Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Sosialisasi Pentingnya Menerapkan Airmanship di Perusahaan Pengiriman Barang, PT Halim Mitra Dirgantara (HTC) Sudarto; Sujono; Potler Gultom; Supri Abu; Bambang Widarto; Nurman Siddiq; Ronny Wazier; Rizky Karo Karo
JURNAL Comunità Servizio : Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, terkhusus bidang Teknologi, Kewirausahaan dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 7 No. 1 (2025): APRIL
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Univesitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/cs.v7i1.6632

Abstract

The Community Service (PKM) activity organized by the Faculty of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University, focusing on airmanship socialization at PT Halim Mitra Dirgantara, has provided a comprehensive understanding to all staff regarding the importance of implementing flight safety principles in every task. The PKM methodology was carried out through socialization, legal counseling, and continued with a question and answer session with PT Halim Mitra Dirgantara staff. Airmanship is not only limited to checking and supervision, but also includes a deep understanding of the prevailing laws and regulations in Indonesia. Thus, the company's business activities can run in accordance with established safety rules, thereby increasing public trust and maintaining the Company's reputation.
Analisis Tindak Perundungan dalam Perspektif Hukum Pidana Muhammad Akmal Fahreza Balman; Diding Rahmat; Sudarto
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i08.2215

Abstract

Perundungan merupakan perilaku agresif yang semakin sering terjadi, terutama di lingkungan pendidikan, dan dapat menimbulkan dampak fisik maupun psikologis bagi korban. Dalam perspektif hukum pidana, perundungan berkaitan dengan perlindungan hak atas rasa aman, kehormatan, dan martabat manusia. Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), berbagai bentuk perundungan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana melalui ketentuan mengenai kekerasan, penganiayaan, penghinaan, dan pengancaman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perundungan dalam hukum pidana Indonesia serta penerapan penegakan hukumnya di lingkungan pendidikan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif telah tersedia instrumen hukum untuk menjerat pelaku perundungan, seperti KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, penegakan hukum masih menghadapi hambatan, antara lain minimnya pelaporan, kesulitan pembuktian, budaya permisif di lingkungan pendidikan, serta kurangnya koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum yang berorientasi pada perlindungan korban serta peningkatan peran institusi pendidikan dalam upaya pencegahan.