Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Konsep dan Tantangan Zona Kuliner Halal Aman dan Sehat Perspektif Maqasid Al-Syariah Sovi Santri Susanti; Nurjannah Septyanun; Yulias Erwin
As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol 6 No 3 (2024): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga (In Press)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v6i3.7167

Abstract

The existence of a halal, safe and healthy culinary zone is one of the things that supports economic development. With the existence of a halal culinary area, we can provide services that can guarantee that the food and drinks consumed are halal, healthy and comfortable for visitors. Consuming halal, safe and healthy food is a consumer's right, regardless of ethnicity, race, religion or economy. The halal, safe and healthy culinary zone is not only a place to eat, but also a tourist destination. The aim of this research is to analyze the concept and challenges of the Safe and Healthy Halal Culinary Zone from the Maqashid Al-Syariah perspective. This research uses qualitative research methods, namely research that aims to gain understanding, develop theories, and describe complex related problems. The sources used in qualitative research are only secondary data consisting of written form (library), including primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This research also uses a conceptual approach and a statutory approach. The results of the research are that the challenges faced by Indonesia are the lack of halal awareness among Indonesian society, the existence of problems in implementing the Halal Product Guarantee Law and the low awareness of Indonesian society to compete. Through this research, it is hoped that many groups will become increasingly aware of the importance of the halal industry so that they can support efforts to advance the Indonesian halal industry. By looking at these potentials and challenges, the government is advised to further promote education for business actors about the importance of maintaining and guaranteeing the quality of goods and services offered to the public, especially regarding guarantees of halalness considering that the majority of Indonesia's population is Muslim. Apart from that, there needs to be assistance for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the halal certification process.conclusions. 250 words maximum. Abstract should only be typed in one paragraph and in one column format.
Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Di Sektor Agraria Perspektif Kepastian Hukum Dan Keadilan Ihsan, Samsul; Rina Rohayu Harun; Yulias Erwin
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i1.205

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Bagaimana Tipologi Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Di Sektor Agraria dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah nelayan Perspektif Kepastian Hukum Dan Keadilan dan Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam penerbitan sertifikat tanah bagi nelayan di Indonesia dapat mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan, Metode yang digunakan adalah Penelitian hukum normatif yang mengkaji putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi dalam sektor agraria, terutama dalam penerbitan sertifikat tanah untuk nelayan, berdampak besar terhadap kepastian hukum dan keadilan. Berdasarkan analisis beberapa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), penerapan kepastian hukum dan keadilan sangat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem pertanahan di Indonesia. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi dan pengembalian hak tanah yang diambil secara ilegal merupakan langkah penting untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai prinsip hukum yang berlaku. Penegakan hukum yang konsisten akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan publik terhadap sistem hukum, sekaligus memastikan perlindungan hak-hak nelayan dan meningkatkan keadilan sosial serta ekonomi. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif tidak hanya menguntungkan pihak yang dirugikan langsung, tetapi juga memperkuat integritas sistem hukum dan menciptakan pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan.Kata kunci: Tindak pidana; korupsi; agraria; kepastian hukum; keadilan.
Sosialisasi Hukum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pemakaman Di Kota Mataram: Socialization of Regional Regulation Number 5 of 2018 Concerning Cemetery Management in Mataram City Firzhal Arzhi Jiwantara; Siti Hasanah; Yulias Erwin; Usman Munir; Shinta Primasari; Nasaruddin
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 5: Mei 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i5.7623

Abstract

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk Sosialisasi Perda bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam pengelolaan lahan pemakaman umum di kota Mataram. disamping berperan sebagai regulator kota Mataram dalam mengelola pemakaman umum dan juga peran sebagai fasilitator konsep penyedia lahan tidak sekedar sebagai institusi pelayanan masyarakat tetapi dalam masyarakat yang demokrasi memiliki peran pokok yaitu penyedia fasilitas dan sarana prasarana. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sifat penelitiannya bersifat deskriptif-analitik. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer yang diperoleh dari hasil diskusi, sumber data sekunder yang diperoleh dari buku-buku dan sumber lainnya yang berkaitan dengan pemakaman dan sumber data tersier. Dan teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil sosialisasi ini menunjukkan semakin meningkatnya pemahaman masyarakat kota mataram tentang pengaturan pengelolaan pemakaman berdasarkan peraturan daerah.
Critical Study of the Characteristics of the Judicial Decision on the Judicial Review of Supreme Court Decision Number 72 P/HUM/2022 on the Minimum Wage Septyanun, Nurjannah; Yogi Hadi Ismanto; Dwi Martini; Yulias Erwin
Jurnal Jurisprudence Vol. 13, No. 1, June 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v13i1.1867

