Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.197
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum The Juris Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Kompilasi Hukum Collegium Studiosum Journal Commerce Law
Rina Rohayu Harun
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
ANALISIS ASPEK TINDAK PIDANA KORUPSI PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH NEGARA Putra, Suardi Rahman; Rodliyah; Rina Rohayu Harun
Collegium Studiosum Journal Vol. 6 No. 2 (2023): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v6i2.1021

Abstract

This research aims to analyze the modus operandi of Corruption in the Issuance of Land Ownership Certificates for State Land and to analyze the considerations of judges in sentencing for Corruption in the Issuance of Land Ownership Certificates for State Land based on the verdict of the Mataram District Court Number 32/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mtr. The problem of corruption in Indonesia is spreading across all aspects of life and requires serious attention from the government, especially in preventing its further proliferation. A corruption case occurred in East Lombok Regency, specifically in Sekaroh Village, Keruak Sub-district. In this case, the defendants, who were Civil Servants in the Land Office of East Lombok Regency, were found guilty of committing corruption under Article 3 of Law Number 31 of 1999 Jo. Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption, as they abused their authority to issue land ownership certificates within the Sekaroh forest area. The research adopts a qualitative normative approach. The researcher focuses on the corruption case in the Mataram District Court, Case Number 32/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mtr. The research method used is normative/legal doctrinal research, combining normative legal approach with the addition of various empirical elements. Abuse of position or authority is an act of using the authority possessed to favor or discriminate in favor of a group or individual while being discriminatory against other groups or individuals. In the legislation regarding corruption, the element of "Abuse of Authority" has been regulated and even becomes part of the core of the corruption offense. In Article 3 of Law Number 31 of 1999 Jo Law Number 20 of 2001 concerning.
Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Di Sektor Agraria Perspektif Kepastian Hukum Dan Keadilan Ihsan, Samsul; Rina Rohayu Harun; Yulias Erwin
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i1.205

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Bagaimana Tipologi Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Di Sektor Agraria dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah nelayan Perspektif Kepastian Hukum Dan Keadilan dan Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam penerbitan sertifikat tanah bagi nelayan di Indonesia dapat mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan, Metode yang digunakan adalah Penelitian hukum normatif yang mengkaji putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi dalam sektor agraria, terutama dalam penerbitan sertifikat tanah untuk nelayan, berdampak besar terhadap kepastian hukum dan keadilan. Berdasarkan analisis beberapa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), penerapan kepastian hukum dan keadilan sangat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem pertanahan di Indonesia. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi dan pengembalian hak tanah yang diambil secara ilegal merupakan langkah penting untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai prinsip hukum yang berlaku. Penegakan hukum yang konsisten akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan publik terhadap sistem hukum, sekaligus memastikan perlindungan hak-hak nelayan dan meningkatkan keadilan sosial serta ekonomi. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif tidak hanya menguntungkan pihak yang dirugikan langsung, tetapi juga memperkuat integritas sistem hukum dan menciptakan pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan.Kata kunci: Tindak pidana; korupsi; agraria; kepastian hukum; keadilan.
Optimalisasi Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana Untuk Remisi Berbasis Keadilan Distributif Di Lapas Perempuan Mataram Dewanti, Yuvana; Rina Rohayu Harun; Firzhal Arzhi Jiwantara
Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.7328

