Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Kolaboratif Sains Unizar Law Review
Usman Munir
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Implementasi Konsep Kebijakan Pariwisata Berbasis Kerakyataan di Pulau Lombok Usman Munir
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 9 No. 1 (2024): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v9i1.188

Abstract

Pulau Lombok dan Bali telah ditetapkan sebagai gerbang pariwisata nasional dalam MP3EI Koridor V (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia). Pulau Lombok yang merupakan salah satu destinasi wisata nasional dengan julukan Pulau Seribu Masjid memiliki daya tarik wisata yang sangat beragam dan potensial. Pilihan untuk mengembangkan pariwisata tidak selamanya memberikan dampak positif bagi masyarakat, sehingga diperlukan suatu konsep yang diharapkan dapat memberikan perubahan dan dampak positif bagi masyarakat Lombok khususnya dan Indonesia pada umumnya. Artikel ini merupakan penelitian normatif empiris, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini berfokus pada penerapan aturan atau norma dalam hukum positif dan melihat fenomena di lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi konsep pariwisata berbasis kerakyatan yang indikatornya adalah pertama, kebijakan yang memajukan kesejahteraan, kedua, kebijakan yang melindungi kearifan lokal, ketiga, kebijakan yang membatasi penanaman modal asing, dan kelima, kebijakan yang mengoptimalkan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Pada tataran implementasi kelima indikator tersebut, ada beberapa yang belum dapat berjalan dengan baik karena adanya kendala baik internal maupun eksternal.
Sosialisasi Hukum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pemakaman Di Kota Mataram: Socialization of Regional Regulation Number 5 of 2018 Concerning Cemetery Management in Mataram City Firzhal Arzhi Jiwantara; Siti Hasanah; Yulias Erwin; Usman Munir; Shinta Primasari; Nasaruddin
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 5: Mei 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i5.7623

Abstract

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk Sosialisasi Perda bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam pengelolaan lahan pemakaman umum di kota Mataram. disamping berperan sebagai regulator kota Mataram dalam mengelola pemakaman umum dan juga peran sebagai fasilitator konsep penyedia lahan tidak sekedar sebagai institusi pelayanan masyarakat tetapi dalam masyarakat yang demokrasi memiliki peran pokok yaitu penyedia fasilitas dan sarana prasarana. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sifat penelitiannya bersifat deskriptif-analitik. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer yang diperoleh dari hasil diskusi, sumber data sekunder yang diperoleh dari buku-buku dan sumber lainnya yang berkaitan dengan pemakaman dan sumber data tersier. Dan teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil sosialisasi ini menunjukkan semakin meningkatnya pemahaman masyarakat kota mataram tentang pengaturan pengelolaan pemakaman berdasarkan peraturan daerah.
Kebijakan Reforma Agraria Yang Berkeadilan Baiq Rara Charina Sizi; Usman Munir; Imawanto
Unizar Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dengan adanya kebijakan Pemerintah yang telah dikeluarkan sejumlah 13 peraturan tentang pelaksanaan program reforma agraria namun masih memunculkan angka ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Hingga pada saat ini seolah-olah pelaksanaan program reforma agraria seperti berjalan di tempat, padahal demi mensukseskan jalannya reforma agraria tersebut Pemerintah sudah berupaya menciptakan regulasi dan peraturan-peraturan yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam menjalankan reforma agraria agar dapat berjalan sesuai tujuannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan reforma agraria yang berkeadilan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan kaidah-kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan ataupun sebagai kaidah dan norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas. Pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian terhadap produk-produk hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaan yang menyangkut dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Hakekat Reforma Agraria yang berkeadilan: Reforma agraria secara fundamental memberikan program-program yang dapat menuntaskan masalah kemiskinan masyarakat desa, meningkatkan kesejahteraan dengan kemandirian pangan nasional, meningkatkan produktivitas tanah, memberikan pengakuan hak atas tanah yang dimiliki baik secara pribadi, negara, dan tanah milik umum yang pemanfaatannya untuk memenuhi kepentingan masyarakat. 2). Pelaksanaan redistribusi lahan dalam Reforma Agraria: Reforma agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah dan perhutanan sosial. 3). Model Reforma agraria yang berkeadilan: Reforma agraria atau Pembaruan Agraria yang berkeadilan adalah sesuatu hal yang bersifat kompleks dan multidimensi yang merupakan suatu program besar dari negara Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, terutama dalam hal peningkatan akses kaum tani miskin terhadap penguasaan tanah di Indonesia, namun dalam melaksanakan reforma agararia yang berkeadilan bukanlah suatu hal yang mudah, banyak hambatannya, baik dari aspek hukum, administrasi pertanahan, sosial, politik, budaya, dan keamanan.
Co-Authors Baiq Rara Charina Sizi Erwin, Yulias Firzhal Arzhi Jiwantara Imawanto Nasaruddin Shinta Primasari Siti Hasanah