Garuda - Garba Rujukan Digital

PENYULUHAN HUKUM MENGENAL DAN MEMAHAMI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA KEPADA MASYARAKAT KAMPUNG PALUH KECAMATAN MEMPURA KABUPATEN SIAK Sukamariko Andrikasmi; Muhammad Haikal Muqsith; Ahmad Fahrudin; Abdurrahman Al Farisi; Natha Meliana
Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat : Edisi Agustus 2023
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51622/pengabdian.v4i2.1358

The outreach seeks to improve public accessibility by introducing and explaining the newly enacted Criminal Code and how to educate. Socialization is the obligation of all people who are aware of the law, including legal academics. The principle of legal fiction makes socialization urgent. Legally, the obligation to disseminate the new rules is regulated in Law Number 12 of 2011 concerning Formation of Legislation and Presidential Regulation Number 1 of 2007 concerning Ratification, Promulgation and Socialization. The purpose of this research is to find out the principles, types of crimes, qualifications of crimes and violations in the National Criminal Code and the status of specific crimes in the National Criminal Code. The method used in this Community Service activity is in the form of socialization and legal counseling. Good legislation meets the needs of society. New crimes require legal restrictions to suit the ever-changing period. From here, the Criminal Code Law No. 1 of 2023 was passed.

PENJATUHAN PIDANA PADA PELAKU TINDAK PIDANA ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Sukamariko Andrikasmi; Ahmad Ilham Wicaksono; Darni Kristian Gulo; Ferdinand Roiman Sihombing; Fitri Ramadani; Iranda Agmellani; Jessy Ikalia; Jonathan Patricius Winata Saragih; Mitha Amelia; Rendy Dafrianto; Sindy Qiara
JURNAL PENGABDIAN MANDIRI Vol. 2 No. 9: September 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan isu sosial yang kompleks dan memerlukan pendekatan khusus dalam penanganannya. Sosialisasi penjatuhan pidana pada pelaku tindak pidana anak adalah suatu proses komunikasi dan edukasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang sistem peradilan pidana anak serta konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi oleh pelaku tindak pidana anak. Tujuan utama dari sosialisasi ini adalah untuk mengedukasi pelaku tindak pidana anak mengenai tanggung jawab atas perbuatannya, mendorong perubahan perilaku, dan mencegah pengulangan tindak pidana di masa depan. Sosialisasi penjatuhan pidana pada pelaku tindak pidana anak melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga peradilan, lembaga rehabilitasi sosial, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendekatan yang digunakan haruslah holistik dan berfokus pada pembinaan dan pendidikan, bukan hanya hukuman. Pelaku tindak pidana anak umumnya masih dalam tahap perkembangan dan rentan terhadap pengaruh negatif. Oleh karena itu, pendekatan yang sensitif terhadap kondisi psikologis anak harus diintegrasikan dalam upaya sosialisasi. Sosialisasi penjatuhan pidana pada pelaku tindak pidana anak merupakan elemen penting dalam sistem peradilan pidana anak. Pendekatan yang holistik, edukatif, dan memperhatikan hak-hak anak serta aspek psikologis merupakan kunci dalam upaya membimbing pelaku tindak pidana anak menuju perubahan perilaku positif dan mencegah keterlibatan lebih lanjut dalam aktivitas kriminal. Sosialisasi yang dilaksanakan kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengulas dan membahas mekanisme penerapan penjatuhan hukuman atau pidana kepada anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Kegiatan sosialisasi ini juga bertujuan untuk mengetahui konsep ide diversi yang digagas oleh pemerintah melalui badan legislatif yang dituangkan dalam beberapa produk hukum khusus menyangkut perlindungan hukum bagi pelaku anak yang bermasalah dengan hukum dalam tindak pidana.

