Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.686
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Batulis Civil Law Review JURNAL SAINS, SOSIAL DAN HUMANIORA West Science Law and Human Rights
Agustinus Jonas Sahetapy
Universitas Dr. Djar Wattiheluw
Humanities Earth & Planetary Sciences Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
The Effectiveness of Indonesia's Anti-Corruption Law on Legal Reform and Implementation Ardy Gunawan Tomagola; Wahid Yaurwarin; Jakobus Anakletus Rahajaan; Agustinus Jonas Sahetapy; Reni Wahyuni Kalauw
West Science Law and Human Rights Vol. 2 No. 03 (2024): West Science Law and Human Rights
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wslhr.v2i03.1129

Abstract

This study examines the efficacy of Indonesia's anti-corruption legislation in the wider framework of legislative restructuring and its execution. The paper investigates the legal frameworks and regulatory measures implemented to combat corruption, using a normative juridical analysis. The primary objective is to examine the impact of these laws on legal reform, evaluate their enforcement, and highlight the problems encountered in their practical implementation. The results demonstrate substantial advancements in legislative actions, but also underscore enduring barriers in execution, such as legal ambiguities, administrative stagnation, and corruption within law enforcement entities. This study highlights the importance of implementing comprehensive legal reforms and strong policies to improve the effectiveness of anti-corruption measures in Indonesia. Guidelines are given to promote future anti-corruption efforts by improving the legislative framework, increasing institutional capability, and cultivating political backing.
Pelaksanaan Kontrak Kerja Antara Pekerja dengan Perusahaan J. Sahetapy, Agustinus.
JURNAL SAINS SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH) Vol 2 No 1 (2022): JSSH : Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Penellitian, Pengabdian dan Publikasi (LP3M), UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52046/jssh.v2i1.1155

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja antara pekerja dengan PT. Wahana Kencana Mineral (WKM) Halmahera Timur, apa faktor-faktor penyebab sengketa dalam perjanjian antara pekerja dengan PT. Wahana Kencana Mineral (WKM) Halmahera Timur dan bagaimana penyelesaian sengketa dalam perjanjian antara pekerja dengan PT. Wahana Kencana Mineral (WKM) Halmahera Timur. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Untuk meningkatkan produktivitas dan hubungan yang harmonis, dinamis dan berkeadilan antara Direksi dan Karyawan, maka PT. Wahana Kencana Mineral (WKM) Halmahera Timur memandang perlu menyusun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang rumusnya memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban antara Direksi dan Karyawan.Faktor-faktor yang menyebabkan sengketa dalam perjanjian antara pekerja dengan PT. Wahana Kencana Mineral (WKM) Halmahera Timur. Faktor-faktor yang menyebabkan sengketa dalam perjanjian antara pekerja dengan PT. Wahana Kencana Mineral (WKM) Halmahera Timur. Diantaranya yaitu tindakan wanprestasi, perbuatan melawan hukum, dengan sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik Perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi Perusahaan. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dimuat pasal 64 pada PKB antara PT. Wahana Kencana Mineral (WKM) Halmahera Timur dengan Serikat Pekerja PT. Wahana Kencana Mineral (WKM) Halmahera Timur.
Pelaksanaan Kontrak Kerja Antara Pekerja Dengan Perusahaan (Studi pada PT. Wahana Kencana Mineral (WKM) Halmahera Timur) J. Sahetapy, Agustinus.
JURNAL SAINS SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH) Vol 1 No 2 (2021): JSSH : Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Penellitian, Pengabdian dan Publikasi (LP3M), UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52046/jssh.v1i2.1411

Abstract

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Dalam pelaksanaan kontrak kerja antara pekerja dengan perusahaan di PT. Wahana Kencana Mineral (WKM) Halmahera Timur adalah berupa perjanjian kerja bersama (PKB). Untuk meningkatkan produktivitas dan hubungan yang harmonis, dinamis dan berkeadilan antara Direksi dan Karyawan, maka PT. Wahana Kencana Mineral (WKM) Halmahera Timur memandang perlu menyusun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang rumusnya memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban antara Direksi dan Karyawan.Faktor-faktor yang menyebabkan sengketa dalam perjanjian antara pekerja dengan PT. Wahana Kencana Mineral (WKM) Halmahera Timur. Faktor-faktor yang menyebabkan sengketa dalam perjanjian antara pekerja dengan PT. Wahana Kencana Mineral (WKM) Halmahera Timur. Diantaranya yaitu tindakan wanprestasi, perbuatan melawan hukum, dengan sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik Perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi Perusahaan. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dimuat pasal 64 pada PKB antara PT. Wahana Kencana Mineral (WKM) Halmahera Timur dengan Serikat Pekerja PT. Wahana Kencana Mineral (WKM) Halmahera Timur.
Penerapan Sanksi Pidana dan Tindakan terhadap Anak Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak J. Sahetapy, Agustinus.
JURNAL SAINS SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH) Vol 3 No 1 (2023): JSSH : Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Penellitian, Pengabdian dan Publikasi (LP3M), UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52046/jssh.v3i1.1541

