Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Hisbullah
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Peran Akademisi Dalam Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2023 Di Kab. Pangkajene Dan Kepulauan Perspektif Siyasah Syariah Nurul Rezkyani; Hisbullah; Dea Larissa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4445

Abstract

Peraturan daerah merupakan instrumen hukum strategis dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan karakteristik lokal. Agar peraturan daerah tidak bersifat normatif semata, keberadaan Naskah Akademik menjadi penting sebagai landasan ilmiah dalam proses pembentukan regulasi. Namun, dalam praktiknya, keterlibatan akademisi dalam penyusunan Naskah Akademik peraturan daerah masih menghadapi berbagai persoalan, seperti keterbatasan ruang analisis dan lemahnya dukungan kelembagaan. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi konteks penting untuk mengkaji peran akademisi mengingat dampaknya yang strategis terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk keterlibatan akademisi, pemikiran akademisi yang dituangkan dalam Perda, serta implementasi prinsip-prinsip siyasah syariah dalam penyusunan Naskah Akademik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pejabat pemerintah daerah, anggota DPRD, dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan akademisi bersifat teknis, analitis, dan konsultatif, serta berpengaruh signifikan terhadap substansi Peraturan daerah yang dihasilkan. Selain itu, nilai-nilai siyasah syariah seperti kemaslahatan, musyawarah, dan keadilan terimplementasi secara substantif meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan peran akademisi secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan peraturan daerah yang berkualitas dan berorientasi pada kemaslahatan publik.
Relevansi Asas Contrario Actus Terhadap Perubahan Regulasi Izin Usaha Pertambangan: Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 501K/TUN/2022 Perspektif Siyasah Dusturiyah Khair Tasnim Razak Naba hidayat; Kurniati; Darussalam Syamsuddin; Hisbullah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4599

Abstract

Perubahan regulasi izin usaha pertambangan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menimbulkan persoalan hukum baru, khususnya terkait eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Salah satu isu krusial adalah penerapan asas contrario actus dalam kondisi terjadinya peralihan kewenangan perizinan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas contrario actus dalam eksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/TUN/2022 serta relevansinya dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan administratif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif dan normatif syar’i. Sumber data utama berasal dari putusan Mahkamah Agung, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum dan hukum Islam yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan regulasi tidak menghapus kewajiban pejabat administrasi negara untuk melaksanakan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap. Penerapan asas contrario actus tetap mengikat sebagai bentuk akuntabilitas pejabat publik. Dalam perspektif siyasah dusturiyyah, eksekusi putusan tersebut mencerminkan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan publik yang harus dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah Perspektif Siyasah Syar'iyyah Alim Muharram; Hisbullah; Zakirah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5002

Abstract

Pengelolaan sampah telah menjadi isu lingkungan yang krusial di banyak daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Takalar. Studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Takalar dari perspektif siyasah syar'iyyah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis, sosiologis, dan teologis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Takalar melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan telah mengimplementasikan peraturan tersebut melalui program kerja, jasa pengangkutan sampah, pengelolaan TPA, dan promosi konsep 3R. Implementasinya sesuai dengan Pasal 7 namun belum optimal karena keterbatasan fasilitas dan penegakan hukum yang tidak konsisten. Dari sudut pandang siyasah syar'iyyah, kebijakan tersebut mencerminkan manfaat bagi masyarakat (maslahah), meskipun potensi kerusakan lingkungan (mafsadah) masih ada. Kata Kunci: Pengelolaan Sampah, Peraturan Daerah, Kebijakan Publik, Siyasah Syar'iyyah.    ABSTRAK  Pengelolaan sampah telah menjadi salah satu isu lingkungan yang penting di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Takalar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Takalar dalam perspektif siyasah syar'iyyah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis, sosiologis, dan teologis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Takalar melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan telah melaksanakan peraturan tersebut melalui program kerja, layanan transportasi sampah, pengelolaan tempat penyimpanan akhir, serta penerapan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Kebijakan penerapannya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7, namun belum berjalan optimal karena keterbatasan fasilitas dan penegakan hukum yang belum konsisten. Perspektif siyasah sayr'iyyah menunjukkan bahwan kebijakan tersebut mencerminkan kemaslahatan (maslahah), meskipun masih terdapat potensi kerusakan lingkungan (Mafsadah).
Co-Authors Alim Muharram Darussalam Syamsuddin Dea Larissa Khair Tasnim Razak Naba hidayat Kurniati Nurul Rezkyani Zakirah