PERAN DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI WILAYAH KEPOLISIAN DAERAH RIAU Yosua Alexander Napitupulu; Erdiansyah Erdiansyah; Sukamariko Andrikasmi
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2024): Januari - Juni 2024
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Advances in technology and communication have become increasinglyrapid, affecting every access to human life, In this day and age, crime in thevirtual world (cyber crime). One of the crimes that is currently developing isonline gambling crime. Therefore, the aim of this thesis research is first, to findout the factors that cause the rise of online gambling in the Riau Regional Policearea. Second, to find out the role of the Special Criminal InvestigationDirectorate in dealing with online gambling crimes in the Riau Regional Policearea. Third, to find out the obstacles for the Directorate of Criminal Investigationin tackling online gambling in the Riau Riau Regional Police area.This type of research can be classified as a type of sociological research.This research took place at the Riau Regional Police, where researchersdetermined that the population and sample were all parties related to the problembeing studied. This research uses data sources in the form of primary data andsecondary data, and data collection techniques are carried out by means ofinterviews.From the results of the research and discussions carried out, it can beconcluded that the crime of online gambling in the Riau Regional Police is still sowidespread that it requires maximum efforts, which is caused by various factors,including: First, a preemptive effort in the form of an appeal to online gamblingplayers by conducting outreach in the field of public order. Second, preventiveefforts in the form of blocking sites carried out in collaboration with the Ministryof Communication and Information. Third, repressive efforts can be interpreted ascountermeasures, namely efforts shown to someone who has become evil to helphim return to the right path, by arresting online gambling suspects.Keywords: Law Enforcement – Online Gambling Crime.

Peran Masyarakat Pelaku Usaha Untuk Mencegah Kejahatan Dibidang Keuangan Dan Peningkatan Perekonomian Pasca Pandemi Covid-19 di Kabupaten Kampar Riau Andrikasmi, Sukamariko; Ardiyanto, Syaifullah Yophi; Darnia, Meriza Elpha; Rahmadani, Puji Bulan; Melinda, Sri
Jurnal Hukum Respublica Vol. 23 No. 01 (2023): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/respublica.v23i01.16954

Turunnya perekonomian sangat berdampak terhadap pelaku usaha sejak pandemi Covid-19. Pelaku usaha kini menjadi sasaran empuk bagi pelaku tindak pidana kejahatan dibidang keuangan yang melancarkan aksinya untuk menyamarkan asal usul harta kekayaan. Oleh karena itu, peran masyarakat sangat penting dalam upaya yang akan dilakukan guna meningkatan ekonomi karena masyarakat itu sendiri merupakan aktor utama dalam hal tersebut. Peran masyarakat merupakan faktor utama keberhasilan suatu program atau kebijakan.

PENERAPAN PEMBELAAN TERPAKSA DALAM PERISTIWA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Kasus di Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi Kota) Putri, Intan Khaula; R, Mukhlis; Andrikasmi, Sukamariko
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2024): Juli - Desember 2024
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

One thing that can explain the power of the police in carrying out theirduties is the discretion or authority given by law to act in special situationsaccording to the judgment and conscience of the police themselves. Given thatthis authority is very broad, it requires requirements that must be possessed byofficers, especially in assessing a case, especially cases that threaten propertyand even the safety of one's life. Nevertheless, the authority to declare someoneguilty of committing a criminal offense is the panel of judges through a courtdecision. However, there are cases that researchers analyze where victims whomake defense efforts are forced to have a different final settlement from the lawenforcement process in previous similar cases.This type of research can be classified into empirical sociologicalresearch. With the research location located in Bekasi City, especially in thejurisdiction of the Bekasi City Metropolitan Police, while the population andsample are all parties related to the problem under study. This research uses datasources in the form of primary data and secondary data, and data collectiontechniques are carried out by interview.From the results of the problem research, there are 3 main things that canbe concluded. First, Noodweer is the authority of the judge who assesses, so thereis no rule that authorizes the police to stop the investigation or not continue acase due to applying the reasons for criminal erasure, Indonesian National Policeofficers in carrying out their duties and authorities can act according to their ownjudgment. However, the case of Muhammad Irfan Bahri proves the ability of lawenforcement officials to convince the public that these institutions can providemaximum protection and ensure the safety of victims. Third, the ideal idea of theinvestigator's action in applying the reason for criminal nullification according tothe concept of noodweer for the future is to limit discretion to prevent arbitraryactions with consideration of the principle of necessity, the principle ofstraightforwardness and integrity, the principle of benefits and objectives and theprinciple of balance.Keywords: Forced Defense, Investigator, Discretion.

