Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Lex Generalis Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Shera Tri Ambarini
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
SISTEM HUKUM WARIS ADAT DI MINANGKABAU Shera Tri Ambarini; Charlita Ratna Puteri
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v1i4.468

Abstract

Tiga cabang utama hukum waris di Indonesia adalah hukum waris Islam, Adat, dan Barat. Sebelum munculnya hukum keseragaman, masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai tradisi agama dan budaya, menganut seperangkat hukum waris. Hal ini karena pemahaman pihak-pihak yang terkena dampak mengenai hukum perang terus-menerus dipengaruhi oleh sistem ini. Hal serupa juga terjadi pada hukum waris masyarakat Minangkabau yang juga dipengaruhi oleh sistem pewarisan Matrilineal dan Semenda. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan sumber dari jurnal dan buku yang berkaitan dengan sistem hukum adat waris di Minangkabau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kekerabatan hukum menyelesaikan sengketa waris secara damai melalui musyawarah dan mufakat seperti yang terjadi pada masyarakat Minangkabau. Lalu, jika langkah kedua tidak bisa diselesaikan yakni membawa ke Lembaga Adat Nagari dan jika keduanya bisa diselesaikan maka langkah ketiga adalah membawa ke pengadilan. Menyelesaikan permasalahan pewarisan dalam sistem kekerabatan orang tua atau bilateral.
Penyelesaian Sengketa pada Perjanjian Tidak Tertulis dalam Hubungan Kerjasama Dagang Ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata Shera Tri Ambarini; Arief Rachman Hakim
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 4 (2025): Tema Hukum Perdata dan Kenotariatan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i4.781

Abstract

Trade cooperation is a part of contract law within the scope of Indonesian civil law, which often involves both written and unwritten agreements. Business disputes in trade cooperation arising from unwritten agreements are unavoidable risks that can be resolved through arbitration or court proceedings. This study aims to examine the resolution of disputes in unwritten agreements from the perspective of Indonesian civil law. The findings indicate that all types of agreements, whether written or oral, are considered valid as long as they meet the requirements stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code. Furthermore, dispute resolution in trade cooperation relationships can be conducted through litigation or non-litigation mechanisms, including arbitration.
Co-Authors Arief Rachman Hakim Charlita Ratna Puteri