Indah Pangestu Amaritasari
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penangkapan Ikan yang Menyebabkan Kerusakan Terumbu Karang Khaliza Azzahra Chairunnisa; Lukman Hakim; Indah Pangestu Amaritasari
Bhara Justisia Vol 1 No 2 (2024): December 2024
Publisher : Faculty of Law Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/v3kxh722

Abstract

Indonesia memiliki satwa seperti penyu sisik yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut, keberadaan habitat penyu menunjukkan kekayaan laut yang melimpah. Regenerasi penyu sisik tergolong rendah, sedangkan perburuan liar oleh manusia dan predator alami mengancam keberlangsungan hidupnya. Walaupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem telah diundangkan, namun perdagangan penyu sisik masih marak terjadi, seperti dalam Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Kupang Nomor 115/Pid/2019/PT KPG. menunjukkan adanya tindakan seperti perdagangan cinderamata berbahan dasar penyu sisik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana dalam deelneming dalam perdagangan cinderamata berbahan dasar hewan penyu sisik dan untuk mengetahui alasan mengapa penyu sisik diburu dan dijadikan cinderamata sedangkan penyu sisik merupakan satwa yang dilindungi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, studi kasus. Yang mengkaji berdasarkan norma dan aturan hukum terkait dengan kasus pertanggungjawaban pidana dalam deelneming dalam perdagangan cinderamata berbahan dasar penyu sisik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan perundang-undangan telah ditetapkan, namun pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal belum optimal, dan perlindungan penyu sisik dari perburuan liar dan perdagangan cinderamata masih terjadi di berbagai lingkungan.
Pertanggungjawaban Tindak Pidana Terorisme terhadap Warga Negara Indonesia yang Terasosiasi dalam Foreign Terrorist Fighters di Suriah dan Irak Salma Shafiyyah; Indah Pangestu Amaritasari; Aly Ashghor
Bhara Justisia Vol 2 No 2 (2025): December 2025
Publisher : Faculty of Law Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jlss.v2i2.4096

Abstract

Tidak ada definisi terorisme yang berlaku secara universal yang disepakati oleh semua negara di dunia. Namun dari banyaknya definisi terdapat persamaan dalam definisi terorisme yaitu, kekerasan terhadap individu, penyanderaan, pembunuhan, dan penyerangan terhadap properti orang lain merupakan kejahatan terorisme. Salah satu bentuk perkembangan baru dalam aksi terorisme adalah Foreign Terrorist Fighters (FTF). FTF adalah individu yang melakukan atau mencoba melakukan perjalanan ke luar negeri dengan tujuan terlibat dalam kegiatan terorisme. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana terorisme terhadap Warga Negara Indonesia yang terasosiasi dalam FTF. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dapat menuntut pertanggungjawaban pidana kepada warga negaranya yang terasosiasi dalam FTF di luar negeri seperti Suriah ataupun Irak dengan manganoan yurisdiksi personal. Namun dalam hal ini terdapat beberapa hambatan seperti pembuktian yang sulit, tindakan di masa lalu yang tidak dapat dikenakan hukum secara retroaktif, dan kesulitan dalam mengukukur tingkat tanggungjawab perempuan dan anak.