Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Supremasi Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum
Suartini Suartini
Universitas Al-Azhar Indonesia
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kesesuaian undang-undang pembentuk peraturan perundang-undangan dengan kehendak konstitusi Arbain Arbain; Zuhad Aji Firmantoro; Suartini Suartini
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 5 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/yx7mxp58

Abstract

Keberadaan undang-undang sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Konsep ini diadopsi Indonesia melalui Pasal 1 ayat (3) UUD NKRI Tahun 1945. Di tengah perkembangan teori dan praktik negara hukum, Indonesia justru menghadapi anomali dalam legislasi. Kondisi tersebut tercermin dari jumlah peraturan perundang-undangan yang berlebihan (hyper-regulation), tumpang tindih, inkonsisten, multitafsir, dan disharmonis. Secara teoritis, sumber tertinggi harmonisasi sistem hukum nasional terletak pada konstitusi (UUD NKRI Tahun 1945) sebagai norma dasar tertulis. Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kehendak konstitusi dalam pembentukan undang-undang dan menganalisis sejauh mana hal tersebut diakomodasi oleh UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Melalui metode yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa kehendak konstitusi belum diatur secara memadai, baik yang terkait aspek struktural (kewajiban dan kewenangan kelembagaan DPR), substansial (tata cara pembentukan undang-undang), maupun jenis dan cakupan pengaturannya. Oleh karena itu, diperlukan penataan secara menyeluruh terhadap ketiga aspek tersebut guna menegaskan kembali prinsip konstitusionalisme dalam negara hukum.
ESENSI TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS: PENERAPAN DAN BATASAN HUKUM BUSINESS JUDGMENT RULE DI INDONESIA Adi Putra Prajitna; Suartini Suartini; Aris Machmud
Jurnal Supremasi Vol 16 No 2 (2026): Volume 16 Nomor 2 Tahun 2026
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/a1jx7v26

Abstract

Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji dan menganalisis secara yuridis implementasi BJR di Indonesia dan bertanggung jawab direksi dalam perseroan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Adapun metode yang diterapkan adalah menganalisis bahan pustaka tentang hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inti substansi BJR telah diakomodasi dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT, prinsip BJR berfungsi sebagai pembuktian perisai untuk melindungi direksi - bersifat tidak mutlak – selama sesuai dengan hukum, anggaran dasar, bebas dari unsur kelalaian berat, serta bebas dari kepentingan pribadi. BJR memberikan keseimbangan yang tepat dan lebih diutamakan dalam memberikan kepercayaan kepada direksi untuk mengambil risiko dalam kebijakan bisnis sekaligus memberikan akuntabilitas terhadap segala risiko yang dirasakan. Perlindungan hukum terhadap kebijakan bisnis yang diterapkan bersifat bersyarat dan hanya dapat diperoleh jika direksi telah bertindak dengan itikad baik, berhati-hati, serta menjadikan kepentingan perseroan sebagai kepentingan utama.
Co-Authors Adi Putra Prajitna Arbain Arbain Machmud, Aris Zuhad Aji Firmantoro