Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Journal of Innovation Research and Knowledge

PERBANDINGAN SANKSI PIDANA PENGELAPAN DALAM JABATAN DAN TINDAK PIDANA KORUPSI Mardiansyah, Mardiansyah; Slamet Haryadi
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 10: Maret 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v4i10.9882

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan sanksi pidana antara tindak pidana pengelapan dalam jabatan dan tindak pidana korupsi di Indonesia. Pengelapan dalam jabatan dan korupsi merupakan dua bentuk kejahatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, namun memiliki perbedaan dalam aspek hukum, unsur-unsur pidana, serta beratnya sanksi yang dijatuhkan. Pengelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 374 KUHP, dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara, sedangkan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara atau pidana seumur hidup. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta analisis kasus hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan utama antara kedua tindak pidana ini terletak pada objek kejahatan, dampak terhadap masyarakat, dan tingkat hukuman yang dikenakan. Korupsi memiliki dampak lebih luas terhadap perekonomian negara serta kepercayaan publik terhadap pemerintahan, sehingga sanksinya lebih berat dibandingkan dengan pengelapan dalam jabatan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan upaya pencegahan yang lebih efektif untuk meminimalisir terjadinya kedua tindak pidana ini di sektor publik maupun swasta.
PENGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG BERKEADILAN (Analisis Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Kbu) Jonata Mahendra; Slamet Haryadi
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 11: April 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan aspek krusial dalam sistem peradilan pidana guna memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat serta memastikan keadilan bagi korban dan pelaku. Namun, dalam praktiknya, tidak semua putusan hakim mencerminkan rasa keadilan substantif. Studi ini menganalisis urgensi penerapan hukum yang berkeadilan dengan menelaah Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Kbu, di mana putusan hakim dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang berkeadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan statute approach, case approach, dan theoretical approach, serta dianalisis menggunakan content analysis.