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA RESIDIVIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Arifandi, Farros; Erdiansyah, Erdiansyah; Andrikasmi, Sukamariko
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2024): Januari - Juni 2024
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Correctional Institutions are institutions whose principle is that guidanceand protection is the final process of criminal justice which imposes imprisonmenton convicts. It is hoped that this training will be an effective way for prisoners tolearn that the actions they have committed are wrong and deviant, and so thatthey do not repeat these crimes.This type of research can be classified as a type of sociological (empirical)legal research, because in this research the author directly conducts research atthe location or place being studied in order to provide a complete and clearpicture of the problem being studied. This research was conducted at the Class IIB Sungailiat Correctional Institution, Bangka Regency, Bangka BelitungProvince.The conclusions that can be obtained from the research results are: First,in Class II B Sungailiat Prison, the implementation of guidance for narcoticsprisoners has not been carried out effectively because only a few forms ofprograms have been carried out and this is supported by the number of narcoticscases which has increased every year so that there are more and more prisoners.Second, the obstacles faced by the Class II B Sungailiat Penitentiary in providingguidance are excess prison capacity; Lack of correctional officers; Developmentprogram for prisoners with different cases; factors from the prisoner's family; Theefforts taken by correctional officers or coaches to overcome obstacles orobstacles that arise in the coaching process are utilizing and maximizing existingprograms and officersKeywords: Development, Recidivism, Narcotics Crimes, Correctionalinstitution.

PENGATURAN SANKSI PIDANA TERHADAP JURU PARKIR LIAR YANG MEMINTA BAYARAN TARIF PARKIR TIDAK WAJAR Sahira, Qintara; Rahmadan, Davit; Andrikasmi, Sukamariko
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2024): Januari - Juni 2024
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

A legal problem that often occurs in parking operations is the practice ofillegal parking attendants who charge unreasonable parking fees. Currently, theexistence of illegal parking attendants who charge unreasonable parking fees isincreasing in Indonesia, while there are no regulations that can catchperpetrators of these illegal fees. The aim of this skipsi research is firstly, to findout the reasons why it is important to regulate criminal sanctions against illegalparking attendants who charge unreasonable parking rates. Second, to formulatearrangements for criminal sanctions against illegal parking attendants who askfor unreasonable parking fees in the future.The type of research used is normative legal research using librarymaterials as data and reference sources. This research requires secondary dataconsisting of primary, secondary and tertiary legal material. The data collectiontechnique used by researchers is library research. This research uses a qualitativeanalysis method by interpreting legal materials. In drawing conclusions,researchers use a deductive method, namely drawing conclusions from generalstatements or propositions to specific statements or propositions.Based on the results of the research and discussion, there are two mainthings that can be concluded. First, the importance of regulating criminalsanctions against illegal parking attendants who charge unreasonable parkingrates aims to eradicate the practice of illegal fees in parking operations. Criminalsanctions are expected to be able to prevent the practices of illegal parkingattendants who charge unreasonable parking rates and provide a deterrent effectso that the perpetrator does not repeat the crime again. Second, the formula forregulating criminal sanctions against illegal parking attendants who ask forunreasonable parking fees in the future is in the form of criminal sanctions, finesand action sanctions in the form of job training.Keyword: Regulations-Criminal Sanctions-Illegal Levies-Parking Fees

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA RESIDIVIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Arifandi, Farros; Erdiansyah, Erdiansyah; Andrikasmi, Sukamariko
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2024): Januari - Juni 2024
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Correctional Institutions are institutions whose principle is that guidanceand protection is the final process of criminal justice which imposes imprisonmenton convicts. It is hoped that this training will be an effective way for prisoners tolearn that the actions they have committed are wrong and deviant, and so thatthey do not repeat these crimes.This type of research can be classified as a type of sociological (empirical)legal research, because in this research the author directly conducts research atthe location or place being studied in order to provide a complete and clearpicture of the problem being studied. This research was conducted at the Class IIB Sungailiat Correctional Institution, Bangka Regency, Bangka BelitungProvince.The conclusions that can be obtained from the research results are: First,in Class II B Sungailiat Prison, the implementation of guidance for narcoticsprisoners has not been carried out effectively because only a few forms ofprograms have been carried out and this is supported by the number of narcoticscases which has increased every year so that there are more and more prisoners.Second, the obstacles faced by the Class II B Sungailiat Penitentiary in providingguidance are excess prison capacity; Lack of correctional officers; Developmentprogram for prisoners with different cases; factors from the prisoner's family; Theefforts taken by correctional officers or coaches to overcome obstacles orobstacles that arise in the coaching process are utilizing and maximizing existingprograms and officersKeywords: Development, Recidivism, Narcotics Crimes, Correctionalinstitution.

