Garuda - Garba Rujukan Digital

Kegiatan Bakti Desa Himpunan Mahasiswa Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma di Desa Sirnajaya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor Asri, Ardison; Diding Rahmat; Bambang Widarto; Ario Wendra; Aria Cesar Kusuma Atmaja
Jurnal Bakti Dirgantara Vol. 1 No. 2 (2024): Jurnal Bakti Dirgantara
Publisher : Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35968/3xn29e80

Kegiatan Bakti Desa ini merupakan inisiasi organisasi Himpunan Mahasiswa Hukum (HIMAKUM) Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (Unsurya). Sebagai program kerja HIMAKUM Periode 2023-2024, maka pelaksanaan kegiatan Bakti Desa di periode ini dilaksanakan di Desa Sirnajaya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Kegiatan Bakti Desa ini merupakan salah satu bentuk kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh mahasiswa fakultas hukum yang dikoordinasi oleh organisasi HIMAKUM dibawah bimbingan Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum dan Rektorat Unsurya. Melalui kegiatan Bakti Desa ini, mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang sudah didapatkan di bangku perkuliahan ke dalam kehidupan nyata kepada lingkungan sekitar dan masyarakat tempat kegiatan Bakti Desa dilaksanakan. Hal tersebut diwujudkan melalui beberapa aspek yaitu aspek pendidikan, aspek sosial, dan aspek lingkungan. Pengabdian Kepada Masyarakat melalui Bakti Desa ini merupakan langkah kecil tetapi dapat menjadi ajang untuk menjalin kolaborasi dan kemitraan antara pemerintah desa, organisasi masyarakat, dan pihak kampus yang peduli terhadap pembangunan berkelanjutan khususnya pembangunan dibidang hukum. Oleh karenanya kegiatan ini perlu terus dilaksanakan dengan berkesinambungan sebagai perwujudan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

ASPEK HUKUM PENGATURAN RUANG UDARA DI ATAS IBUKOTA NEGARA NUSANTARA UNTUK KEPENTINGAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA Novi Sujatmiko; Bambang Widarto; Agus Suprapto
The Juris Vol. 9 No. 1 (2025): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v9i1.1609

The Capital City is the center of government and serves as a representative symbol of the Indonesian nation. It is one of the vital national objects that must be protected from various potential threats, both domestic and foreign. The most immediate and potentially damaging threat is one that comes from the air, such as aircraft, helicopters, drones, and other aerial vehicles. Airspace security over the Capital City is carried out by countries by deploying national defense forces with the aim of preventing sudden attacks. In addition to defense equipment capable of repelling or stopping such threats, appropriate legal regulations are needed to accommodate the deployment of defense forces in the Capital City. This study aims to analyze the legal framework governing airspace defense over the Capital City and evaluate its adequacy in addressing modern aerial threats. The research uses a normative legal method with a statutory and conceptual approach, focusing on national laws, international aviation and defense regulations, and comparative practices from other countries. The results show that current Indonesian regulations acknowledge the importance of securing airspace over vital national objects but lack specific, integrated legal instruments for swift military response. Coordination between civil aviation and defense institutions remains unclear. Although the 1944 Chicago Convention does not regulate the airspace over presidential complexes in detail, it provides for prohibited and restricted areas under Article 9(a) for national defense. In practice, countries designate prohibited areas over state palaces and central government offices, with surrounding restricted areas to balance civil aviation and security interests.

Sosialisasi Pentingnya Menerapkan Airmanship di Perusahaan Pengiriman Barang, PT Halim Mitra Dirgantara (HTC) Sudarto; Sujono; Potler Gultom; Supri Abu; Bambang Widarto; Nurman Siddiq; Ronny Wazier; Rizky Karo Karo
JURNAL ComunitÃ Servizio : Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, terkhusus bidang Teknologi, Kewirausahaan dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 7 No. 1 (2025): APRIL
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Univesitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/cs.v7i1.6632

The Community Service (PKM) activity organized by the Faculty of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University, focusing on airmanship socialization at PT Halim Mitra Dirgantara, has provided a comprehensive understanding to all staff regarding the importance of implementing flight safety principles in every task. The PKM methodology was carried out through socialization, legal counseling, and continued with a question and answer session with PT Halim Mitra Dirgantara staff. Airmanship is not only limited to checking and supervision, but also includes a deep understanding of the prevailing laws and regulations in Indonesia. Thus, the company's business activities can run in accordance with established safety rules, thereby increasing public trust and maintaining the Company's reputation.

