Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.285
P-Index
This Author published in this journals
All Journal BIOEDUKASI Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Hukum Lex Generalis Journal of Innovation Research and Knowledge Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Slamet Haryadi
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
PERBANDINGAN SANKSI PIDANA PENGELAPAN DALAM JABATAN DAN TINDAK PIDANA KORUPSI Mardiansyah, Mardiansyah; Slamet Haryadi
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 10: Maret 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v4i10.9882

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan sanksi pidana antara tindak pidana pengelapan dalam jabatan dan tindak pidana korupsi di Indonesia. Pengelapan dalam jabatan dan korupsi merupakan dua bentuk kejahatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, namun memiliki perbedaan dalam aspek hukum, unsur-unsur pidana, serta beratnya sanksi yang dijatuhkan. Pengelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 374 KUHP, dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara, sedangkan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara atau pidana seumur hidup. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta analisis kasus hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan utama antara kedua tindak pidana ini terletak pada objek kejahatan, dampak terhadap masyarakat, dan tingkat hukuman yang dikenakan. Korupsi memiliki dampak lebih luas terhadap perekonomian negara serta kepercayaan publik terhadap pemerintahan, sehingga sanksinya lebih berat dibandingkan dengan pengelapan dalam jabatan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan upaya pencegahan yang lebih efektif untuk meminimalisir terjadinya kedua tindak pidana ini di sektor publik maupun swasta.
PENGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG BERKEADILAN (Analisis Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Kbu) Jonata Mahendra; Slamet Haryadi
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 11: April 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan aspek krusial dalam sistem peradilan pidana guna memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat serta memastikan keadilan bagi korban dan pelaku. Namun, dalam praktiknya, tidak semua putusan hakim mencerminkan rasa keadilan substantif. Studi ini menganalisis urgensi penerapan hukum yang berkeadilan dengan menelaah Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Kbu, di mana putusan hakim dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang berkeadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan statute approach, case approach, dan theoretical approach, serta dianalisis menggunakan content analysis.
Analisis Yuridis mengenai Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan UU TPKS: Studi di Reskrim Polsek Rumbia I Nengah Scopio Noviaman; Slamet Haryadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2203

Abstract

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling merusak karena tidak hanya melukai secara fisik dan psikis, tetapi juga mengancam martabat manusia serta kestabilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi UU TPKS dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual di Reskrim Polsek Rumbia, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi aparat penegak hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan mengkaji keterkaitan antara norma hukum dan praktik penyidikan di lapangan melalui studi kepustakaan dan analisis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan UU TPKS telah membawa perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana dengan menekankan perlindungan dan pemulihan korban. Namun, hambatan seperti keterbatasan pemahaman aparat, fasilitas yang belum memadai, serta stigma sosial masih menjadi tantangan dalam proses implementasi. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar penguatan kebijakan hukum, peningkatan kapasitas aparat, dan strategi perlindungan korban yang lebih efektif dalam upaya pemberantasan kekerasan seksual di Indonesia
Integration of EduCanva in Google Sites to Improve Student Collaboration Skills in the Context of Agroindustry Elviana Nur Salsabilla; Slamet Haryadi; Suratno; Kamalia Fitri; Hikmah Buroidah; Bea Hana Siswati; Muhamad Khoirul Anwar; Bevo Wahono; Nana Mardiana
BIOEDUKASI: Jurnal Biologi dan Pembelajarannya Vol. 23 No. 3 (2025): Vol. 23, No. 3, October 2025
Publisher : PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS JEMBER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/bioedu.v23i3.53794

Abstract

This study aims to develop Google Sites-based digital learning media integrated with EduCanva to improve students' collaboration skills in agro industrial schools. The research method uses a research and development design with the ADDIE model, which includes the stages of analysis, design, development, implementation, and evaluation. Data were collected through validation sheets, questionnaires, tests, interviews, and observations, then analyzed based on validity, practicality, and effectiveness. Expert validation results showed a percentage of 97.22% from subject matter experts, 84.375% from media experts, and 84.375% from learning experts in the highly valid category. The practicality test obtained a 100% response from teachers and a 92.29% response from students, both of which were categorized as very practical. The effectiveness test showed an increase in learning outcomes with an N-gain value of 0.53 (moderate category) and an increase in student collaboration skills of 11.38% from cycle I to cycle II, which was categorized as fair to good. These findings prove that Google Sites-based learning media integrated with EduCanva is feasible, practical, and effective for use in learning. The novelty of this research lies in the combination of two digital platforms that are rarely studied in the context of biology learning in agro industrial areas. This media not only improves conceptual understanding but also strengthens collaboration skills as an important 21st-century competency.
The Humanitarian Tragedy of "Wadas and Rempang Island" Forms of Neo-Colonialism and New-Style Neo-Capitalism and the Collapse of Law in Indonesia Sugeng Dwiono; Slamet Haryadi; Iskandar Iskandar
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 2 (2023): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i2.4603

