Garuda - Garba Rujukan Digital

Pengelolaan Kehutanan di Tinjau Berdasarkan Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Menyoroti Aspek-Aspek di dalam Hukum Administrasi Negara Vanessa Uli Sembiring; Salwa Sabrina; Wan Mahrani Sembiring; Muhammad Hafis Faisal; Taufiq Rahmadhan
Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 1 No. 3 (2024): Juli : Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/demokrasi.v1i3.278

State Administrative Law is a legal regulation regarding administration in a country, where the relationship between citizens and their government can run well and safely. In forest management, the need for permits is based on absolute legal provisions which have aspects that must be fulfilled beforehand and regarding the boundaries of each activity in managing forests, the government agrees to supervise them based on Law no. 41 of 1999 concerning Forestry Article 31 paragraph (1) To ensure the principles of justice, equity and sustainability, forest utilization business permits are limited by considering forest sustainability aspects and business certainty aspects. The aim of the research is to determine aspects of forest management. The research method used in this research is literature study by collecting data through articles, the web, books and other sources. The results of the discussion of this research are that forest utilization business permits are limited by considering forest sustainability aspects and business certainty aspects, where these aspects are determinants in managing forests which have been considered previously. The meaning of forest sustainability aspects and business certainty is contained in Article 31 Paragraph (1). What is meant by forest sustainability aspects includes: a. environmental sustainability, b. production sustainability, and c. implementation of social and cultural functions that are fair, even and transparent. What is meant by aspects of business certainty include: a. area certainty, b. certainty of business time, and c. certainty of business legal guarantees.

Membangun Kesadaran Mahasiswa Terhadap Pelaksanaan Hukum di Indonesia Vanessa Uli Sembiring; Sulastri Krisdayanti Sinambela; Lina Adinda Krismasuci Hutabarat; Novia Adeliana Panjaitan; Dian Wahyu Harmoni Sembiring; Sri Yunita
AR-RUMMAN: Journal of Education and Learning Evaluation Vol 1, No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/arrumman.v1i2.3969

Sebagai negara hukum, warga negara Indonesia wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai agen perubahan, mahasiswa merupakan bagian dari warga negara yang wajib menaati aturan. Ketaatan dan ketaatan yang baik terhadap hukum hanya dapat terjadi jika terdapat pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap hukum, yang hanya dapat tercipta melalui pendidikan hukum. Salah satu fungsi dan fungsi pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan hukum. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan kewarganegaraan, yaitu menciptakan warga negara yang baik, “menjadi warga negara yang baik”. Salah satu tanda warga negara yang baik adalah mengetahui hukum yaitu mengetahui, memahami dan mentaati peraturan perundang-undangan yang salah satunya adalah peraturan lalu lintas yang ditetapkan oleh undang-undang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menciptakan pengetahuan hukum bagi mahasiswa. Penelitian ini menggunakan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu mendeskripsikan dan menguraikan tentang kesadaran mahasiswa terhadap pelaksanaan hukum yang ada di Indonesia, pengetahuan mahasiswa terhadap hukum sehingga dapat melaksanakan nya dengan baik. Teknik pegumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (Library Research) dimana studi kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian yang berasal dari jurnal-jurnal ilmiah, literatur-literatur, dan penulis. Hasil penelitian ini adalah adanya keseimbangan antara mata kuliah kapita selekta kewarganegaraan dalam membangun kesadaran pelaksanaan hukum bagi mahasiswa.

Analysis of Court Decisions in Divorce Lawsuits which were Rejected Due to Failure to Fulfill the Dispute Proof Requirements: Case Study of the Binjai District Court Yusna Elfrida Br Tambunan; Octa Vioni Pinem; Joshua Hery Cristian Gultom; Vanessa Uli Sembiring; Parlauangan G Siahaan
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 3 No. 2 (2024): December 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v3i2.4175

The desired divorce or divorce status can be achieved if it is carried out in accordance with existing procedures. Such as, the conditions on how a relationship is allowed to divorce, the reasons put forward are valid or not, the procedures followed are appropriate or not, this is very important to pay attention to. The author will analyze the Court Decision in a divorce lawsuit which was rejected because the evidentiary requirements were not fulfilled. dispute: case study of the Binjai District Court. The method used in this research uses qualitative research methods, namely case studies with a normative legal research or doctrinal research approach, using secondary data. In divorce cases, the plaintiff must be able to prove that the plaintiff is involved in a dispute that fulfill the divorce requirements according to applicable law. In Indonesia, the requirements for divorce are regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. One of the grounds for divorce is the existence of a dispute that cannot be reconciled or it could be said to be a prolonged conflict between husband and wife. The court rejected the divorce lawsuit because the requirements for proving the dispute were not fulfilled. This decision shows how important the principles of evidence and legal certainty are in divorce cases. Divorce cannot be granted if there is no strong evidence that the dispute cannot be resolved.

Membangun Kesadaran Mahasiswa Terhadap Pelaksanaan Hukum di Indonesia Vanessa Uli Sembiring; Sulastri Krisdayanti Sinambela; Lina Adinda Krismasuci Hutabarat; Novia Adeliana Panjaitan; Dian Wahyu Harmoni Sembiring; Sri Yunita
AR-RUMMAN: Journal of Education and Learning Evaluation Vol. 1 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/arrumman.v1i2.3969

Sebagai negara hukum, warga negara Indonesia wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai agen perubahan, mahasiswa merupakan bagian dari warga negara yang wajib menaati aturan. Ketaatan dan ketaatan yang baik terhadap hukum hanya dapat terjadi jika terdapat pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap hukum, yang hanya dapat tercipta melalui pendidikan hukum. Salah satu fungsi dan fungsi pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan hukum. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan kewarganegaraan, yaitu menciptakan warga negara yang baik, “menjadi warga negara yang baik”. Salah satu tanda warga negara yang baik adalah mengetahui hukum yaitu mengetahui, memahami dan mentaati peraturan perundang-undangan yang salah satunya adalah peraturan lalu lintas yang ditetapkan oleh undang-undang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menciptakan pengetahuan hukum bagi mahasiswa. Penelitian ini menggunakan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu mendeskripsikan dan menguraikan tentang kesadaran mahasiswa terhadap pelaksanaan hukum yang ada di Indonesia, pengetahuan mahasiswa terhadap hukum sehingga dapat melaksanakan nya dengan baik. Teknik pegumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (Library Research) dimana studi kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian yang berasal dari jurnal-jurnal ilmiah, literatur-literatur, dan penulis. Hasil penelitian ini adalah adanya keseimbangan antara mata kuliah kapita selekta kewarganegaraan dalam membangun kesadaran pelaksanaan hukum bagi mahasiswa.

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search