Wandi Pratama Putra
Institut Kesehatan dan Teknologi Bisnis Menara Bunda Kolaka

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Perkembangan Ilmu Negara dalam Konteks Global, Tantangan dan Peluang Wandi Pratama Putra; St. Hadijah Wahid; Nursyafiza Nursyafiza
Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 1 No. 4 (2024): Oktober : Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/demokrasi.v1i4.488

Abstract

State science is a discipline that studies the state in various aspects, including its origins, functions, goals, and relationships with society and other institutions. This article explores the country's science development from a global perspective, highlighting the challenges and opportunities it faces in the modern era. This research examines the evolution of state theories, interactions between states and non-state actors, and the impact of globalization on the function and role of the state. In addition, this article also analyzes how technological changes and geopolitical dynamics influence the study and practice of state science. Through a multidisciplinary approach, this article aims to provide in-depth insight into the transformation of state science and its implications for public policy and governance in the 21st century.
KONSEP DAN PRINSIP HUKUM JAMINAN PADA PERBANKAN SYARIAH St. Hadijah Wahid; Wandi Pratama Putra
Al-Aqad Vol. 4 No. 1 (2024): Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v4i1.3415

Abstract

The concept of Sharia Guarantee is an important aspect in Islamic economic activities, especially in Islamic banking. Sharia collateral is known as al-rahn in Arabic, which means fixed, continuous, and retained. In the perspective of Islamic law, al-rahn is used as collateral for debt by allowing the repossession of the property if the debtor defaults. In Islamic banking, the concept of collateral is based on Islamic principles, such as taqarrub (approach to God), justice, and balance. The principles of security law generally include certainty, proof of claim, public interest, repayment of debt, compliance, agreement, adherence to higher law, and the principle of justice. These principles form a fundamental framework to protect the interests of creditors, maintain the integrity of transactions, and accommodate relevant ethical and legal values. The method of exploring the principles of Islamic security law is through deduction and induction. Deduction is used to combine the legal principles of sharia contracts with the legal principles of sharia guarantees, while induction is used to develop legal principles by taking specific rules regarding sharia guarantees. The principles of sharia guarantee law concern aspects of freedom, equality, justice, harmony, honesty and writing.
JARIMAH QADZAF (MENUDUH ZINA) DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA Wandi pratama Putra; St. Hadijah Wahid
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 6 No 2 (2024): Al-Ahkam Volume 6 Nomor 2 September Tahun 2024
Publisher : Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-ahkam.v6i2.3169

Abstract

Jarimah Qadzaf (Tuduh zina) adalah dapat merusak nama baik dan reputasi seseorang, sehingga dapat menimbulkan konflik dan perpecahan dalam masyarakat. Dalam hukum pidana Islam, jarimah qadzaf termasuk ke dalam golongan jarimah hudud dalam hukum pidana islam. Tindak pidana yang diancam dengan hukuman had memiliki kedudukan yang sama dengan tindak pidana lainnya seperti perbuatan hubungan seksual di luar nikah, perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum, perbuatan merampas harta benda orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, perbuatan memberontak terhadap pemerintah yang sah, perbiatan mengomsumsi minuman keras, dan perbiatan murtad. Dalam hukum pidana di Indonesia, tuduhan yang tidak benar atau menyesatkan dikategorikan sebagai tindak pidana penghinaan menyerang kenghormatan atau nama baik seseorang dengan ancaman pidana withering kurang sanksi maksimal berupa pemenjaraan selama 9 bulan. Di era yang terus berubah serta period computerized terus mengalami perkembangan yang berpengaruh pada cara relasi masyarakat, sehingga “memaksa” pembuatan hukum di Indonesia dapat dipantadipantau melalui bentuk interaksi advanced yang menyebabkan terjadi peristiwa peraturan melewati social jarigan, kemudian lahirlah Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang amandemen mengenai peraturan perundang undangan No. 11 tahun 2008 mengenai keterangan dan Transaksi Teknologi.
NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF FIQIH JINAYAH Wandi pratama Putra; Hisbullah; St. Hadijah Wahid
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 7 No 1 (2025): Al-Ahkam Volume 7 Nomor 1 Maret Tahun 2025
Publisher : Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-ahkam.v7i1.3632

Abstract

Narkoba psikoaktif dan zat adiktif atau narkoba lainnya adalah zat atau zat yang dapat mempengaruhi fungsi otak dan merusak otak apabila masuk ke dalam tubuh karena mengandung bahan kimia dan beresiko menimbulkan residu. Dalam dunia kedokteran sebenarnya digunakan sebagai obat tapi banyak yang menyalahgunakan narkotika ini karena bisa menjadi obat penenang, perangsang dan delusi. Penyalahgunaan narkotika ini tidak hanyaa dilakukan oleh orang dewasa tapi sampai anak – anak yang mungkln penyebabnya karena faktor lingkungan dan keluarga apalagi anak anak zaman milenialdan bahkan bisa saja menjadi bandar narkoba .mengenai hukuman narkotika dalam al quran ini tidak ada disebutkan mengenai hukuman bagi penggunanya namun Dalam perspektif fiqih jinayah, penyalahgunaan narkotika dianggap sebagai tindak pidana yang serius dan dikenakan hukuman yang tegas. Hukuman mati dianggap sebagai hukuman yang sesuai untuk bandar obat terlarang atau narkoba Selain itu, dalam fiqih jinayah Islam, rehabilitasi juga dianggap sebagai salah satu sanksi yang dapat diberikan kepada korban penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika untuk memberikan effek jera kepada penggunanya.