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) sebagai indikator pemberian remisi serta mengidentifikasi kendala penerapan prinsip keadilan distributif di Lapas Perempuan Kelas III Mataram. Metode yang digunakan adalah normatif empiris, dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, kasus, dan sosiologis untuk mengkaji efektivitas hukum dan kebijakan pemasyarakatan dalam praktik lapangan.SPPN merupakan instrumen strategis dalam menilai kemajuan pembinaan narapidana secara objektif, sejalan dengan pergeseran paradigma pemasyarakatan dari pendekatan retributif ke rehabilitatif. Diterapkan berdasarkan Keputusan Dirjen Pemasyarakatan No. PAS-10.OT.02.02 Tahun 2021, SPPN di Lapas Perempuan Kelas III Mataram dijalankan oleh tim Wali Pemasyarakatan dan Asesor melalui penilaian berbasis data dan bukti. Penilaian ini mencakup observasi perilaku, wawancara, telaah dokumen, serta tes, dengan pendekatan yang terindividualisasi sesuai karakteristik masing-masing narapidana.Optimalisasi SPPN telah menunjukkan dampak positif, seperti meningkatnya transparansi, motivasi narapidana, serta efektivitas dalam pemberian remisi dan hak-hak lainnya. Namun demikian, penelitian ini menemukan sejumlah kendala signifikan yang menghambat prinsip keadilan distributif. Kendala tersebut meliputi subjektivitas petugas, keterbatasan data yang akurat dan lengkap, belum optimalnya digitalisasi, serta rendahnya kapasitas SDM. Selain itu, inkonsistensi antarunit, resistensi terhadap sistem baru, dan tantangan integrasi data dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) turut memperparah ketimpangan dalam penilaian.Oleh karena itu, diperlukan upaya pembenahan menyeluruh melalui penguatan infrastruktur, pelatihan petugas, standardisasi teknis, serta percepatan digitalisasi. Langkah ini penting agar SPPN dapat benar-benar menjadi alat evaluasi yang adil dan efektif dalam mendukung pemasyarakatan yang humanis dan berkeadilan.
Analysis of the Role and Function of Foundations in Realising Private Higher Education that is Free From Corruption, Collusion, and Nepotism towards Good University Governance Muslim; Rina Rohayu Harun; Nurjannah Septyanun; Ufran
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.6761

Abstract

This study aims to analyse the factors that influence the occurrence of corruption, collusion, and nepotism in private higher education foundations; Analyze the supervision and control mechanisms implemented by foundations to prevent corruption, collusion, and nepotism and determine the legal construction of the role and function of foundations in private higher education institutions that are free from corruption, collusion, and nepotism based on Good University Governance (GUG). This research is an empirical-normative legal study, complemented by empirical data. The research was conducted for 1 (one) month, starting from March 20 to April 20, 2025. The respondents were 5 (five) representatives of the foundation's management, the vice chairman of the academic institution, lecturers, and employees. The results of this study indicate that the practice of Corruption, Collusion, and Nepotism in private higher education foundations is caused by several primary factors such as lack of transparency and accountability, the dominance of certain families or groups, weak supervision, low leadership ethics, inconsistency of regulations with practices, internal political competition, and economic motives. To overcome this, foundations must implement strict monitoring and control mechanisms, including open recruitment, establishing internal monitoring units and external audits, transparency of financial reports, applying sound governance principles, and enforcing codes of ethics and whistleblowing systems. In the legal context, the role and function of foundations must be constructed based on the principles of Good University Governance (GUG), which makes foundations not only legal entities that organise education, but also motors of governance that are integrated, transparent, and accountable by applicable laws and regulations Keywords: Role and Function of Foundations, Corruption, Collusion, Nepotism (KKN), Good University Governance (GUG)
ANALISIS ASPEK TINDAK PIDANA KORUPSI PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH NEGARA Putra, Suardi Rahman; Rodliyah; Rina Rohayu Harun
Collegium Studiosum Journal Vol. 6 No. 2 (2023): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v6i2.1021

Abstract

This research aims to analyze the modus operandi of Corruption in the Issuance of Land Ownership Certificates for State Land and to analyze the considerations of judges in sentencing for Corruption in the Issuance of Land Ownership Certificates for State Land based on the verdict of the Mataram District Court Number 32/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mtr. The problem of corruption in Indonesia is spreading across all aspects of life and requires serious attention from the government, especially in preventing its further proliferation. A corruption case occurred in East Lombok Regency, specifically in Sekaroh Village, Keruak Sub-district. In this case, the defendants, who were Civil Servants in the Land Office of East Lombok Regency, were found guilty of committing corruption under Article 3 of Law Number 31 of 1999 Jo. Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption, as they abused their authority to issue land ownership certificates within the Sekaroh forest area. The research adopts a qualitative normative approach. The researcher focuses on the corruption case in the Mataram District Court, Case Number 32/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mtr. The research method used is normative/legal doctrinal research, combining normative legal approach with the addition of various empirical elements. Abuse of position or authority is an act of using the authority possessed to favor or discriminate in favor of a group or individual while being discriminatory against other groups or individuals. In the legislation regarding corruption, the element of "Abuse of Authority" has been regulated and even becomes part of the core of the corruption offense. In Article 3 of Law Number 31 of 1999 Jo Law Number 20 of 2001 concerning.
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TANPA PUTUSAN PIDANA ASAL KORUPSI Johri; Rodliyah; Rina Rohayu Harun
The Juris Vol. 7 No. 2 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v7i2.1048