Penggunaan Alat Bukti Digital dalam Pembuktiian Tindak Pidana Siber di Pengadilan Indonesia Marsilindo; Rizky Pratama Putra Karo-Karo; Bambang Widarto
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i08.2213

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan penggunaan alat bukti digital dalam pembuktian tindak pidana siber di pengadilan Indonesia serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang muncul dalam penggunaannya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui kajian terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat bukti digital telah memperoleh legitimasi normatif sebagai alat bukti yang sah dan menjadi perluasan dari sistem pembuktian pidana modern. Meskipun demikian, dalam praktiknya bukti digital masih sering ditempatkan dalam kategori alat bukti yang telah diatur KUHAP, seperti surat, petunjuk, atau keterangan ahli, sehingga kekuatan pembuktiannya sangat dipengaruhi oleh keyakinan hakim. Keabsahan alat bukti digital bergantung pada aspek legalitas perolehan, autentikasi, integritas data, serta penerapan standar forensik digital, termasuk chain of custody. Penelitian ini juga menemukan adanya hambatan struktural, substansi hukum, teknis, dan budaya hukum, seperti keterbatasan literasi digital aparat penegak hukum, belum adanya standar prosedur yang seragam, keterbatasan infrastruktur forensik digital, serta kompleksitas pembuktian lintas batas negara. Selain itu, peran hakim menjadi sangat penting dalam menilai relevansi dan validitas bukti elektronik melalui pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Secara keseluruhan, sistem pembuktian pidana di Indonesia sedang berada dalam fase transisi menuju pembuktian berbasis teknologi, sehingga diperlukan harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan pemahaman teknologi dalam proses peradilan pidana.

Efektivitas Penegakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Korban Indra Setiawan; Rizky Pratama Putra Karo Karo; Bambang Widarto
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i08.2216

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih sering terjadi di Indonesia dan menimbulkan dampak fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi bagi korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban KDRT menjadi isu penting dalam sistem hukum nasional. Sebagai upaya penanggulangan, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi korban serta menindak pelaku kekerasan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum dan mekanisme perlindungan terhadap korban KDRT berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 serta menilai efektivitas penegakan hukumnya beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data kemudian dianalisis secara kualitatif melalui metode penafsiran hukum untuk menilai kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik penerapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah menyediakan kerangka hukum yang cukup komprehensif dalam memberikan perlindungan kepada korban KDRT melalui pengaturan bentuk-bentuk kekerasan, pengakuan hak korban, serta mekanisme perlindungan hukum. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala yang dipengaruhi oleh faktor regulasi, aparat penegak hukum, sarana pendukung, kesadaran masyarakat, serta budaya hukum yang masih memandang KDRT sebagai persoalan privat dalam keluarga.

Penggunaan Alat Bukti Digital dalam Pembuktiian Tindak Pidana Siber di Pengadilan Indonesia Marsilindo; Rizky Pratama Putra Karo-Karo; Bambang Widarto
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i08.2213

