Septha Suseka
STKIP Persada Khatulistiwa Sintang

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

PENGARUH PROGRAM PEMERINTAH TENTANG KERJA NYATA TERHADAP PENINGKATAN KINERJA SUMBER DAYA MANUSIA Septha Suseka
JURNAL PEKAN : Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol 3, No 1 (2018): JURNAL PEKAN
Publisher : STKIP Persada Khatulistiwa Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31932/jpk.v3i1.146

Abstract

Kerja nyata merupakan semboyan atau jargon dari pemerintahan Ir. Joko Widodo sebagai janji kampanye saat Pemilihan Presiden Republik Indonesia. Kerja nyata dalam hal ini adalah kerja yang benar-benar menghasilkan (nyata atau ada terlihat), bukan hanya kerja asal-asalan. Memang selama ini banyak pegawai negeri ataupun pegawai swasta yang asal-asalan kerja dan tidak ada menghasilkan sesuatu ataupun memenuhi target yang diharapkan. Sehingga dengan adanya semboyan atau jargon “Kerja Nyata” diharapkan seluruh masyarakat harus benar-benar berusaha dan/atau bekerja dengan hasil yang baik atau kata kerja dengan bersungguh-sungguh sesuai tugas yang diembannya, jangan kerja asal bapak senang (ABS). Kinerja sumber daya manusia pasti ada hubungan dengan kerja nyata, tanpa adanya sumber daya manusia kerja nyata tidak akan tercapai. Demikian pula kinerja, dengan adanya kinerja yang baik maka kerja nyata sudah pasti terlaksana. Jadi kinerja sumber daya manusia yang baik sesuai fungsi dan wewenangnya dipastikan kerja nyata yang dicita-citakan oleh pemimpin kita pasti akan terealisasi. Disinilah pengawasan pemerintah diperlukan untuk memantau kinerja sumber daya manusia ditingkat pusat hingga daerah. Pengawasan ini bisa langsung dilakukan oleh kepala pemerintahan, kepala daerah, kementerian terkait ataupun pimpinan dari masing-masing lembaga atau dinas bersangkutan. Pengawasan juga diikuti pembinaan dan bila perlu pemberian sanksi agar kinerja sumber daya manusia menjadi lebih baik disetiap lini lembaga atau dinas dalam pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Sedangkan untuk pegawai swasta untuk pengawasan kinerja sumber daya manusia nya dilakukan oleh otoritas yang ditunjuk. Namun apapun pekerjaan kita mau sebagai pegawai negeri atau pun sebagai pegawai swasta, kinerja harus ditingkatkan lebih baik agar pencapaian program pemerintah tentang Kerja Nyata akan terealisasi dan pelayanan terhadap masyarakat pun akan lebih baik.Kata Kunci: Kerja Nyata dan Kinerja Sumber Daya Manusia
ANALISIS PEMAHAMAN SISWA TERHADAP NILAI-NILAI PANCASILA PADA PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN KELAS XI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KETUNGAU TENGAH TAHUN PELAJARAN 2019/2020 Juri Juri; Septha Suseka; Apoy Apoy
JURNAL PEKAN : Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol 5, No 1 (2020): Jurnal PEKAN
Publisher : STKIP Persada Khatulistiwa Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31932/jpk.v5i1.707

Abstract

Abstrak Tujuan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan Pemahaman Siswa Terhadap  Nilai-nilai Pancasila Pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ketungau Tengah. Untuk mendeskripsikannya melalui pembinaan jam sekolah dan menerapkannya di lingkungan sekolah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang dipelajari pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ketungau Tengah, untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriftif kualitatif dengan bentuk penelitian studi kasus. Kemudian teknik yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dalam penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Pemahaman siswa terhadap Nilai-nilai Pancasila melalui proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan mencoba menerapkannya di lingkungan sekolah dan menerapkannya sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. 2) menanamkan nilai-nilai Pancasila mengikuti upacara bendera setiap hari senin maupun saat memperingati hari besar nasional, kerja kelompok. 3) faktor pendukung mewujudkan visi misi sekolah dengan menerapkan tata tertib sekolah dengan adanya kebijakan kepala sekolah. Faktor penghambatnya siswa belum mengerti dan tidak mempunyai niat dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila yang seharusnya diterapkan, meskipun sudah diarahkan oleh gurunya kurangnya rasa peduli mereka terhadap guru dan nilai-nilai Pancasila tersebut, sehingga menghamat penerapan dan penanaman nilai-nilai Pancasila tersebut, maka dari itu perlu lebih dalam mereka memahami nilai-nilai Pancasila tersebut guna untuk menerapkan dan menanamkannya di lingkungan sekolah. Kata kunci: Pemahaman Siswa, Nilai-nilai Pancasila. 
PRAMUKA DALAM MEMBENTUK KARAKTER KEBANGSAAN SEBAGAI BAGIAN CIVIC DISPOSITION SISWA DI MTS NURUL MA’ARIF 1 DEDAI Sapto Purnomo; Juri Juri; Septha Suseka; Edo Abdullah
JURNAL PEKAN : Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol 8, No 2 (2023): JURNAL PEKAN
Publisher : STKIP Persada Khatulistiwa Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31932/jpk.v8i2.3000