Abstract

This research aims to analyze the process of law enforcement and prevention of money laundering crimes originating from corruption based on Law Number 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes and the efforts made by third parties acting in good faith to recover their assets if the money laundering crime is not proven in the corruption offense. The research method used in this study is a normative legal research method. From the analysis conducted, the legal enforcement mechanism for money laundering crimes originating from corruption as the underlying offense is essentially bound by the Criminal Procedure Code (KUHAP), the Money Laundering Act, and the Corruption Criminal Act. In the law enforcement process for money laundering crimes, there are still obstacles, both in terms of substantive law (substantive law) and procedural law (formal law). Additionally, the efforts that can be made by third parties to recover their assets are not sufficiently regulated in Law Number 8 of 2010, which means that it may not fully satisfy the principles of justice and legal certainty. To combat and prevent money laundering crimes, especially those derived from corruption, it is not only necessary to have law enforcement agencies with competent human resources for investigation and prosecution, but it is also essential to build synergy among stakeholders to prevent and combat money laundering crimes. Given that combating money laundering crimes involves multiple institutions such as financial institutions, law enforcement agencies, the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), and other relevant agencies as subsystems, including Bank Indonesia, financial service providers, goods and services providers, the Capital Market Supervisory Agency (BAPEPAM-LK), the Ministry of Communication and Information Technology, the Directorate General of Customs and Excise (DJBC), and law enforcement authorities.
Optimalisasi Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana Untuk Remisi Berbasis Keadilan Distributif Di Lapas Perempuan Mataram Dewanti, Yuvana; Rina Rohayu Harun; Firzhal Arzhi Jiwantara
Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.7328

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) sebagai indikator pemberian remisi serta mengidentifikasi kendala penerapan prinsip keadilan distributif di Lapas Perempuan Kelas III Mataram. Metode yang digunakan adalah normatif empiris, dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, kasus, dan sosiologis untuk mengkaji efektivitas hukum dan kebijakan pemasyarakatan dalam praktik lapangan.SPPN merupakan instrumen strategis dalam menilai kemajuan pembinaan narapidana secara objektif, sejalan dengan pergeseran paradigma pemasyarakatan dari pendekatan retributif ke rehabilitatif. Diterapkan berdasarkan Keputusan Dirjen Pemasyarakatan No. PAS-10.OT.02.02 Tahun 2021, SPPN di Lapas Perempuan Kelas III Mataram dijalankan oleh tim Wali Pemasyarakatan dan Asesor melalui penilaian berbasis data dan bukti. Penilaian ini mencakup observasi perilaku, wawancara, telaah dokumen, serta tes, dengan pendekatan yang terindividualisasi sesuai karakteristik masing-masing narapidana.Optimalisasi SPPN telah menunjukkan dampak positif, seperti meningkatnya transparansi, motivasi narapidana, serta efektivitas dalam pemberian remisi dan hak-hak lainnya. Namun demikian, penelitian ini menemukan sejumlah kendala signifikan yang menghambat prinsip keadilan distributif. Kendala tersebut meliputi subjektivitas petugas, keterbatasan data yang akurat dan lengkap, belum optimalnya digitalisasi, serta rendahnya kapasitas SDM. Selain itu, inkonsistensi antarunit, resistensi terhadap sistem baru, dan tantangan integrasi data dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) turut memperparah ketimpangan dalam penilaian.Oleh karena itu, diperlukan upaya pembenahan menyeluruh melalui penguatan infrastruktur, pelatihan petugas, standardisasi teknis, serta percepatan digitalisasi. Langkah ini penting agar SPPN dapat benar-benar menjadi alat evaluasi yang adil dan efektif dalam mendukung pemasyarakatan yang humanis dan berkeadilan.
Co-Authors Dewanti, Yuvana Firzhal Arzhi Jiwantara Ihsan, Samsul Johri Muslim Nurjannah Septyanun Putra, Suardi Rahman Rodliyah Ufran Yulias Erwin