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan penggunaan alat bukti digital dalam pembuktian tindak pidana siber di pengadilan Indonesia serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang muncul dalam penggunaannya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui kajian terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat bukti digital telah memperoleh legitimasi normatif sebagai alat bukti yang sah dan menjadi perluasan dari sistem pembuktian pidana modern. Meskipun demikian, dalam praktiknya bukti digital masih sering ditempatkan dalam kategori alat bukti yang telah diatur KUHAP, seperti surat, petunjuk, atau keterangan ahli, sehingga kekuatan pembuktiannya sangat dipengaruhi oleh keyakinan hakim. Keabsahan alat bukti digital bergantung pada aspek legalitas perolehan, autentikasi, integritas data, serta penerapan standar forensik digital, termasuk chain of custody. Penelitian ini juga menemukan adanya hambatan struktural, substansi hukum, teknis, dan budaya hukum, seperti keterbatasan literasi digital aparat penegak hukum, belum adanya standar prosedur yang seragam, keterbatasan infrastruktur forensik digital, serta kompleksitas pembuktian lintas batas negara. Selain itu, peran hakim menjadi sangat penting dalam menilai relevansi dan validitas bukti elektronik melalui pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Secara keseluruhan, sistem pembuktian pidana di Indonesia sedang berada dalam fase transisi menuju pembuktian berbasis teknologi, sehingga diperlukan harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan pemahaman teknologi dalam proses peradilan pidana.

Efektivitas Penegakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Korban Indra Setiawan; Rizky Pratama Putra Karo Karo; Bambang Widarto
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i08.2216

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih sering terjadi di Indonesia dan menimbulkan dampak fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi bagi korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban KDRT menjadi isu penting dalam sistem hukum nasional. Sebagai upaya penanggulangan, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi korban serta menindak pelaku kekerasan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum dan mekanisme perlindungan terhadap korban KDRT berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 serta menilai efektivitas penegakan hukumnya beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data kemudian dianalisis secara kualitatif melalui metode penafsiran hukum untuk menilai kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik penerapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah menyediakan kerangka hukum yang cukup komprehensif dalam memberikan perlindungan kepada korban KDRT melalui pengaturan bentuk-bentuk kekerasan, pengakuan hak korban, serta mekanisme perlindungan hukum. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala yang dipengaruhi oleh faktor regulasi, aparat penegak hukum, sarana pendukung, kesadaran masyarakat, serta budaya hukum yang masih memandang KDRT sebagai persoalan privat dalam keluarga.

IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS: STUDI KASUS PASAL 310 AYAT (4) UU NO. 22/2009 DI KEJAKSAAN NEGERI BANGLI Dewa Made Krisnandika; Bambang Widarto; Sujono Sujono
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 13, No 4 (2026): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v13i4.2026.871-881

Kecelakaan lalu lintas di Provinsi Bali tahun 2024 mencapai 8.307 kasus dengan 269 korban jiwa akibat kelalaian, namun paradigma retributif konvensional gagal memulihkan hubungan sosial sehingga memerlukan implementasi keadilan restoratif oleh Jaksa Penuntut Umum melalui diskresi penuntutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi keadilan restoratif oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara kecelakaan lalu lintas berdasarkan Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kejaksaan Negeri Bangli, Bali. Menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris dengan studi kasus I Wayan Sentana. Hasil penelitian menunjukkan penerapan restoratif melalui diskresi penuntutan sesuai Peraturan Jaksa Agung RI No. 15 Tahun 2020, meskipun ancaman pidana melebihi 5 tahun. Faktor utama meliputi kelalaian tanpa niat jahat (culpa levis), status pelaku sebagai tulang punggung keluarga, kesepakatan perdamaian, serta dukungan nilai tri hita karana masyarakat Bali. Dampak positifnya mencakup pemulihan emosional korban, reintegrasi sosial pelaku, efisiensi sistem peradilan dengan pengurangan backlog 15%. Tantangan utama adalah batasan normatif dan potensi penyalahgunaan diskresi. Penelitian merekomendasikan revisi Perja No. 15/2020 untuk memperluas cakupan pidana laka lantas, pelatihan wajib RJ bagi jaksa, serta integrasi kearifan lokal dalam pedoman nasional keadilan restoratif. ada berapa kata dalam abstrak ini