Abstract

Character education is an important part of education. The purpose of this study is to describe scout activities in shaping national character as part of the civic disposition of students at MTs Nurul Ma'arif 1 Dedai. This research uses qualitative descriptive method with descriptive research form. Data collection uses observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques include data collection, data reduction, data presentation, and conclusions. From the results of this study found: 1). The strategy used in the implementation of extracurricular scouts is good. 2). Scout extracurricular activities at MTs Nurul Ma'arif 1 Dedai play an important role in shaping national character as part of civic disposition, namely shaping students' religious, honest and disciplinary values. 3). The obstacles faced by the coach are different student characters, facilities and infrastructure supporting scout activities and less optimal time in scout activities.  Keywords: Scout, National Character, Civic Disposition.   
PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS PADA KANTOR UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH SINTANG) Septha Suseka
JURNAL PEKAN : Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol 2, No 1 (2017): JURNAL PEKAN
Publisher : STKIP Persada Khatulistiwa Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31932/jpk.v2i1.196

Abstract

Masalah dalam  penelitian  ini adalah apa sajakah faktor-faktor penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang ada pada Kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Sintang. Adapun tujuan penelitian ini adalah menelaah faktor-faktor yang memungkinkan tercapainya atau bahkan terlampauinya target penerimaan pendapatan daerah yang dibebankan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Sintang dan mencari titik tolak upaya pencarian sumber dana lain bagi peningkatan penerimaan pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Analisis Faktor-Faktor Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dapat dilihat dari pertama objek dan kedua subjek Pajak Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Undang – Undang Nomor: 22 Tahun 2000 tentang Pokok –Pokok Pemerintahan di Daerah ; Undang – Undang Nomor: 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 27 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ; dan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor: 5 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Faktor pendukung penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yaitu dengan melaksanakan operasional ke kecamatan-kecamatan tertentu di Kabupaten Sintang, sedangkan faktor penghambat penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor dengan tepat waktu yang mengakibatkan banyaknya tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor sehinga perlu ditingkatkan kreatifitas pegawai Dinas Pendapatan Daerah Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Sintang untuk membuat program “Jemput Bola” kepada para Wajib Pajak didaerah terpencil dan mendirikan gerai-gerai disetiap kecamatan serta SAMSAT Keliling “SAMSAT Corner” diwilayah Kabupaten Sintang. Semoga tujuan pembangunan di Kalimantan Barat umumnya dan Kabupaten Sintang khususnya akan tercapai apabila adanya peningkatan pendapatan pajak setiap tahunnya. Kata Kunci: Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor  
PROSES EVALUASI KEBIJAKAN RESTRIBUSI PARKIR DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EVALUASI RESTRIBUSI PARKIR Septha Suseka
JURNAL PEKAN : Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol 5, No 2 (2020): Jurnal PEKAN
Publisher : STKIP Persada Khatulistiwa Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31932/jpk.v5i2.937

Abstract

Masalah dalam penelitian ini adalah Evaluasi Kebijakan Restribusi Parkir Pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang. Dari permasalahan penelitian tersebut tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui proses Evaluasi Kebijakan Restribusi Parkir dan faktor-faktor yang mempengaruhi Evaluasi Restribusi Parkir. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang, pegawai pada Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sintang dan petugas parkir. Tehnik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan studi dokumentasi, kemudian alat dalam pengumpulan data yaitu pedoman wawancara dan pedoman observasi. Sedangkan analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Evaluasi Kebijakan Restribusi Parkir dapat dilihat dari Pertama, objek dan subjek restribusi serta pengukuran tingkat penggunaan jasa. Objek dapat digolongkan kepada restribusi jasa umum yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 27 Tahun 2006, hal tersebut tak lepas dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Kedua, struktur dan besaran tarip pajak. Ketiga, azas dan tata cara pemungutan restribusi. Keempat, sistim pembayaran dan tanda buku pembayaran. Dan Kelima, penyelidikan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi Evaluasi Restribusi Parkir di Kabupaten Sintang dan faktor penghambatnya kurang kesadaran pengguna kendaraaan, kualitas dan kemampuan petugas parkir. Sedangkan faktor pendukung pembangunan sarana fisik yang memadai serta partisipasi masyarakat secara menyeluruh.Kata Kunci:Evaluasi, Kebijakan, Restribusi Parkir