebijakan work from home pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, sudah sesuai dengan surat tugas yang dibuat bagi setiap pegawai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Pelaksanaan work from home juga berjalan secara fleksibel disesuaikan dengan beban kerja masing-masing pegawai. (2) Hambatan yang ditemukan dalam penerapan kebijakan work from home pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, antara lain masih banyak pekerjaan yang secara administratif belum bisa dilaksanakan secara daring, koordinasi kerja antar unit menjadi terkendala, dan perbedaan suasana kerja antara bekerja di kantor dengan bekerja dari rumah. (3) Upaya yang dilakukan guna meningkatkan kinerja pegawai selama penerapan kebijakan work from home pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, antara lain dengan memperhatikan work-life balance pegawai, menghindari kontrol yang berlebihan terhadap kegiatan pegawai, adanya garansi akses terhadap perangkat teknologi, dan adanya evaluasi kinerja pegawai secara berkala.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DI DESTINASI WISATA KEPULAUAN SERIBU DKI JAKATA T. Herry Rachmatsyah
PUBLIKA: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 9, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/jp.v9i1.4053

Abstract

Destinasi wisata Kepulauan Seribu sebagai salah satu destinasi wisata alam utama bagi para wisatawan menghadapi beberapa masalah yang berdampak buruk bagi keberlanjutannya di masa depan. Masalah-masalah tersebut di antaranya adalah keterbatasan air bersih, kepadatan penduduk, kurangnya lahan pemakaman, keterbatasan jumlah dermaga, dan banyaknya sampah. Masalah-masalah ini seharusnya tidak terjadi mengingat pada tahun 2016, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan yang berisi kriteria-kriteria yang sudah mengadopsi standar internasional pariwisata berkelanjutan dari Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Penelitian ini ingin mengetahui kriteria- kriteria standar pariwisata berkelanjutan mana saja yang sudah dan belum diimplementasikan di destinasi wisata Kepulauan Seribu. Data dikumpulkan melalui observasi, tinjauan dokumen, kuesioner, dan wawancara dengan responden yang terdiri dari 51 orang pengelola wisata yang berlokasi di pulau hunian, pulau cagar budaya, dan pulau resor yang ada di Kepulauan Seribu. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa belum semua implementasi indikator pariwisata berkelanjutan memenuhi standar.
ANALISIS FORMULASI KEBIJAKAN TERHADAP KEBERADAAN OJEK ONLINE DI INDONESIA Alnixon Star Francisco; T. Herry Rachmatsyah
PUBLIKA: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 7, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/jp.v7i1.1367

Abstract

Dalam dunia yang semakin berkembang ini, transportasi sebagai tatanan mobilitas sosial, budaya, ekonomi, dituntut untuk lebih cepat, lebih handal, dan lebih efisien dengan daya saing yang tinggi. Karena masalah transportasi harus lebih dieperhatikan perkembangannya sehingga dalam hal ini, para pelaku usaha maupun pemerintah harus bisa lebih mendalam menghadapi permasalahan yang ada terkait perangkutan atau transportasi baik dilingkup daerah maupun nasional. Secara normatif, keberadaannya belum diatur oleh undang-undang bukan berarti melanggar undang-undang, jika ditinjau dari aspek kemanfaatan, moda transportasi berbasis online justru sangat membantu masyarakat luas, terutama kalangan menengah-bawah yang terbantu mendapatkan pekerjaan sehingga mengurangi pengangguran untuk menggeliatkan ekonomi kerakyatan. Penelitian ini untuk menganalisis formulasi kebijakan terhadap keberadaan ojek online. Dengan menggunakan teori mustopadjaja tujuh tahapan perumusan yaitu pengkajian persoalan,penentuan tujuan, perumusan alternatf, penyusunan model,penentuan kriteria,penilaian alternatif,penyusunan rekomendasi. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Hasil penelitian peneliti bahwa perumusan kebijakan belum menjangkau akar permasalahan dengan kata lain kebijakan yang diambil saat ini dengan peranturan Menteri Perhubungan kontradiksi dengan Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.