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Potensi Organisasi Mahasiswa Hukum (PPOMH) Sebagai Wahana Membentuk Jiwa Kepemimpinan Pada Mahasiswa Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Ardison Asri; Diding Rahmat; Bambang Widarto; Ario Wendra; Aulia Gita
Jurnal Bakti Dirgantara Vol. 3 No. 1 (2026): Jurnal Bakti Dirgantara
Publisher : Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35968/hwn7pt28

Pengembangan Potensi Organisasi Mahasiswa Hukum (PPOMH) merupakan kegiatan yang dirancang untuk memperkuat kemampuan kepemimpinan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (Unsurya). Kegiatan ini menjadi bagian dari program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dikoordinasikan oleh Himpunan Mahasiswa Hukum (Himakum) dengan pendampingan fakultas dan rektorat. Tujuan PPOMH adalah membentuk karakter kepemimpinan yang kompeten, berintegritas, dan berorientasi pada tanggung jawab organisasi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan dan koordinasi, pelaksanaan program, evaluasi serta feedback, dan pelaporan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa PPOMH berjalan efektif, yang ditunjukkan oleh tingginya partisipasi peserta, peningkatan keaktifan mereka dalam mengambil peran kepemimpinan, serta capaian indikator keberhasilan pada setiap sesi. Evaluasi pasca kegiatan mengonfirmasi adanya peningkatan soft skills kepemimpinan, termasuk sikap adil, jujur, tegas, terbuka, dan konsisten dalam menjalankan tugas. Kesimpulannya, PPOMH mampu menghasilkan mahasiswa yang unggul secara akademis sekaligus memiliki kompetensi kepemimpinan yang relevan dengan kebutuhan organisasi dan dunia kerja. Program ini perlu dilanjutkan secara berkelanjutan sebagai kontribusi nyata terhadap pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. The Development of Legal Student Organizational Potential (PPOMH) is designed to strengthen leadership competencies among students of the Faculty of Law at Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (Unsurya). This program forms part of a community service initiative coordinated by the Law Student Association (Himakum) under the supervision of the faculty and university leadership. The purpose of PPOMH is to shape student leaders who are competent, responsible, and possess strong integrity. The implementation consisted of several stages, including preparation and coordination, program execution, evaluation and feedback, and final reporting. The results indicate that PPOMH was carried out effectively, demonstrated by high participant engagement, increased willingness to assume leadership roles, and the achievement of targeted indicators in each session. Post-activity evaluation confirmed an improvement in leadership soft skills, including fairness, honesty, assertiveness, openness, and consistency in performing duties. In conclusion, PPOMH successfully fostered students who excel academically while developing leadership competencies relevant to organizational needs and the professional environment. This program should be continued sustainably as a tangible contribution to the implementation of the Tri Dharma of Higher Education.

Analisis Yuridis Disparitas Pemidanaan Putusan Pengadilan dalam Perkara Narkotika Golongan I Boy Chris Pranata Silaban; Diding Rahmat; Bambang Widarto
JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Vol. 4 No. 2 (2026): May : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin (ACCEPTED)
Publisher : SM Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59945/jpnm.v4i2.1191

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum tindak pidana narkotika golongan I terhadap penjual dan pembeli dalam kerangka pembaruan hukum pidana nasional, serta mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Lbs dan Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Bjm terkait disparitas pidana. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan dua putusan pengadilan, didukung bahan hukum sekunder dan tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana memperkuat integrasi pengaturan narkotika dalam sistem hukum pidana nasional tanpa menghilangkan ketegasan terhadap peredaran gelap. Perbedaan pidana dalam kedua putusan tidak serta-merta menunjukkan ketidakadilan, melainkan mencerminkan diferensiasi peran pelaku, jumlah barang bukti, dan tingkat kesalahan. Penelitian ini menegaskan pentingnya proporsionalitas, individualisasi pidana, dan konsistensi argumentasi putusan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pedoman pemidanaan dan harmonisasi penafsiran untuk mendukung kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penanganan perkara narkotika di Indonesia. Implikasinya, putusan hakim harus disusun secara transparan agar perbedaan pemidanaan dalam perkara sejenis tetap dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dan rasional.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search