Abstract

Tindak Pidana merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Apabila seseorang melakukan Tindak Pidana maka perbuatannya tersebut harus dipertanggungjawabkan. Ada 2 (dua) kasus anak yang dibahas oleh penulis yakni kasus anak yang dijatuhi Sanksi Pidana dalam Studi Kasus Putusan Nomor 08/Pid.SusAnak/2014/PN.Tte dan kasus anak yang dijatuhi Tindakan dalam Studi Kasus Putusan Nomor 114/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Tte. Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada 2 putusan pengadilan yakni Nomor 08/Pid.Sus Anak/2014/PN.Tte telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 71 ayat 1 huruf e yakni Penjatuhan Sanksi Pidana yang berupa penjara selama 7 bulan dan Putusan Nomor 114/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Tte telah sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Ayat 2 dan Pasal 82 ayat 1 huruf a yakni Penjatuhan Tindakan yang berupa pengembalian kepada orang tua dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik dan Berwibawa (Good and Cleen Governance) J. Sahetapy, Agustinus.
JURNAL SAINS SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH) Vol 2 No 2 (2022): JSSH : Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Penellitian, Pengabdian dan Publikasi (LP3M), UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52046/jssh.v2i2.1588

Abstract

Tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip Good Governance and Clean Government, maka Pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien. Untuk itu perlu didukung sistem pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penjualan Produk Obral J. Sahetapy, Agustinus.
JURNAL SAINS SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH) Vol 2 No 2 (2022): JSSH : Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Penellitian, Pengabdian dan Publikasi (LP3M), UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52046/jssh.v2i2.1589

Abstract

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Pelaku usaha dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang. Tetapi, sebagian besar dari penjualan produk dengan cara obral melanggar hak-hak konsumen, yang pada akhirnya, konsumen juga yang menderita kerugian.
Legal Analysis of the Determination of Substitute Heirs According to the Compilation of Islamic Law Sahetapy, Agustinus Jonas
JURNAL SAINS SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH) Vol. 4 No. 2 (2024): JSSH : Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Penellitian, Pengabdian dan Publikasi (LP3M), UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52046/jssh.v4i2.2332

Abstract

This writing aims to determine the position of grandchildren as substitute heirs in the Islamic inheritance system according to the Compilation of Islamic Law and the legal considerations of Judges in determining substitute heirs. The position of grandchildren as substitute heirs in the Islamic inheritance system according to the Compilation of Islamic Law based on Article 185 paragraph (1), a person can inherit because the replacement of place is the person who is replaced by his child must have died earlier than the testator and the person who is replaced by his child is an heir if he were still alive. In addition, the most important requirement is that both the actual heir and the successor heir must be Muslim. In addition, the background of the application for determination of heirs is also for the benefit of third parties who want to buy the inheritance so that to prevent problems in the future, it is necessary to determine the heirs.
The Effectiveness of Indonesia's Anti-Corruption Law on Legal Reform and Implementation Tomagola, Ardy Gunawan; Yaurwarin, Wahid; Rahajaan, Jakobus Anakletus; Sahetapy, Agustinus Jonas; Kalauw, Reni Wahyuni
West Science Law and Human Rights Vol. 2 No. 03 (2024): West Science Law and Human Rights
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wslhr.v2i03.1129

Abstract

This study examines the efficacy of Indonesia's anti-corruption legislation in the wider framework of legislative restructuring and its execution. The paper investigates the legal frameworks and regulatory measures implemented to combat corruption, using a normative juridical analysis. The primary objective is to examine the impact of these laws on legal reform, evaluate their enforcement, and highlight the problems encountered in their practical implementation. The results demonstrate substantial advancements in legislative actions, but also underscore enduring barriers in execution, such as legal ambiguities, administrative stagnation, and corruption within law enforcement entities. This study highlights the importance of implementing comprehensive legal reforms and strong policies to improve the effectiveness of anti-corruption measures in Indonesia. Guidelines are given to promote future anti-corruption efforts by improving the legislative framework, increasing institutional capability, and cultivating political backing.
Makasusue as an Instrument of Customary Legitimacy: A Study on the Practice of Child Acknowledgment in the Soa Matoke Community Sahetapy, Agustinus Jonas; Niapele, Sarifah
Batulis Civil Law Review Vol 7, No 1 (2026): VOLUME 7 ISSUE 1, MARCH 2026
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/ballrev.v7i1.3327

Abstract

Introduction: The issue of recognizing children born outside formal marital bonds remains a critical concern within indigenous communities, particularly when traditional values clash with the provisions of the state's positive legal system. In this context, the Soa Matoke indigenous community has developed its own mechanism known as makasusue, which serves as a means of resolution and social legitimization.Purposes of the Research: This study aims to examine and analyze the practice of makasusue as a customary instrument of legitimacy in the process of child recognition within the Soa Matoke community. The makasusue tradition holds a significant position in the social structure of the community, as it forms the basis for recognizing the identity and status of children born outside of formal marriage. This research seeks to explore how the makasusue mechanism is implemented, the customary values that underpin it, and its relevance to the principles of national law regarding child recognition.Methods of the Research: The research employs a qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews with traditional leaders, soa heads, parents involved in the makasusue ritual, and other relevant parties, as well as participatory observation of makasusue practices in the field. The data are also supported by a review of customary documents and relevant regulations.Results Main Findings of the Research: The findings indicate that makasusue functions not only as a means of social reconciliation but also as a customary legal mechanism that provides social recognition and kinship rights to the child. This tradition represents a concrete manifestation of living law within indigenous society, although it continues to face challenges in its harmonization with Indonesia's positive legal system.
Co-Authors Ardy Gunawan Tomagola Jakobus Anakletus Rahajaan Kalauw, Reni Wahyuni Niapele, Sarifah Rahajaan, Jakobus Anakletus Reni Wahyuni Kalauw Tomagola, Ardy Gunawan Wahid Yaurwarin Yaurwarin, Wahid