Abstract

The clash on September 7, 2023, between Rempang residents and security forces (POLRI, TNI), which ended with the arrest of 43 residents, mirrors the conflict that occurred between the residents of Wadas Village, Bener Subdistrict, Purworejo Regency, Central Java, and the Central Java Regional Government on February 8, 2022. The violence perpetrated by security forces against the residents of Rempang Island occurred when the company, escorted by security, unilaterally staked out Malay customary land in 16 traditional villages on Rempang and Galang Islands in the Riau Archipelago, covering an area of 17,600 hectares. This included 10,028 hectares of protected forest, or about 45.84% of the total land area, which they had occupied since 1834. According to the head of Batam Concessionaires (BP), Muhammad Rudi, the Eco City development plan has been underway since 2004. At that time, PT. Makmur Elok Graha and Xinyi Glass Holding Ltd. (July 2023), the exclusive rights holders, became the private entities partnered with the government (September 12, 2023), receiving an 80-year concession from the government. The government's actions of land seizure and violence demonstrate a form of power arrogance that tends toward abuse of power, under the pretext of protecting a 381 trillion investment, while ignoring the rights of citizens as stipulated in the 1945 Constitution and the Basic Agrarian Law. The government's actions represent forms of Neo-Colonialism and Neo-Capitalism occurring during the Jokowi administration. This situation underscores that the law is no longer equal; the law has collapsed, becoming merely a symbol that only favors power.
Implementasi Peran Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Memberikan Bantuan Hukum terhadap Korban KDRT di Kabupaten Lampung Utara Wulan Atma Putri; Slamet Haryadi
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 12 (2025): Tema Hukum dan Hak Asasi Manusia
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i12.2534

Abstract

Domestic violence (DV) remains a serious issue affecting women and children in North Lampung Regency, requiring an effective role from LPPA/DPPPA in providing protection and legal assistance. This study uses an empirical juridical method through statutory, sociological, and case approaches. The results show that LPPA/DPPPA conducts initial assessments, supports victims during police reporting, coordinates with law enforcement and service institutions, and accompanies victims throughout court proceedings, including non-litigation services such as counseling and health referrals. Obstacles include limited human resources, inadequate facilities, and low public awareness. Strengthening capacity, cross-sector coordination, and public education is needed to enhance victims’ access to justice.
Pendekatan Rehabilitasi Kepribadian Pada Narapidana Dalam Fase Pra-Resosialisasi Di Lapas Kelas IIB Way Kanan Ihsan Suhargo; Slamet Haryadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2089

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program rehabilitasi kepribadian bagi narapidana narkotika dalam tahap pra-resosialisasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Way Kanan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode hukum empiris dan pendekatan sosiologi hukum, melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program rehabilitasi terdiri dari tiga komponen utama: pembinaan keagamaan, konseling psikososial, dan pelatihan keterampilan. Meskipun pelaksanaan program telah berjalan sistematis, berbagai faktor penghambat ditemukan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas, motivasi internal narapidana, serta belum optimalnya integrasi antarkomponen pembinaan. Namun demikian, kebijakan Lapas Way Kanan menunjukkan respons adaptif dengan melakukan penguatan kapasitas petugas, penjadwalan terpadu, kerja sama eksternal, dan penyusunan instrumen evaluasi berbasis data. Rehabilitasi kepribadian yang terintegrasi menjadi strategi penting dalam membentuk ketahanan psikologis narapidana dan mendorong reintegrasi sosial pasca-pembebasan. Studi ini memberikan rekomendasi untuk penguatan program berbasis pendekatan holistik dan kemitraan lintas sektor guna menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih transformatif.
Co-Authors Bea Hana Siswati Bevo Wahono Elviana Nur Salsabilla Hikmah Buroidah I Nengah Scopio Noviaman Ihsan Suhargo Iskandar Iskandar Jonata Mahendra Kamalia Fitri Mardiansyah Mardiansyah, Mardiansyah Muhamad Khoirul Anwar Nana Mardiana Sugeng Dwiono Suratno Wulan Atma Putri