PENEGAKAN HUKUM SITUS JUDI ONLINE DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH RIAU Suhada, Dwi Raman; Erdiansyah, Erdiansyah; Andrikasmi, Sukamariko
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2024): Januari - Juni 2024
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Gambling through online sites has been regulated in Article 45 paragraph (3) of LawNumber 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions which explains theprovision that every person who intentionally and without rights distributes, transmits and/ormakes accessible electronic information and/or electronic documents that have gamblingcontent as referred to in Article 27 paragraph (2) shall be sentenced to imprisonment for amaximum of ten years and/or a maximum fine of ten billion. However, what is known untilnow is that gambling through online sites is still widely available among the public and hasnot been resolved. This study aims to find out how the law enforcement of online gamblingsites in the Riau Regional Police Jurisdiction.This study uses sociological legal research methods, namely research that wants to seethe correlation between law and society with the gap between das sollen and das sein, datasources are primary data and secondary data consisting of primary legal material,secondary legal material and tertiary legal material. Data collection techniques in this studyare interviews, questionnaires and literature studies as well as data analysis usingqualitative analysis with deductive methods. The respondents were law enforcement officersfrom investigators of sub-directorate V Ditreskrimsus Polda Riau, Riau High Prosecutor'sOffice, and also the Pekanbaru District Court.The results of this research are Law Enforcement on gambling cases through onlinesites in the Riau Regional Police Jurisdiction, including Intelligence Information Collection,Initial Investigation, Formation of Investigation Team, Evidence Collection, Arrest andSeizure, In-depth Investigation, Legal Prosecution, Courts and Verdicts, Execution ofVerdicts, Prevention and Education. And the inhibiting factors include technological factorsand the skills of the apparatus which result in difficulties in identifying who owns the site,then operational cost factors, law enforcement factors, and community factors. The effortsthat have been made are Improving Technology and Skills, Cross-Border Cooperation,Improving Laws and Regulations, Using Advanced Technology, Collaboration with thePrivate Sector, Raising Community Support, and Providing Additional Resources.Keywords: Law Enforcement, Online Gambling Sites, Riau Regional Police

PERAN DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI WILAYAH KEPOLISIAN DAERAH RIAU Napitupulu, Yosua Alexander; Erdianto, Erdianto; Andrikasmi, Sukamariko
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2024): Januari - Juni 2024
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Advances in technology and communication have become increasinglyrapid, affecting every access to human life, In this day and age, crime in thevirtual world (cyber crime). One of the crimes that is currently developing isonline gambling crime. Therefore, the aim of this thesis research is first, to findout the factors that cause the rise of online gambling in the Riau Regional Policearea. Second, to find out the role of the Special Criminal InvestigationDirectorate in dealing with online gambling crimes in the Riau Regional Policearea. Third, to find out the obstacles for the Directorate of Criminal Investigationin tackling online gambling in the Riau Riau Regional Police area.This type of research can be classified as a type of sociological research.This research took place at the Riau Regional Police, where researchersdetermined that the population and sample were all parties related to the problembeing studied. This research uses data sources in the form of primary data andsecondary data, and data collection techniques are carried out by means ofinterviews.From the results of the research and discussions carried out, it can beconcluded that the crime of online gambling in the Riau Regional Police is still sowidespread that it requires maximum efforts, which is caused by various factors,including: First, a preemptive effort in the form of an appeal to online gamblingplayers by conducting outreach in the field of public order. Second, preventiveefforts in the form of blocking sites carried out in collaboration with the Ministryof Communication and Information. Third, repressive efforts can be interpreted ascountermeasures, namely efforts shown to someone who has become evil to helphim return to the right path, by arresting online gambling suspects.Keywords: Law Enforcement – Online Gambling Crime.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search