Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Pertanggungjawaban Perdata dan Tata Kelola Perusahaan dalam Sengketa Kepemilikan Saham Jawa Pos Group Andi juliandi; Naufal Raid Mukhtar; Salvinus Aratw Maselaman Kelyaum; Farahdinny Siswajanthy; Dinalara D. Butar Butar
QAWIUN : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2026): 2026
Publisher : PT.Hassan Group Publiseher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/qw.v2i1.1090

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sengketa kepemilikan saham dalam tubuh Jawa Pos Group yang mengungkap kompleksitas hubungan hukum antara pendiri, pemegang saham, dan manajemen korporasi media. Konflik internal ini memicu ketidakpastian hukum perdata dan berpotensi meruntuhkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) pada industri pers nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan klaim kepemilikan saham dari perspektif hukum perdata serta dampaknya terhadap pertanggungjawaban tata kelola korporasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa kepemilikan saham bersumber dari kelemahan administrasi pencatatan dokumen korporasi masa lalu dan ketidakjelasan perjanjian peralihan hak. Ketidakjelasan ini memicu pertanggungjawaban perdata direksi atas dugaan salah kelola aset operasional perusahaan. Di sisi lain, sengketa ini melemahkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas di dalam internal Jawa Pos Group, yang pada akhirnya mengancam independensi institusi pers sebagai pilar demokrasi. Kesimpulannya, penyelesaian sengketa kepemilikan saham harus didasarkan pada pemenuhan aspek legalitas formal korporasi demi memulihkan tata kelola perusahaan yang sehat dan menjamin keberlangsungan industri pers.
Analisis Yuridis Pembuktian Sederhana dalam Gugatan Sederhana: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 19/PDT.G.S/2025/PN SON Almer Donato Edya; Farahdinny S; Dinalara D. Butar Butar
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 10 No. 2 (2026): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v10i2.42164

Abstract

Gugatan sederhana merupakan mekanisme penyelesaian perkara perdata yang bertujuan mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Salah satu syarat utama gugatan sederhana adalah perkara dapat diselesaikan dengan pembuktian yang sederhana sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 jo. PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan menganalisis parameter pembuktian sederhana serta pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 19/Pdt.G.S/2025/PN Son. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan sederhana atau tidaknya pembuktian merupakan kewenangan hakim dalam pemeriksaan pendahuluan. Dalam perkara tersebut, hakim menilai pembuktian tidak sederhana karena terdapat beberapa perbuatan yang menjadi dasar gugatan dan berkaitan dengan dasar hukum yang berbeda. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kompleksitas pembuktian seharusnya dinilai secara menyeluruh berdasarkan fakta, hubungan hukum, alat bukti, dan persoalan hukum yang harus diperiksa.