Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum The Juris JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Jurnal ComunitA Servizio Jurnal Bakti Dirgantara
Bambang Widarto
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Kegiatan Bakti Desa Himpunan Mahasiswa Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma di Desa Sirnajaya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor Asri, Ardison; Diding Rahmat; Bambang Widarto; Ario Wendra; Aria Cesar Kusuma Atmaja
Jurnal Bakti Dirgantara Vol. 1 No. 2 (2024): Jurnal Bakti Dirgantara
Publisher : Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35968/3xn29e80

Abstract

Kegiatan Bakti Desa ini merupakan inisiasi organisasi Himpunan Mahasiswa Hukum (HIMAKUM) Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (Unsurya). Sebagai program kerja HIMAKUM Periode 2023-2024, maka pelaksanaan kegiatan Bakti Desa di periode ini dilaksanakan di Desa Sirnajaya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Kegiatan Bakti Desa ini merupakan salah satu bentuk kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh mahasiswa fakultas hukum yang dikoordinasi oleh organisasi HIMAKUM dibawah bimbingan Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum dan Rektorat Unsurya. Melalui kegiatan Bakti Desa ini, mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang sudah didapatkan di bangku perkuliahan ke dalam kehidupan nyata kepada lingkungan sekitar dan masyarakat tempat kegiatan Bakti Desa dilaksanakan. Hal tersebut diwujudkan melalui beberapa aspek yaitu aspek pendidikan, aspek sosial, dan aspek lingkungan. Pengabdian Kepada Masyarakat melalui Bakti Desa ini merupakan langkah kecil tetapi dapat menjadi ajang untuk menjalin kolaborasi dan kemitraan antara pemerintah desa, organisasi masyarakat, dan pihak kampus yang peduli terhadap pembangunan berkelanjutan khususnya pembangunan dibidang hukum. Oleh karenanya kegiatan ini perlu terus dilaksanakan dengan berkesinambungan sebagai perwujudan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI DALAM WAKTU DAMAI OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA Anak Agung Ngurah Hadipta; Sujono Sujono; Bambang Widarto
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 15 No 1 (2024): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35968/jihd.v15i1.1376

Abstract

Dalam kehidupan militer, tindakan-tindakan ketidakhadiran pada suatu tempat untuk menjalankan dinas ditentukan sebagai suatu kejahatan, karena penghayatan disiplin merupakan hal yang sangat urgen dari kehidupan militer. Oleh karenanya sangatlah menarik dan penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai Mengapa terjadi tindak pidana desersi dalam waktu damai oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)? Dan efektifitas penegakan hukum terhadap tindak pidana desersi dalam waktu damai oleh anggota TNI? Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tertier dikumpulkan yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian didapat bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya desersi dalam waktu damai oleh anggota TNI yang disebabkan dari berbagai macam alasan dan motif. Terjadinya tindak pidana desersi dalam waktu damai oleh anggota TNI pada dasarnya dapat dikelompokan dalam 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Penegakan hukum terhadap tindak pidana desersi dalam waktu damai oleh anggota TNI, maka hal itu menyangkut penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif. Penegakan hukum preventif berkaitan dengan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota TNI. Upaya penegakan hukum secara represif ini adalah upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan atau menanggulangi suatu peristiwa yang telah terjadi dengan tujuan agar pelanggaran yang terjadi tersebut tidak terulang lagi atau paling tidak dapat memperkecil angka terjadinya pelanggaran itu lagi.
ASPEK HUKUM PENGATURAN RUANG UDARA DI ATAS IBUKOTA NEGARA NUSANTARA UNTUK KEPENTINGAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA Novi Sujatmiko; Bambang Widarto; Agus Suprapto
The Juris Vol. 9 No. 1 (2025): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v9i1.1609

Abstract

The Capital City is the center of government and serves as a representative symbol of the Indonesian nation. It is one of the vital national objects that must be protected from various potential threats, both domestic and foreign. The most immediate and potentially damaging threat is one that comes from the air, such as aircraft, helicopters, drones, and other aerial vehicles. Airspace security over the Capital City is carried out by countries by deploying national defense forces with the aim of preventing sudden attacks. In addition to defense equipment capable of repelling or stopping such threats, appropriate legal regulations are needed to accommodate the deployment of defense forces in the Capital City. This study aims to analyze the legal framework governing airspace defense over the Capital City and evaluate its adequacy in addressing modern aerial threats. The research uses a normative legal method with a statutory and conceptual approach, focusing on national laws, international aviation and defense regulations, and comparative practices from other countries. The results show that current Indonesian regulations acknowledge the importance of securing airspace over vital national objects but lack specific, integrated legal instruments for swift military response. Coordination between civil aviation and defense institutions remains unclear. Although the 1944 Chicago Convention does not regulate the airspace over presidential complexes in detail, it provides for prohibited and restricted areas under Article 9(a) for national defense. In practice, countries designate prohibited areas over state palaces and central government offices, with surrounding restricted areas to balance civil aviation and security interests.
Sosialisasi Pentingnya Menerapkan Airmanship di Perusahaan Pengiriman Barang, PT Halim Mitra Dirgantara (HTC) Sudarto; Sujono; Potler Gultom; Supri Abu; Bambang Widarto; Nurman Siddiq; Ronny Wazier; Rizky Karo Karo
JURNAL Comunità Servizio : Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, terkhusus bidang Teknologi, Kewirausahaan dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 7 No. 1 (2025): APRIL
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Univesitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33541/cs.v7i1.6632

Abstract

The Community Service (PKM) activity organized by the Faculty of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University, focusing on airmanship socialization at PT Halim Mitra Dirgantara, has provided a comprehensive understanding to all staff regarding the importance of implementing flight safety principles in every task. The PKM methodology was carried out through socialization, legal counseling, and continued with a question and answer session with PT Halim Mitra Dirgantara staff. Airmanship is not only limited to checking and supervision, but also includes a deep understanding of the prevailing laws and regulations in Indonesia. Thus, the company's business activities can run in accordance with established safety rules, thereby increasing public trust and maintaining the Company's reputation.
Co-Authors agus suprapto Anak Agung Ngurah Hadipta Ardison Asri Aria Cesar Kusuma Atmaja Ario Wendra Diding Rahmat Novi Sujatmiko Nurman Siddiq Potler Gultom Rizky Karo Karo Ronny Wazier Sudarto Sujono Sujono Sujono Supri Abu