Nurmiati Nurmiati
Universitas Indonesia Timur

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

The Creditor's Position After the Constitutional Court's Decision on the Examination of Article 15 of the Fiduciary Guarantee Law Andi Sri Rezky Wulandari; Mira Nila Kusuma Dewi; Nurmiati Nurmiati
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.4294

Abstract

The Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 provides a transformation regarding the process of execution of fiduciary guarantees by creditors against debtors by changing the substance of the regulation that cannot be carried out unilaterally without permanent legal standing. The purpose of this research is to look further after the Constitutional Court's decision regarding the position of execution on financing that provides loans to creditors. This research method is a normative research that examines the decision of the Constitutional Court regarding the execution of fiduciary guarantees. The results of this study show that first, the essence of the Constitutional Court's decision is that execution by financing institutions cannot be carried out unilaterally before the court gives an official decision. Secondly, that the decision only shows specifically between debtors and creditors so that this decision cannot be used as a legal argument related to other auction processes and including as a basis for changes in legislation related to auctions outside the problems between debtors and creditors. The implication of this decision is that the institution cannot take actions outside of the court decision.
Prinsip Akuntabilitas Pending Klaim Dana Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Layanan Kesehatan di Rumah Sakit Andi Sri Rezky Wulandari; Hasliani Hasliani; Fadliyah Fadliyah; Lisa Mery; Nurmiati Nurmiati
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 3 (2025): Desember
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pending klaim BPJS Kesehatan merupakan persoalan krusial dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan nasional karena berdampak pada stabilitas finansial rumah sakit dan mutu layanan yang diterima pasien. Kajian ini bertujuan menganalisis hubungan kontraktual BPJS-rumah sakit,kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja sama, serta akibat hukum pending klaim dalam perspektif hukum perdata, khususnya terkait wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan,pendekatan konseptual,dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pending klaim dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi BPJS apabila pembayaran klaim tidak dilaksanakan setelah berkas dinyatakan lengkap,sementara bagi rumah sakit dapat menimbulkan tanggung jawab akibat menurunnya mutu layanan yang berdampak pada hak pasien.Kajian ini menegaskan perlunya penguatan regulasi dan klausul kontraktual untuk menjamin kepastian hukum serta perlindungan pasien dalam sistem JKN.