Abstract

ABSTRACT  Purpose of study: This study aims to analyze the conflict of norms in the Regulation of the Minister of Manpower Number 18/2022 and Government Regulation Number 36/2022 on the Minimum Wage Determination Method. As a result of the conflict, losses will be borne by business actors on the increasing minimum wage based on Government Regulation Number 36/2021 and the Regulation of Minister of Manpower Number 18/2022. This creates legal uncertainty for business actors and laborers. Methodology: This study was conducted using the normative (doctrinal) research method with the approach of legislation and legal reasoning. Data sources were taken from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials using descriptive analysis and analytical critical thinking. Results: The Regulation of the Minister of Manpower contradicts the Law on Manpower in conjunction with Law on Job Creation. The conflict rose because the Manpower Law in conjunction with the Job Creation Law, has limited some of the additional advances of the Wage Determination Law to only the Government Regulation level. Special subjects are: 1) the procedure of the minimum wage regulation; and 2) the formula of the minimum wage calculation. On the judicial review, the judges declared the objection to the judicial review of the petitioner unacceptable. The lawsuit was deemed premature because the Regulation in lieu of Job Creation Law has not reached inkracht (permanent legal force). Applications of this study: This will be useful and beneficial for the development of legal science, especially aspects of legal reasoning involving court decisions. The results are also practical for businesses and laborers when using the methods of determining the legal and fair minimum wage. Novelty/Originality of this study: Judge's Legal reasoning in decision number 72 P/HUM/2022 on Minimum wage was not one of the objection points of the petitioners or the answer to them. A judicial decision outside of a lawsuit, or so-called ex parte decision, is a decision taken by the court without involving the parties to the trial. Keywords: Characteristics of Judge's Decision, Judicial Review, Minimum Wage Method  ABSTRAK  Tujuan: Untuk menganalisis pertentangan norma pada Permenaker Nomor 18/2022 dengan PP Nomor 36/2021, materi pokoknya terkait metode penetapan upah minimum. Akibat pertentangan tersebut, maka kerugian bagi pelaku usaha terhadap perbandingan kenaikan upah minimum berdasarkan PP 36/2021 dengan Permenaker 18/2022. Hal tersebut berdampak kepada ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan pekerja. Metodologi: Metode penelitian normative doctrinal, dengan pendekatan Perundang-undangan, dan pendekatan penalaran hukum. Sumber data berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Menggunakan analisis deskriptif analitis dan critical thinking. Temuan: Ketentuan Permenaker bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan juncto UU Cipta Kerja. Pertentangan tersebut, karena UU Ketenagakerjaan juncto UU Cipta Kerja telah membatasi beberapa pengaturan lanjutan dibawah UU terkait pengupahan hanya pada tingkat PP. Berlaku materi muatan yaitu: 1) tata cara penetapan upah minimum; dan 2) formula perhitungan upah minimum. Pada uji materiil, putusan Hakim, Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon tersebut tidak dapat diterima. Gugatan dianggap masih premature, karena Perpu Cipta Kerja belum incrah. Kegunaan: Berguna dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya aspek penalaran hukum dengan objek kajian putusan pengadilan. Berguna bagi pelaku usaha dan pekerja dalam pemilihan metode penetapan upah minimum, yang berkepastian hukum dan berkeadilan Kebaruan/Orisinalitas: Legal reasoning hakim pada putusan nomor 72 P/HUM/2022 tentang Upah Minimum, bukan merupakan salah satu poin keberatan para pemohon maupun poin jawaban dari termohon. Putusan Hakim, diluar gugatan atau disebut ex parte decision, yaitu keputusan yang diambil oleh pengadilan tanpa melibatkan para pihak dalam persidangan.   Kata Kunci: Karakteristik Putusan Hakim, Uji Materiil, Metode Upah Minimum